Maluku Tengah

Yacob Hattu Gantikan Posisi Maur Karapsenian,di Kursi Legislator Malteng

43114196_214293199278983_1806326471464058880_n

Masohi,Malteng- Ketua DPTD Maluku Tengah Ibrhim Ruhunusa atas nama Gubernur Maluku melantik Yacob Hattu,SH, dari Partai Bulan Bintang (PBB) menjadi anggota DPRD Maluku Tengah antar waktu dalam sisa masa jabatan tahun 2014-2019 menggantikan Maur Karepesina yang juga dari partai PBB dapil II.

Kedudukan Maur Karepsina yang digantikan oleh Yacob Hattu,SH,lantaran yang bersangkutan (Maur Karepsina-red), meninggal dunia beberapa waktu lalu.

Perganti kedudukan Almarhum Maur Karepsina,dengan Yacob Hattu,sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor 197 tahun 2018 tanggal 29 Agustus 2018 tentang Pengresmian dan pengangkatan pengganti antar waktu anggota DPRD malteng sisa masa jabatan 2014-2019.

43101742_523819444757034_7942261718560800768_nPengangkatan dan pelantikan Yaob hattu,SH di laksanakan di ruang rapat Paripurna DPRD malteng pada Kamis,(4/10/2018), dengan agenda “Rapat Paripurna Istimewa DPRD Maluku Tengah Dalam Rangka Pengambilan Sumpah/Janji Pengganti Antar Waktu anggota DPRD Malteng Sisa Masa jabatan 2014-2019.

Rapat paripurna Istimewa ini di hadiri oleh wakil bupati Malteng Marlatu. L. Leleury,SE, Forkopimda Malteng, unsure pimpinan partai politik, dan para pimpinan OPD jajaran Pemda Malteng beserta Ormas maupun 39 Anggota DPRD malteng.

Kendati demikian, Wakil Bupati Malteng Marlatu L. Leleury,SE dalam sambutannya di depan forum rapat paripurna istimew menjelaskan kalau pengresmian dan pengambilan sumpah anggota DPRD Malteng atas nama Yacob Hattu,SH menggantikan almarhum Maur Karepesina,SE guna dan untuk mengemban amanah rakyat di kabupaten Maluku Tengah.

43119681_745915662429620_4314627483027636224_n

“Saat ini sudah ada tanggung jawab yang besar kepada lembaga DPRD malteng terhadap masyarakat, daerah maupun Negara  terutama terhadap Tuhan yang maha Esa. Dengan di terimanya amanah rakyat oleh Yacob Hattu,SH hari ini maka harus dapat di laksanakan dengan baik guna terwujudnya Maluku Tengah yang maju, sejahtera dan berkeadilan dalam semangat hidup orang basudara,” ucap Leleury.

Menurut wakil bupati bahwa UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 57 mengisyaratkan penyeleng garaan pemerintahan daerah terdiri dari kepala daerah maupun DPRD yang di bantu oleh semua unsure perangkat daerah.

Olehnya itu, Lembaga Legislatif merupakan mitra kerja dengan kedudukannya sejajar dengan eksekutif dalam penyeleng garaan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

43238505_270935680215224_3558925801158082560_n

Hubungan kemitraan ini tambah Leleury,pemerintah daerah dan DPRD sama-sama bermitra kerja dalam pembuatan kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah secara bersinergi dan saling mendukung sesuai tugas dan fungsi masing-masing antara Legislatif dan Eksekutif.

“Saya berharap agar sinergitas antara DPRD dan Pemda harus terus terjaga agar mampu menumbuh kembangkan pertumbuhan ekonomi, memperbaiki kesejahteraan masyarakat maupun peningkatan kualitas pelaksanaan otonomi daerah menuju tercapainya visi pemerintahan yang baik dan akuntabel,” Pintanya.(IN-18)

Print Friendly, PDF & Email
Comments
To Top

This site is protected by wp-copyrightpro.com