Pemerintahan

Eks Pemakai Narkoba Dan Eks Napi Selain Korupsi, Bisa Nyaleg

ilustrasi-KPU-1

AMBON,MALUKU- Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU),semakin mempersempit ruang gerak para bakal calon yang hendak mencalonkan diri, baik pada kontestasi pemilihan kepala daerah (pilkafa) maupun pemilihan legislatif (pileg).

Konteks mempersempit itu sendiri dalam hal semakin ketatnya persyaratan verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual seorang bakal calon oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU)  .

Oleh karenanya, hasil verifikasi semua berkas bakal calon legislatif (bacaleg), DPRD Kota Ambon, yang dilakukan KPU Kota Ambon, dalam proses pentahapan menuju pileg 2019 mendatang, menemukan,ada sebanyak tiga bacaleg,yang terbukti pernah menggunakan narkoba.

Ini diungkapkan oleh Komisioner Devisi Data KPU Kota Ambon, Khalil Tianotak, yang diwawancarai sejumlah wartawan,Rabu (01/08/2018).Dia mengatakan, dari hasil penelitian yang dilakukan oleh pihaknya terhadap para bacaleg, telah menemukan ada sebanyak tiga orang bacaleg yang juga adalah mantan pemakai Narkoba.

“Memang dalam penelitian itu, yang diutamakan juga adalah salah satunya terkait dengan PKPU nomor 20 tahun 2018. Dan sejauh ini ,kami menemukan ada sebanyak tiga orang bacaleg yang telah mendapatkan vonis mantan pemakai narkoba, tapi terkait siapa mereka saya tidak bilang” jelasnya.

Bukan hanya itu, dia juga sebutkan,dalam penelitian yang dilakukan oleh pihaknya,  mereka juga menemukan ada beberapa bacaleg yang merupakan eks nara pidana.

“Bukan Cuma narkoba, mantan eks nara pidana juga ada,” katanya.

Khalik menuturkan, untuk diketahui, sesuai dengan PKPU  Nomor 20 tahun 2018, maka bacaleg yang merupakan eks napi bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi, dilarang menjadi anggota legislatif, baik di daerah dan pusat.

Tianotak tuturkan pula , walaupun telah menemukan ada beberapa mantan Napi dan pemakai narkoba, namun itu bukanlah suatu pelanggaran sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan KPU nomor 20 tahun 2018.

“Di PKPU Nomor 20 tahun 2018 itu kan melarang napi bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi untuk mencalonkan diri Namun, yang kami temui saat ini, beberapa bacaleg ini memang mantan Napi, tapi bukan napi korupsi,” paparnya.

Dia menjelaskan, begitu juga dengan tiga bacaleg yang terbukti merupakan mantan pemakai narkoba, mereka tidak dikenakan sanksi atas peraturan KPU nomor 20 tahun 2018 tersebut. Sebab, sambungnya, yang dilarang hanyalah Bandar narkoba.

“Sesuai dengan penelitian kami, tidak ada bacaleg yang digugurkan dengan PKPU nomor 20. PKPU hanya melarang untuk Bandar narkoba saja, sementara yang kami temui ini, mereka semua hanya mantan pemakai narkoba, dan mantan napi tapi bukan napi korupsi, kejahatan seksual dan anak, mereka eks napi kasus lain,” sebutnya.

Tetapi , para eks pengguna  narkoba, sambungnya, walaupun tidak melanggara PKPU nomor 20, mereka harus melengkapi persyaratan yang diminta, guna dilampirkan dalam fakta integritas yang dibuat oleh partai piolitik dan dimasukan ke KPU.

“Kalau mereka mantan pengguna narkoba, maka ada syarat berkasnya yakni, bikin pernyataan sikap terkait tidak akan menyentuh lagi narkoba atau sejenisnya, pengumuman di media bahwa, keterlibatan mereka bukan sebagai bandar, melainkan hanya sebagai mantan pengguna narkoba,” terangnya.

Bukan hanya itu, sambungnya lagi, para mantan pengguna narkoba  juga harus  membuat surat keterangan dari pengadilan bahwa, mereka memang divonis sebagai mantan pengguna narkoba, bukan Bandar narkoba.

Tambahnya, surat keterangan di lembaga pemasyarakatan  dimana mereka ditahan, terkait dengan status mereka apakah sebagai pengguna atau Bandar. Jika sudah dilengkapi,kemudian partai politik harus melampirkan semua itu dan memasukannya, ke KPU. (IN-06)

Print Friendly, PDF & Email
Comments
To Top

This site is protected by wp-copyrightpro.com