Maluku

Akhir Kepemimpinan,Pemprov Maluku Kembali Terima Penghargaan

44633232_2124347491214673_9072075534610989056_n

AMBON,MALUKU– Diakhir kepemimpinan pada tahun kelima ,masa jabatan Said Assagaff dan Zeth Sahuburua sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku periode 2014-2019, Pemerintah Provinsi (Pemprov)Maluku kembali meraih prestasi di tingkat nasional.

Informasi yang diterima INTIM NEWS,kali ini Pemprov Maluku meraih penghargaan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia (RI), sebagai salah satu dari 18 (delapan belas) Provinsi yang telah menyelesaikan seluruh Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tepat waktu.

Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Mendagri, Tjahjo Kumolo, dalam Rapat Pemutakhiran Data TLHP Nasional Tahun 2018 di Bengkulu,yang diterima Wakil Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua.

44675114_278028552828068_7562681262083670016_n

Selain Pemprov Maluku, Pemprov lain yang mendapatkan penghargaan serupa yakni, Jawa Tengah, Kalimantan Utara, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sumatera Barat, Lampung, Bali, Jawa Timur,  Sumatera Selatan,  Riau, Kepulauan Riau, Gorontalo, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat,Bengkulu, Sumatera Utara dan Banten.

Demikian disampaikan Inspektur Provinsi Maluku, Semmy Risambessy kepada sejumlah wartawan di Kantor Gubernur Maluku, Selasa (23/10/2018). Risambessy menjelaskan, setiap tahun Itjen Kemendagri melakukan pemeriksaan di Pemerintah Provinsi.

Dari hasil pemeriksaan tersebut, ada rekomendasi berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang harus ditindak lanjuti.

“Kita tahu, bahwa Itjen Kemendagri setiap tahun melakukan pemeriksaan di Pemerintah Provinsi. Terkait dengan itu, maka Inspektorat Daerah berkewajiban untuk menyelesaikan tindaklanjut hasil temuan,” ungkap Risambessy.

Terkait TLHP, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Selain itu,pasal 27 Ayat (5) telah mengatur bahwa tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan yang tidak terkait dengan Tuntutan Perbendaharaan dan/atau Tuntutan Ganti Rugi dilaksanakan paling lama 60 hari kerja, setelah hasil pengawasan diterima.

“Jadi, setelah hasil pengawasan Itjen diterima oleh Inspektorat Provinsi, paling lambat 60 hari kerja sudah ditindaklanjuti,” kata Risambessy.

44625117_1924745897830486_7442914204954132480_n

Risambessy juga mengatakan, Inspektorat bekerja sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.

“Ketika hasil pemeriksaan berupa temuan Itjen itu diserahkan ke kita, maka kita langsung tindaklanjuti dengan turun ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kita melakukan pendampingan dengan memberikan arahan, supaya setiap SKPD bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku. Kita berusaha untuk mencegah, meminimalisir temuan, sehingga ketika Itjen melakukan pemeriksaan, temuan semakin hari semakin kecil,” harapnya.

Inspektorat Maluku, sebut Risambessy, selama ini telah bekerja maksimal. Pasalnya, selama 3 (tiga) tahun berturut-turut telah menerima penghargaan dari Mendagri.

“Jadi, kami juga telah bekerja maksimal terkait dengan penyelesaian tindaklanjut temuan Itjen. Nah, disitulah yang menjadi salah satu kriteria penilaian, provinsi mana yang cepat melakukan tindak lanjut. Dan saat ini sudah tahun keempat, Pemerintah Provinsi Maluku mendapat penghargaan dari Mendagri,” ungkap Risambessy. (IN-06)

Print Friendly, PDF & Email
Comments
To Top