Pemerintahan

Pemuda SBT Demo Tolak Pendaftaran CPNS Secara Online

42876474_580213362416746_8190436503860543488_n

Bula,Maluku-Ratusan pemuda yang mengatasnamakan diri front penyelamat generasi muda SBT Senin, (1/10/2018) melakukan aksi demonstrasi disejumlah titik dikota Bula Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT).

Aksi ini dilakukan untuk menolak pemberlakuan pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) secara online. Selain kendala jaringan internet dan infrastruktur pendukung lain, kesulitan mengakses portal SSCN BKN juga menjadi penyebab aksi demonstrasi ini dilakukan.

Tidak hanya melakukan longmarc mengelilingi dikota Bula, para demonstran juga melakukan orasi disejumlah titik dikota itu. Diantaranya, kantor bupati Seram Bagian Timur dan kantor Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) setempat.

Saat melakukan orasi didepan kantor bupati SBT, para pendemo kemudian diterima sekretaris daerah (Sekda) kabupaten SBT, Dr.Syarif Makmur. Dihadapan Sekda, front penyelamat generasi muda SBT menyampaikan sejumlah tuntutan untuk diteruskan ke pemerintah pusat.

Dalam tuntutan yang diterima sekda Syarif Makmur itu, Front Penyelamat Generasi Muda SBT mendesak, bupati Seram Bagian Timur segera menyurati kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) terkait kendala-kendala yang dialami oleh para peserta calon pendaftar CPNS di SBT.

42930589_272569763368377_5492858877722492928_n

“Kondisi ini harus disikapi secara serius oleh pemerintah daerah agar keinginan dan harapan dari anak kandung negeri ini untuk ikut berkompetisi bisa terlaksana dengan baik sehingga tidak timbul kecemburuan sosial diantara mereka,”ungkap salah satu orator dalam orasinya.

Kata pendemo, pendaftaran CPNS 2018 yang mengharuskan melewati sejumlah proses tahapan menjadi juga dinilai sangat mempersulit para calon pendaftar khususnya dikabupaten SBT. Padahal, berkaca dari pendaftaran CPNS online tahun 2014 yang hanya satu kali tahapan saja sudah sulit. Apalagi untuk pendaftaran CPNS tahun 2018 yang mengharuskan beberapa kali tahapan.

“Pemerintah daerah sebagai perpanjangan pemerintah pusat harus menyampaikan kelemahan-kelemahan yang ada didaerah sebagai pertimbangan khusus dalam proses pendaftaran CPNS online 2018, “ungkap orator.

Pemerintah pusat lewat Badan Kepegawaian Nasional dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dinilai tidak mempertimbangkan kondisi geografis dan infrastruktur pendukung lain disetiap daerah dalam menentukan format seleksi CPNS tahun 2018.

“Ini yang menjadi sejata tak berbunyi yang akan menghancurkan impian dan harapan anak-anak didaerah ini untuk mengikuti seleksi CPNS 2018, “ungkap pendemo.

Dalam pernyataan sikapnya, para pendemo yang dikoordinir Irwan Derlen dan Ikbal Wattimena ini menyampaikan 6 poin tuntutan untuk disampaikan pemerintah daerah.

Poin pertama, mendesak bupati Seram Bagian Timur agar segera menyurati kepala BKN terkait kendala-kendala yang dialami oleh para peserta CPNS di SBT. Kedua, mendesak bupati agar segera berkoordinasi dengan BKN untuk memperlakukan pendaftaran secara offline untuk SBT dengan alasan tak bisa mengakses portal. Ketiga, mendesak bupati SBT, BKPSDM dan DPRD SBT untuk membentuk tim bersama. Keempat, mendesak presiden Joko Widodo agar copot kepala BKN pusat.

Kelima, mendesak DPR RI agar segera memanggil kepala BKN pusat untuk dimintai keterangan terkait dengan portal pendaftaran yang sulit diakses. Poin keenam, jika tuntutan itu tidak ditindaklanjuti pendemo menyatakan siap memboikot seleksi CPNS 2018 dikabupaten Seram Bagian Timur (SBT).

Aksi demonstrasi yang dimulai sekitar pukul 11.30 WIT itu mendapat pengawalan ketat kepolisian Resort Seram Bagian Timur dan Satuan Polisi Pamong Praja setempat. (IN-17)

Print Friendly, PDF & Email
Comments
To Top

This site is protected by wp-copyrightpro.com