Maluku

Pemprov – DPRD Maluku Teken Nota Kesepahaman KUA-PPAS 2019

47024592_1031420333733184_7168732168611430400_n

AMBON,MALUKU –  Pemerintah Provinsi Maluku bersama DPRD, menandatangani nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Platfon Anggaran Sementara (KUA-PPAS)  APBD  provinsi Maluku  tahun anggaran 2019.Penandatanganan nota kesepahaman itu, berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Maluku, Senin (26/11/2018), ditandangani oleh Wakil Gubernur Zeth Sahuburua bersama Ketua DPRD Maluku  Edwin Adrian Huwae.

Wagub dalam sambutannya  mengatakan, berbagai pokok pikiran dewan telah diserasikan dalam kebijakan umum anggaran serta prioitas dan paltfon anggaran sementara, APBD tahun anggaran 2019 yang telah ditandatangani, sebagai nota kesepakatan tentang kebijakan umum anggaran serta prioritas dan platfon anggaran sementara APBD provinsi Maluku tahun anggaran 2019.

Menurutnya, berbagai saran dan masukan bahkan kritik yang disampaikan oleh Badan Anggaran (Banggar) Dewan ,akan menjadi perhatian dan masukan yang sangat berarti, bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja dan penyelenggaraan pemerintahan bagi pelaksanaan pembangunan, serta pelayanan bagi masyarakat dalam rangka, meningkatkan kesejahtreraan rakyat Maluku.

Dikatakan, KUA-PPAS  tahun anggaran 2019 yang telah disepakati bersama, akan menjadi acuan bagi pemda dalam menyusun rancangan perda, tentang APBD tahun anggaran 2019 yang bisa disampaikan dan dibahas untuk, disetujui bersama dan selanjutnya, akan ditetapkan dalam perda.

Sementara itu, Ketua DPRD Maluku, Edwin Huwae mengungkapkan, perencanaan pembangunan daerah harus dapat disesuaikan dengan, dinamika kebutuhan dan karakteristik daerah Maluku ,guna mendukung kebijakan pembangunan nasional.

Kata Huwae, dinamika kebutuhan dan karakteristik provinsi Maluku sebagai provinsi kepulauan, tentu memperhadapkan kita pada pola perencanan daerah pada basis kepulauan. Kondisi riil masyarakat yang tersebar pada setiap pulau, memiliki kebutuhan dan tantangan yang berbeda-beda. Sehingga, upaya penyelesaian terhadap tantangan dan hambatan dimaksud, harus disesuaikan dengan kondisi kebutuhan riil masyarakat setempat.

“Pada konteks ini maka, aspirasi pada setiap wilayah harus di akomodir dalam perencanaan pembangunan daerah, baik perencanaan jangka pendek, menengah maupun jangka panjang untuk menjawab permasalahan dimaskud. Maka, dalam perencanan anggaran daerah, setiap tahunnya harus terdistribusi secara adil dan merata ,pada setiap wilayah di Maluku sebagai bentuk pemenuhan asas keadilan anggaran,”ujarnya

46793840_194878671350320_8895206994655313920_n

Huwae menjelaskan lagi, pada setiap tahun anggaran kebijakan pengelolaan keuangan daerah, dalam APBD sangat dibatasi dengan ketersediaan anggaran yang belum memadai, ketergantungan terhadap sumber pendapat berasal dari pemerintah pusat ,harus diakui masih mendominasi struktur APBD.

Menurutnya, kondisi  ini  menjadi sebuah tantangan yang harus dapat diminimalisir, lewat peningkatan pendapatan  asil daerah (PAD), sebagai salah satu komponen pendapatan dalam APBD.

Lebih lanjut dikatakan Huwae, selain permasalahan rendahnya kontribsui  PAD, tentu bukan semata-mata menjadi tanggungjawab pemda, tetapi menjadi tanggungjawab bersama untuk menciptakan terobosan baru, melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi.

“Selaras dengan itu, perlu dilakukan upaya peningkatan kinerja BUMD, agar dapat menyumbangkan lebih besar lagi PAD. Hal ini tentu harus dilakukan secara sistematis dan terintegrasi sehingga, seluruh potensi pendapatan daerah yang berasal dari PAD, dapat dioptimalkan,”ucapnya.

Selain itu,tuturnya, dengan disepakatinya KUA dan PPAS APBD tahun anggaran 2019 maka, selanjutnya akan masuk dalam penyampaian dan pembahasan RAPBD tahun 2019.

“Dewan sangat mengharapkan pemda agar, berbagai kebijakan program dan kegiatan serta pagu anggaran yang disepakti, dalam kedua dokumen tersebut, akan tetap menjadi pegangan dalam penyusunan RAPBD,”harapnya.

Dirinya juga berharap, kesepakatan ini hendaknya menjadi tolak ukur dalam implementasi anggaran secara tepat sasaran, efektif dan efisien. Dengan demikian, KUA dan PPAS 2019 yang disepakati bersama diharapkan mampu mendorong peningkatan pembangunan di daerah sehingga, bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Maluku.(IN06)

Print Friendly, PDF & Email
Comments
To Top

This site is protected by wp-copyrightpro.com