Pemerintahan

Proyek Dinas, Banyak Oknum Aleg Berperan Ganda Jadi Kontraktor

Aleg Uang

AMBON,MALUKU- Bermitra dengan pemerintah, nyatanya menjadi jalan bagi oknum-oknum Anggota Legislatif (Aleg), mengambil kesempatan untuk mencari nafkah tambahan dengan merangkap jadi kontraktor.

Pasalnya,bukan sesuatu yang tabu lagi, para oknum Aleg yang mempunyai bendera perusahaan resmi , pasti  mengikuti tender proyek-proyek dinas maupun yang penunjukan langsung.

Alhasil,bagi pengusaha pemula yang tergolong masyarakat menengah kebawah yang minim koneksi hanya bisa menunggu keajaiban atau ada kedekatan dengan pimpinan daerah setempat, barulah memperoleh paket pekerjaan. Realita inipun terjadi hampir di semua kabupaten dan kota di Maluku.

“Jika ada anggota dewan yang terlibat atau, seringkali terjun langsung mengerjakan proyek dari pemerintah daerah, maka kadang terjadi kompromi politik yang dilakukan oleh pemerintah daerah,dengan DPRD.Dan,bisa saja menimbulkan tindakan- tindakan yang bertentangan dengan aturan,seperti bisa saja mengarah kepada tindakan korupsi, atau terjadi proses penyuapan dari pemerintah daerah kepada DPRD,”tutur Johan Tehuayo,Pengamat Politik dari Universitas Pattimura(Unpatti) Ambon, Senin sore (03/09/2018),saat dihubungi INTIM NEWS .

Sebenarnya,kata dia,fungsi dan peran dari anggota DPRD,salah satunya adalah membahas dan menetapkan  rancangan APBD bersama pemerintah daerah. Memang,dalam pembahasan APBD,anggota dewan memiliki kompetensi untuk menilai apakah APBD itu sudah sesuai dengan kepentingan masyarakat atau tidak.

Jadi tugas DPRD adalah membahas APBD untuk penentuan berbagai program pembangunan, selama satu tahun kedepan demi kesejahteraan rakyat.

Tehuayo menilai, kedepan sebaiknya tugas dewan bukanlah terlibat secara langsung dengan proyek-proyek pemerintah daerah, melainkan, bagaimana dewan bisa menjalani fungsinya untuk hanya sebatas mengawas implementasi dari APBD yang telah ditetapkan secara bersama itu.

“Ditingkat implementasi APBD, kewenangan DPRD adalah meningkatkan fungsi kepengawasan secara maksimal.Terkait dengan fungsi pengawasan ini, DPRD tidak boleh terlibat secara langsung dalam implementasi program pembangunan,  tetapi anggota DPRD mengawasi pelaksanaan proyek supaya, sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat,” ujarnya.

Senada dengan Tehuayo, Ketua Bidang Perguruan Tinggi Kemahasiswaan dan Pemuda (PTPKP), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ambon, Mizwar Tomagola mengatakan,jika dewan terlibat langsung,didalam proyek,sudah pasti pembangunan di daerah khususnya Maluku tidak akan berkembang.

Menurutnya, sudah pasti ada kesepakatan-kesepakatan tertentu yang dilakukan, jika dewan terlibat dalam proyek. Dinas-dinas akan sesuka hati mereka dan mereka dan dewan tidak akan bersuara jika, ada kesalahan yang dilakukan pemerintah. Sebab, sudah dikasih bagian proyek.

“Dampak negatifnya juga adalah, para kontraktor lokal tidak akan kebagian proyek, jika dinas selalu mengutamakan jatah para dewan,disetiap pekerjaan pembangunan yang akan dilakukan kedepan. Program pembangunan yang ada, tidak akan dinikmati para kontraktor lokal dengan dana sedikit, semuanya pasti akan merajut kepada usulan oknun-oknum anggota dewan,” tandasnya.(IN-06)

Print Friendly, PDF & Email
Comments
To Top

This site is protected by wp-copyrightpro.com