Maluku Tenggara

Pemkab Malra, Gandeng UI, Adakan Konsultasi Dan Peninjauan Kembali RTRW.

received_201738790712321

Malra-Maluku- Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, (Malra), melalui Dinas PUPR Malra. Bekerjasama dengan Universitas Indonesia telah melaksanakan Kegiatan Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malra, beberapa bulan lalu, dan akan dipaparkan hasil penilaiannya oleh DR. Andy Simarmata, M.Si. Dosen Universitas Indonesia, (U I). Spesialisasi Bidang Perencanaan Tata Ruang, Kajian Perkotaan, Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim, Pengurangan Resiko Bencana, serta Pemberdayaan Komonitas Perkotaan.

Bupati Malra, Hi, M, Thaher Hanubun, saat membuka rapat konsultasi publik di aula kantor Bupati. Rabu,(28/11/18).

Bupati, mengatakan, pelaksanaan kegiatan Peninjauan Kembali, (PK), merupakan tahapan awal, dan pra sayarat yang harus dilakukan Pemerintah Daerah sebelum pelaksanaan Revisi RTRW Kabupaten Malra.

“Sistem perencanaan pembangunan secara umum memiliki beberapa komponen program kegiatan yakni Sistem perencanaan umum. Sistem perencanaan program/kegiatan. sistem penganggaran, dan sistem evaluasi, monitoring dan pengendalian. Sementara dokumen Tata ruang merupakan salah satu dokumen resmi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah. Dokumen ini menjadi pedoman dasar dalam perencanaan keruangan (Spatial Plan) yang diatur dalam peraturan perundangan,”ungkap Hanubun.

Hanubun, menjelaskan, Maluku Tenggara, sebagai salah satu Kabupaten di provinsi maluku telah memiliki dukumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang berlaku 20 tahun dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2012-2032.

received_357805884789913

Pada tahun ini Dokumen RTRW tersebut talah masuk pada tahun ke 6 yang menurut ketentuan Undang-undang nomor 26 tahun 2017 tentang penataan ruang dapat dilakukan Revisl terhadap subtansi / muatan dokumen RTRW yang telah ditetapkan. Pelaksanaan Revisi tersebut dilaksanakan dengan mempertimbangkan isu-isu perkembangan dan dinamika pembangunan yang terjadi di maluku tenggara selama 5 tahun yang lalu.

“Perubahan sistem kewilayahan, yang beberapa waktu lalu Kabupaten Malra, hanya terdapat 6, kecamatan, kini menjadi 11, kecamatan. Perubahan wilayah administrasi tersebut, tentunya berpengaruh pada struktur dan tata kelola ruang, yang ditetapkan dalam Perda, (RTRW) dimaksud,”tandasnya.

Bupati berharap, kepada Tim Penyusun RPJMD dan KLHS RPJMD, agar juga bersinergi bersama dengan TIM Penyususun Revisi RTRW ini, sehingga pada gilirannya Dokmen yang kita hasilkan nanti merupakan suatu dokumen perencanaan yang tidak berbentuk dokumen fisik semata tetapi benar-benar menjadi dokumen perencanaan yang aplikatif sebagai dasar pijak kita mengarahkan pembangunan di malra yang semakin baik kedepannya,”pungkas Hanubun.

Turut serta dalam kegiatan tersebut, Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Maluku Tenggara. Para Staf Ahli Bupati. Para Asisten Sekretaris Daerah. Kepala OPD. Para Camat. DR. Andy Simarmata, beserta Tim dari Universitas Indonesia. pimpinan Instansi Ventikal. Perwakilan Politeknik Perikanan Negeri Tual. Pimpinan WWF dan LIPI.(IN-09).

Print Friendly, PDF & Email
Comments
To Top

This site is protected by wp-copyrightpro.com