Maluku

PPK Lingkup Pemprov Maluku Ikut Sosialisasi Tentang Pengadaan Barang

file5468959015211730552

AMBON,MALUKU – Jika Rencana Umum Pengadaan (RUP) belum diumumkan oleh Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Penggunaan Anggaran (KPA), maka proses pemilihan barang dan jasa ,belum dapat di proses oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan.

Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Maluku Said Assagaff, dalam sambutan tertulisnya, dibacakan Asisten Pengembangan Ekonomi, Investasi, Keuangan dan Administrasi Pembangunan, Zulkifli Anwar, pada acara Sosialisasi dan Pelatihan Sirup Versi 2.3, sesuai Perpres nomor 16 tahun 2018, tentang Pengadaan Barang dan Jasa,di Kantor Gubernur Maluku, Rabu (12/12/2018).

Diketahui,kegiatan ini diikuti PA, KPA dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), di lingkup Provinsi Maluku.

“RUP yang terintegrasi ke dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), merupakan awal dari proses pengadaan barang dan jasa pemerintah,” ujar Assagaff.

Pengumuman RUP Perangkat Daerah, menurut Gubernur, dilakukan setelah Peraturan Daerah tentang APBD, disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah (Pemda) dan DPRD.

Dia katakan, diharapkan dalam pelaksanaan APBD, sedapat mungkin sudah harus diumumkan RUP, pada bulan Desember tahun anggaran berjalan, sehingga proses pelaksanaan penyedia, dapat dilaksanakan paling lambat, akhir tahun atau awal tahun anggaran.

“Berkenaan dengan pelaksanaan sosialisasi yang dilaksanakan hari ini, dalam rangka pengadaan barang dan jasa pemerintah, harus mengacu pada aturan dan regulasi yang ada, yaitu Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018, sebagai pengganti dari Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010, sampai dengan Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015,” tuturnya.

file8403726570559487639

Dengan diterbitkannya regulasi tersebut, Gubernur menilai, ini menunjukan keseriusan untuk mewujudkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan, yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel, sehingga menghasilkan barang atau jasa yang tepat, dari setiap anggaran yang dibelanjakan, di ukur dari aspek kualitasnya, jumlah, waktu, mutu, biaya, lokasi dan penyedia.

“Era keterbukaan dan perubahan regulasi, serta kemajuan aplikasi teknologi yang semakin berkembang, menuntut birokrasi untuk menggunakan sistim aplikasi yang berbasis IT, sehingga ke depan mekanisme pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah, dapat di akses oleh semua pihak,” tandasnya.

Dia menyadari, Pemda mempunyai tanggung jawab yang berat, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, melalui program atau kegiatan yang ada pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dalam melaksanakan program tersebut.

Gubernur kembali katakan, tentunya hal ini melalui tahapan-tahapan, sejak dari perencanaan, penganggaran kegiatan itu sendiri, dengan selalu berpedoman pada peraturan yang berlaku.

“Terkait dengan hal tersebut, Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) ke depan, diharapkan bukan hanya sebagai institusi penyelenggara penyedia barang dan jasa, akan tetapi harus bertransformasi menjadi procurement center yang profesional,” imbuhnya.

Untuk itu, Gubernur kembali harapkan PA, KPA dan PPK serta admin RUP, mengikuti sosialisasi ini, sehingga proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.(IN06)

Print Friendly, PDF & Email
Comments
To Top

This site is protected by wp-copyrightpro.com