Pemerintahan

KPK Bentuk Komite Advokasi Daerah Di Maluku

40392903_1777265699045069_2528041626148798464_n

AMBON, MALUKU-Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK),membentuk Komite Advokasi Daerah(KAD)di Provinsi Maluku, Kamis (30/08/2018) bertempat di Ruang Rapat Lantai VI,Kantor Gubernur Maluku.Pembentukan komite ini adalah,salah satu upaya KPK,untuk mencegah korupsi khususnya di sektor bisnis.

Tujuan pembentukan Komite ini,yang disebutkan dalam rilis Humas KPK kepada awak media,sebagai forum komunikasi dan advokasi antara regulator dan pelaku usaha.

Dalam forum ini,kedua belah pihak dapat menyampaikan dan menyelesaikan bersama,kendala yang dihadapi dalam penciptaan lingkungan bisnis yang berintegritas.

40404131_2203408869944452_6165399684819976192_n

“Kami ingin mengajak pemerintah daerah dan pengusaha mencari solusi untuk kendala-kendala dalam menjaga iklim investasi di daerah,” kata Pimpinan KPK,Basaria Panjaitan,di hadapan Gubernur Maluku Said Assagaff serta  Sekretaris Carateker DPD KADIN Provinsi Maluku,yakni Azis Tunny.

Sekedar tahu, pertemuan ini dihadiri para pemangku kepentingan komite advokasi, yakni Pemerintah Provinsi Maluku,Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,ULP,beberapa OPD Provinsi Maluku,Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia dan Provinsi Maluku, Asosiasi Pengusaha Maluku, akademisi dan CSO.

Sementara itu, sebelum dilaksanakan pembentukan KAD ini,pelaku usaha sebelumnya dikumpulkan untuk melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) pada hari Rabu, 29 Agustus 2018 di Hotel Hero, Maluku.

FGD ini,dihadiri oleh KADIN Maluku,APINDO Maluku,HIPMI Maluku,GAPEKSINDO Maluku,GAPENSI Maluku,APHI Maluku,perwakilan Akademisi dari Universitas Pattimura Maluku serta perwakilan dari CSO.

Selain itu, berdasarkan hasil FGD tersebut, ditemukan dua masalah utama yaitu, terkait proses pengadaan barang dan jasa dan keterlibatan pelaku usaha,dalam tindak pidana korupsi karena, kurangnya pemahaman pelaku usaha tentang tindak pidana korupsi dan regulasinya serta,kurangnya sosialisasi dari regulator.

Pembentukan KAD,tak hanya dibentuk di tingkat daerah tetapi juga tingkat nasional. Di tingkat nasional, komite ini bernama Komite Advokasi Nasional Antikorupsi.

40400820_239898366715015_961318658435448832_n

Sebagai permulaan pada tahun 2017,diketahui pula,ada lima sektor yang digarap di tingkat nasional yaitu minyak dan gas, pangan, infrastruktur, kesehatan, dan kehutanan.

Di tingkat nasional,komite advokasi ini dibentuk di sektor-sektor strategis yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas, dengan melibatkan asosiasi usaha dan kementerian/lembaga terkait.

Untuk tingkat daerah, komite ini dibentuk berdasarkan geografis dengan melibatkan KADIN dan regulator daerah. Pada tahun 2017,KAD sudah dibentuk di 8 provinsi, dan pada tahun 2018 ini ,KAD akan dibentuk di 26 provinsi lainnya termasuk provinsi Jambi.

Gagasan pembentukan kedua komite ini ,berasal dari pengalaman KPK bahwa 80 persen penindakan yang ditangani KPK,melibatkan para pelaku usaha.

Umumnya,modus yang dilakukan berupa pemberian hadiah atau gratifikasi dan tindak pidana suap ,dalam rangka mempengaruhi kebijakan penyelenggara negara,seperti dalam proyek pengadaan barang dan jasa serta perizinan.Hingga Mei 2018,KPK mencatat pihak swasta sebagai pelaku tindak pidana korupsi terbanyak kedua yaitu sejumlah 198 orang. (IN-06)

Print Friendly, PDF & Email
Comments
To Top

This site is protected by wp-copyrightpro.com