Maluku

10 Parpol Pada Empat Kabupaten Di Maluku Terlambat Serahkan LADK

44159385_307701256710744_3977784867428499456_n

AMBON,MALUKU- Pentahapan penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) harusnya deadline waktu tanggal 23 September tahun 2018 lalu bagi peserta  Pemilu.

Namun kenyataannya,masih ada 10 partai politik (parpol) pada empat kabupaten di Maluku terlambat menyerahkan LADK. Hal ini dibeberkan oleh Almudatsir Sangadji, Komisioner  Divisi Hukum pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Maluku, Jumat (12/10/2018), usai Deklarasi Kampanye Damai.

“Keterlambatan penyerahan LADK  di Maluku itu, di empat kabupaten dan kota dan 10 parpol yang terlambat menyerahkan LADK.Antara lain,enam di Kota Tual, 2 di kabupaten Maluku Tenggara (Malra), 1 di  Maluku Tenggara Barat (MTB)  dan 1 di kabupaten Buru. Jadi, mereka  tanggal  23, pada masa penyerahan LADK itu, terlambat menyerahkan dalam masa penyerahan yakni sudah diatas pukul  18.00 WIT. Karena itu, untuk teman-teman kabupaten kota peserta pemilu yang terlambat menyerahkan LADK harus  melakukan tiga hal. Yang pertama,membuat berita acara penerimaaan, kemudian berita acara klarifikasi kepada peerta pemilu yang terlambat bahwa kenapa mereka terlambat, lalu yang ketiga membuat berita acara koordinasi dengan Bawaslu kabupaten kota,” himbaunya.

Almudatsir  menuturkan,masalah ini  sudah kita sampaikan ke KPU RI.Setelah itu, ada surat dinas yang disampaikan ke kami dari KPU RI, untuk menyerahkan berita acara (BA) penerimaan secara lengkap itu adalah, berapa peserta pemilu yang terlambat, berapa peserta pemilu yang menyerahkan dalam masa penerimaan,artinya di tanggal 23 sebelum pukul 18.00 WIT, kemudian berapa yang terlambat menyerahkan diatas tanggal itu, berapa yang tidak menyerahkan, termasuk yang dianggap tidak menyerahkan itu adaah parpol yang tidak mengusulkan calon di dapil tertentu, itu juga diwajibkan untuk menyerahkan LADK.

“Nah,berdasarkan itulah setelah LADK  diserahkan peserta pemilu yang terlambat,punya tenggang waktu tiga hari untuk mengajukan sengketa proses, kalau mereka keberatan. Kalau mereka keberatan, bisa melakukan sengketa proses. Objeknya adalah, berita acara terakhir berdasarkan surat dinas 1149 kemudian 10 partai ini, mengajukan gugatan sengketa penyelesaian proses di Bawaslu. Gugatan yang diajukan,proses mediasinya sudah berjalan. Memang ada kesepakatan mediasi untuk 10 partai itu,berdasarkan alasan-alasan mengapa mereka terlambat. Kalau alasan-alasan itu diterima oleh KPU kabupaten kota,berarti ada kesepakatan mediasi untuk menyelesaikan persoalan itu,”ungkapnya.

Namun sebaliknya Almudatsir menambahkan,kalau misalnya tidak tercapai kesepakatan medias, ada kesempatan sidang ajudikasi yang dilakukan oleh Bawaslu.

Sebutnya,kesempatan sidang  ajudikasi ini bisa menerima atau menolak permohonan peserta pemilu yang terlambat.Kalau dalam keadaan demikian,maka yang berlaku adalah 3 BA yang sudah diserahkan ke KPU RI setelah keterlambatan tanggal 23, karena keputusan untuk membatalkan atau tidak membatalkan mereka sebagai peserta pemilu pada tingkatan wilayah pemilihan itu,dimana mereka terlambat adalah ranah KPU RI.

Tetapi sejauh ini akuinya, memang penanganan 10 partai yang terlambat ini berdasarkan kronologis keterlambatan mereka , itu kemungkinan bisa diterima oleh teman-teman KPU kabupaten kota sehingga, masalah ini bisa diselesaikan  ketika mereka mengajukan sengketa penyelesaian proses di Bawaslu melalui jalur mediasi.

Ditanyai terkait 10 partai yang terlambat serahkan LADK, Almudatsir  mengaku pihak parpol yang bersangkutan belum rilis informasi.

Sementara itu,Ketua KPU Maluku Syamsul Rifan Kubangun yang dikonfirmasi INTIM NEWS, Minggu (14/10/2019) katakan, sudah  proses mediasi.Partai politik boleh menyampaikan laporan awal dana kampanye yang terlambat kemarin dilakukan,jadi sudah melalui mekanisme mediasi di Bawasli kota Tual dan Bawaslu kabupaten Malra.

“Kalau Bawaslu kabupaten Malra ada dua partai yakni PPP dan Gerindra.Sedangkan enam lainnya di kota  Tual. Hasil mediasi nanti mereka sampaikan laporannya,KPU akan menerima LADK ,untuk deadline waktu sendiri, belum tahu laporannya.Tetapi mediasinya sudah selesai,”pungkasnya.

Informasi yang berhasil dihimpun INTIM NEWS,tiga parpol diantara 10 parpol yang terlambat serahkan LADK. Yakni, PPP,Gerindra di Malra dan Demokrat di Kabupaten MTB. Sedangkan 7 parpol lainnya masih tahap konfirmasi dengan Bawaslu kabupaten  dan kota yang bersangkutan. (IN-06)

Print Friendly, PDF & Email
Comments
To Top