Hukum & Kriminal

Kasus DD dan ADD, Pengacara Silooy Resmi Laporkan Woody Timisela Cs Ke Kajari Piru

42509121_2240307265996718_1209288878737850368_n

Ambon,Maluku- Persoalan kasus Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2015 memasuki babak baru. Pasalanya Drs. R. Silooy melalui Pengacara Yustin Tuny,SH melaporkan Woody Timisela, Abraham Niak, Donal de Fretes dan Luis Boter ke Kajaksaan Negeri Piru.

“ Surat bernomor:  37/KA-YT/P/X/2018 ditujuakan kepada Kejaksaan Negeri Piru untuk membuka kasus ini kembali. Karena ada fakta-fakta hukum yang terabikan. Oleh karena itu, surat yang kami ajukan disertai bukti hukum guna menjadi pertimbangan Penyidik Kejaksaan, tembusan dari surat ini ditujukan kepada beberapa instansi terkait di Jakarta,” kata Yustin Tuny,kepada Wartawan,Selasa (9/10/2018).

Dikatakan, tanggal 27 September 2018 digelar kegiatan Focus Group Discusion (FDG)  dihadiri oleh Bidang Informasi dan Data (KPK RI), akademisi, jaksa, pengacara, kepolisian dan penggiat anti korupsi membahas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 9/PID.SUS/TPK/2017/PN.Abn dari konotasi putusan yang disampaikan oleh Prof. J.D Pasallbessy,SH.MH kemudian Dr. E. Toulle,SH.MH selaku moderator.

Pengacara Hendrik Lusikoy,SH menjelaskan dalam Focus Group Discusion (FDG)   bahawa dari posis kasus tersebut tenyata tidak ada alirian dana yang mengalir ke R.S yang ada hanyalah berfifat perintah. Jerol Leassa,SH dari Bagian Hukum Pemerintah Provinsi Maluku menjelaskan, Aparatur Sipil Negara harus dilindungi terkait dengan masukan atau telaahan kepada pimpinan.

Kalau memang dengan telahaan ASN dapat dipidana, maka para ASN tidak akan mau untuk membuat telahaan serta tidak mau untuk menjadi pejabat. Bahwa lewat kegiatan Focus Group Discusion (FDG)

“Ya dari kegiatan Focus Group Discusion (FDG)  membedah  Putusan Nomor: 9/PID.SUS/TPK /2017/ PN.Abn dihadiri oleh kaum intelektual termasuk jaksa dan hakim, ternyata banyak hal yang tidak terungkap. Oleh karena itu, dengan berbagai bukti hukum yang ada, lami merasa perlu untuk melaporkan kasus ini ke Kejaksaan Negeri Piru untuk dibuka kembali supaya yang diduga benar-benar pelaku yang merugikan kerugian keuangan Negara dialah yang harus bertanggungjawab dan bukan Drs. Silooy” Tegas Tuny. (IN-07)

Print Friendly, PDF & Email
Comments
To Top

This site is protected by wp-copyrightpro.com