Hukum & Kriminal

Hidjrah Hatapayo:Anggaran Dana Reses DPRD Sebagai Bagian Dari Kejahatan Korupsi.

Rises DPRD

Masohi,Malteng- Semangat Kepolisian Daerah Maluku dan jajarannya hingga ke setiap Polres di Kabupaten Kota yang ada di provinsi yang berjuluk tanah raja-raja untuk memberantas kejahatan kasus korupsi saat jelang pemilukada gubernur dan wakil gubernur 2018 kemarin sangat di apresiasi seluruh elemen masyarakat di daerah ini.

Namun hal ini terkesan bahwa pemberantasan korupsi saat itu sebagai upaya untuk memberikan efek jerah hanya pada momentum perhelatan pemilukada semata, dan setelah itu tidak ada lagi yang namanya pemberantasan korupsi yang di lakukan terutama di kabupaten Maluku Tengah.

Hal ini di ungkapkan Direktur Yayasan Kelompok Studi Masyarakat Maluku (Yayasan KSMM) Hidjrah Hatapayo kepada INTIM NEWS, di Masohi pada,Rabu (5/9/2018) kemarin.

Menurutnya memasuki era demokrasi dalam momentum pemilukada Maluku ada angin segar yang berhembus sampai ke masyarakat kalau ada berbagai investigasi yang di lakukan oleh pihak kepolisian untuk mengejar para raja dalam penyelengga raan keuangan dana alokasi dana desa maupun dana desa (ADD-DD) bahkan juga hingga ke tingkat kecamatan terhadap penggunaan keuangan Negara yang bersumber dari dana APBN, APBD maupun DAK dan DAU.

Siapapun orangnya yang melakukan perlakuan tindak pidana korupsi di daerah ini harus di kejar, tegas Hidjrah sambil membeberkan kalau jangan cuma momentum pemilukada yang melibatkan mantan Kapolda Maluku yang masuk bursa pencalonan saja baru polisi giat melakukan manufer lewat tindakan pengejaran kepada orang-orang yang di nilai menyalah gunakan anggaran keuangan Negara.

Hal ini harus di lakukan secara terus menerus oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian guna penegakan hukum yang maksimal di daerah ini terhadap orang-orang yang selalu melakukan tindakan indikasi korupsi di daerah ini.

Jujur saya mau sampaikan ucap Hatapayo bahwa penyelenggaraan dana reses yang di lakukan oleh legislative baik di DPR-RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten dan Kota ini merupakan suatu tindakan perlakuan korupsi.

Sebagai direktur Yayasan KSMM saya mau nyatakan dengan tegas kalau dana aspirasi DPRD yang sampai saat ini di bangga-banggakan oleh semua anggota legislatif termasuk DPRD Malteng, ini merupakan sebuah kejahatan gratifikasi dan seharusnya pihak kejaksaan maupun Kepolisian sudah harus melakukan penyidikan, tegasnya.

Jujur saja kalau dana seperti itu seharusnya semua anggota DPRD tidak punya kewenangan untuk mengambil dana yang namanya dana aspirasi, sebut Hidjrah mengingat dana yang di gelontorkan dari APBD tersebut merupakan uang rakyat dan bukan uang milik anggota DPRD.

Menurutnya bahwa yang di namakan aspirasi DPRD yang sebenarnya bahwa semua anggota DPRD itu di gaji dari uang rakyat melalui Negara, jadi tidak ada yang namanya uang atau dana aspirasi.

Saya mau ingatkan kalau sejauh ini dalam tugas-dan kewenangan legislatif di daerah ini masih banyak indikasi kasus korupsi yang terjadi yang harus menyita perhatian penegak hukum baik kepolisian maupun kejaksaan termasuk di dalamnya ada berbagai persengkokolan antara legislatif dan eksekutif dalam pembahasan anggaran hingga pada penyelenggaraannya seperti semangat bagi-bagi proyek, sebut Hidjrah.

Saya berharap agar ini menjadi inspirasi baru dalam penegakan hukum di malteng oleh kepolisian maupun kejaksaan guna melakukan pemeriksaan terhadap dana aspirasi maupun pelaksanaan kegiatan proyek yang selama ini di kerjakan oleh oknum-oknum di DPRD malteng.

Saya (Hidjrah Hatapayo-red) siap memberikan kisi-kisi kepada polisi maupun jaksa untuk menjejaki dan melakukan investigasi bahwa penggunaan dana aspirasi itu ada perilaku koropsi di dalamnya atau tidak, dan saya jamin kalau ini di lakukan maka terdapat banyak penyalah gunaan keuangan yang mengarah kepada tindakan korupsi yang di lakukan oleh anggota DPRD terhadap dana aspirasi tersebut, ucapnya.(IN-18)

Print Friendly, PDF & Email
Comments
To Top

This site is protected by wp-copyrightpro.com