Hukum & Kriminal

Berantas Mafia Tanah, Kapolda dan Kepala BPN Maluku Bentuk Tim Terpadu

43646344_1767147666688343_5767163861799010304_n

AMBON,MALUKU– Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Maluku Inspektur Jenderal Polisi Drs. Royke Lumowa, M.M, dan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Maluku, Dr. Oloan Sitorus, S.H.,M.S, melakukan kesepakatan bersama untuk memberantas mafia tanah.

Kesepakatan itu tertuang dalam penandatangan surat keputusan bersama tentang pembentukan tim terpadu pencegahan dan pemberantasan mafia tanah di Provinsi Maluku. Kegiatan tersebut berlangsung di Santika Premier Hotel, Kota Ambon, Kamis (11/10/2018).

Kakanwil BPN Maluku dalam sambutannya mengungkapkan, tanah sebagai anugerah Tuhan yang diberikan kepada Manusia, yang terkadang tidak bisa dimanfaatkan secara baik.

Beberapa persolanan tanah di Maluku, umumnya mengenai Adat akibat perbedaan-perbedaan persepsi. Permasalahan tanah juga terjadi karena pemilik tanah tidak menjaga tanahnya dengan baik, dan ketidaktertiban masalah administrasi yang lampau.

43672079_274849320029653_1601597264638246912_n

Olehnya itu, Kepala BPN Maluku menegaskan bahwa penandatanganan surat keputusan bersama satuan tugas pencegahan dan pemberantasan mafia tanah ini adalah merupakan suatu sikap yang profesional dan lebih berkomitmen.

“Ini dilakukan agar mampu mengungkap pelaku-pelaku mafia tanah, sehingga dapat mengurangi berbagai permasalahan pertanahan yang muncul,” harapnya.

Sementara itu, Kapolda Maluku, menyampaikan bahwa kegiatan penandatanganan dan perjanjian kerjasama antara Polda Maluku dengan Kanwil BPN Maluku, saat ini, diharapkan dapat terwujud sinergitas dan komitmen kerjasama yang baik.

“Kiranya lewat kegiatan ini dapat menjalin kerjasama yang baik diantara Polda Maluku dengan BPN Maluku dalam rangka pencegahan dan pemberantasan mafia tanah di Provinsi Maluku,” harap Jenderal Bintang Dua ini.

Kegiatan ini, tambah mantan Kakor Lantas Polri, itu diharapkan juga, bisa mendukung kebijakan pemerintah dalam menangani permasalahan tanah yang ada di Provinsi Maluku.

43706334_1947689685540544_4147578720074334208_n

“Karena itu dari pihak Polda Maluku dan BPN Provinsi Maluku agar bersama-sama mendukung kebijakan pemerintah dalam menangani permasalahan tanah di wilayah ini,” jelasnya.

Khusus untuk Polda Maluku, lanjut Kapolda, tim terpadu yang dibentuk akan fokus pada penanganan dan pemberantasan praktik mafia tanah.

“Para Kapolres jajaran juga diperintahkan agar segera melakukan pemetaan permasalahan mafia tanah,” tegasnya.

43675387_492207241262323_433524670189273088_n

Hadir mendampingi Kapolda dalam kegiatan ini adalah Pejabat Utama (PJU) Polda Maluku, diantaranya Irwasda, Karo Sarpras, Direktur Krimum, Direktur Sabhara, Direktur Pam Ovit, dan Kapolres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease.

Sementara dari Kanwil BPN Maluku turut hadir Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang Infrastruktur Pertanahan, Kepala Bidang Hubungan Hukum Pertanahan, Kepala Bidang Penataan Pertanahan, Kepala Bidang Pengadaan Pertanahan, Kepala Bidang Penanganan masalah dan pengendalian Pertanahan, dan Kepala BPN Kota Ambon, Maluku Tengah, Maluku Tenggara, Maluku Tenggara Barat, Buru, dan Kepala BPN Seram Bagian Timur. (IN-07)

Print Friendly, PDF & Email
Comments
To Top

This site is protected by wp-copyrightpro.com