Kesehatan

Dinkes SBT Usul Pengadaan Tenaga Kesehatan Kontrak Dibiayai Pemprov

43701046_481434765701707_8151081357750042624_n

Bula,Maluku-Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) meminta Pemerintah Provinsi Maluku melalui dinas Kesehatan membantu memenuhi tenaga kesehatan didaerah itu.

Hal ini untuk mengurangi kebutuhan tenaga kesehatan disejumlah wilayah pelosok dikabupaten SBT. Hal ini disampaikan kepala dinas Kesehatan Kabupaten SBT, M. Abas Rumatemerik dalam rapat dengar pendapat bersama komisi D DPRD Provinsi Maluku saat kunjungan kerja dikota Bula Kabupaten SBT, Rabu (10/10/2018).

Menurut Rumatemerik, sejauh ini Pemda SBT melalui dinas kesehatan sudah berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan didaerah itu.

Selain mendapat bantuan tenaga kesehatan dari Kementerian Kesehatan RI melalui program Nusantara Sehat, pihaknya juga sudah melakukan pengadaan kesehatan kontrak totalnya mencapai 274 orang yang dibiayai dari alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kabupaten SBT. Namun, itu belum bisa memenuhi semua kebutuhan tenaga medis diseluruh wilayah kabupaten SBT.

“Selama ini kan ada berapa jenis kontrak yaitu kontrak dari pemda SBT sendiri, dan juga kontrak dari kementerian, nah yang belum nampak ini kontrak dari provinsi, “ujar dia.

Padahal, dibidang pendidikan, Pemprov melalui dinas pendidikan sudah memberi bantuan tenaga guru kontrak kepada 11 kabupaten/kota di Maluku. Untuk itu dia berharap, hal yang sama juga dilakukan dinas kesehatan.

43599409_1922608234707621_5046046910159257600_n

“Kalau pendidikan (guru) bisa bantu kasih SBT kenapa tenaga kesehatan tidak jadi? “Tanya Rumatamerik.

Dihadapan rombongan komisi D DPRD Provinsi Maluku, Rumatamerik meminta, Pemerintah Provinsi Maluku melalui dinas kesehatan ikut ambil bagian dalam memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan di 11 kabupaten/kota di Maluku khususnya kabupaten SBT.

“Mudah-mudahan ada perhatian khusus dari provinsi sehigga untuk dinas kesehatan juga diberi bantuan untuk tenaga kontrak dari provinsi, sehingga bisa memenuhi kebutuhan pelayanan dikabupaten Seram Bagian Timur, “harap Rumatemerik

Sementara itu, ketua komisi D DPRD Provinsi Maluku, Saadia Ulupaty mengatakan, sejauh ini pengadaan tenaga kesehatan kontrak melalui dinas kesehatan provinsi Maluku belum ada.

Namun menurutnya, usulan yang disampaikan dinas kesehatan kabupaten SBT akan menjadi masukkan yang akan disampaikan dalam rapat bersama instansi teknis dimaksud.

“Memang dalam kebijakan dinas kesehatan Provinsi Maluku belum ada kebijakan tenaga kesehatan kontrak provinsi, ini menjadi satu masukkan. Masukkan-masukkan yang kami terima hari ini menjadi satu catatan yang akan kita sampaikan, “ujar dia.

Menurut Uluputy, kekurangan tenaga kesehatan bukan saja dialami kabupaten SBT. Di semua kabupaten dan kota di Maluku mempunyai kendala yang sama terutama didaerah terpencil. Yakni kekurangan tenaga kesehatan baik dokter, perawat maupun bidan.

“Dari kebutuhan itu kita bisa memutuskan apakah ini hanya di take off oleh kabupaten atau bisa dibantu oleh provinsi, “ujar Uluputy.

Kata Uluputy, saat ini pemerintah pusat sudah mengalokasikan tenaga kesehatan ke berbagai wilayah terutama wilayah terpencil lewat program Nusantara Sehat (NS), untuk itu pihaknya akan membicarakan persoalan kekurangan tenaga kesehatan dikabupaten SBT dengan dinas kesehatan provinsi Maluku untuk bisa dipadukan dengan program tersebut.

“Kita akan melihat kalau bisa dipadukan dengan nusantara sehat kita juga akan menanyakan dari dinas kesehatan provinsi seperti apa program nusantara sehat itu, “katanya.

Selain dihadiri dinas Kesehatan kabupaten SBT, dalam rapat dengar pendapat itu turut dihadiri pula dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten SBT, dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluarga Berencana Kabupaten SBT dan dinas Pengendalian Penduduk Kabupaten SBT. (IN-17)

Print Friendly, PDF & Email
Comments
To Top

This site is protected by wp-copyrightpro.com