Maluku

Pemprov Dan BWS Maluku Rapat Soal Bendungan Way Apu

43697024_715780468778405_4710716711458832384_n

AMBON,MALUKU- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku yang diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku, Hamin bin Thahir, memimpin rapat dalam rangka membahas percepatan penyelesai an pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Way Apu di Kabupaten Buru.

Informasi yang diterima INTIM NEWS,rapat yang berlangsung di ruang rapat lantai dua kantor Gubernur, Kamis (11/10/2018) dihadiri Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Provinsi Maluku Hariyono Utomo, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Sadli Ie, Karo Ops, Polda Maluku, Kombes Pol Gatot Mangkurat Putra,dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kepala Biro Pemerintahan Jasmono serta instansi vertikal lainnya.

Jelasnya,sebagaimana diketahui, proyek pembangunan Bendungan Way Apu merupakan proyek strategis nasional yang mendukung target-target pemerintah pusat, melalui program strategis nasional.

“Mengingat pentingnya bendungan Way Apu ini maka, harus segera dilaksanakan. Hal ini, karena sesuai dengan target-target pemerintah pusat terhadap berbagai program strategis di seluruh Indonesia, termasuk di Maluku,” ungkap Thahir.

43698038_645243522538928_4567671227937718272_n

Untuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan dalam rangka penyediaan tanah untuk proyek strategis nasional, sebut Thahir telah diatur dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 62 Tahun 2018.

“Oleh karena itu, sebagai implementasi dari Perpres tersebut dan  berdasarkan dokumen perencanaan yang disampaikan oleh Balai Wilayah Sungai , Pemerintah Provinsi melalui SK Gubernur telah dibentuk Tim Terpadu, Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Bendungan Way Apu, yang pada hari ini akan membicarakan langkah-langkah selanjutnya,” jelas Thahir.

Terkait pengadaan tanah, kata Thahir, akan melibatkan instansi vertikal baik dari Kejaksaan, Kepolisian, sehingga kedepan tidak bermasalah pasca proses pengadaan lahan itu.

“Kita akan menggunakan pihak independen untuk menghitung besaran nilai santunan kepada masyarakat itu sendiri, nanti dalam pelaksanaanya oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Yang jelas besaran nilai santunan akan mengikuti mekanisme dan tata cara sesuai aturan yang berlaku,” paparnya.

43639683_183330092561275_3690830298427162624_n43688349_277665229606340_7701472821016264704_n

Selain bendungan Way Apu, sebut Thahir, proyek strategis lainnya adalah Pembangunan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP).

“Selain Bendungan Way Apu, RSUP juga menjadi perhatian dalam percepatan pembangunannya,” tandas Thahir.

Sementara itu, Kepala BWS Provinsi Maluku Hariyono Utomo yang ditemui usai rapat mengaku, rapat tim terpadu untuk percepatan pembangunan bendungan Way Apu.

“Ini rapat koordinasi pertama. Jadi, semua anggota tim akan ditentukan tugas masing-masing, salah satunya  untuk penanganan dampak sosial sesuai Perpres Nomor 62 Tahun 2018,” kata Utomo.

Tambahnya,sedangkan untuk ijin penggunaan lahan yang masuk kawasan hutan lindung, sampai saat ini masih berproses di Kementerian.

“Kita sedang menunggu ijin dari kementerian Kehutanan untuk proses selanjutnya,”tandas Utomo (IN-06)

Print Friendly, PDF & Email
Comments
To Top

This site is protected by wp-copyrightpro.com