Pemerintahan

Peningkatan Pelayanan Masyarakat Kota Ambon,Jadi Prioritas DPMPTSP

38216651_286733988767796_3087001769700491264_n

AMBON,MALUKU- Kesiapan  Dinas Penananam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Ambon sejak tahun 2016 sampai 2017,menjadi  prioritas pemerintah dalam melayani masyarakat untuk mendapat ijin luar biasa dari berbagai sektor usaha. Diawal tahun 2018 sampai saat ini, pelayanan bagi masyarakat tidak mengalami masalah.

“Belum pernah ada laporan atau keluhan dari masyrakat hingga saat ini,sehubungan dengan pelayanan yang kami berikan.Ini artinya semua pelayanan yang kami berikan sejauh ini ,masih sangat baik,” kata Kepala  DPMPTSP Kota Ambon, Fernanda Louhenapessy kepada INTIM NEWS dirungan kerjanya, Selasa (31/07/2018).

Dia mengatakan, sebagaimana Peraturan Walikota Ambon yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 13 tahun 2017 dan 2018, tentang pelimpahan kewenangan perijinan dan non perijinan, menyebutkan berbagai jenis usaha baik dari perdagangan, jasa, perhubungan, pariwisata, serta ijin membangun dan juga ijin-ijin yang lain.

Dengan adanya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, merupakan peraturan yang sah yang selalu kami terapkan.

Dia mengakui, Walikota Ambon Richard Louhenapessy, memberikan wewenang kepada  DPMPTSP Kota Ambon, terkait 81 lampiran perijinan dan non perijinan, untuk di limpahkan.

“Karena ada 15 sisa dari perijinan, dan semua itu akan dilimpahkan pada pihak Kemerintah Kota. Kecuali ,ijin lokasi karena itu adalah kewenangan Kepala Daerah,” tandasnya.

 Dia melanjutkan,untuk tahun ini sudah ada peraturan Mendagri tentang ijin penelitian.Semua akan dilimpahkan oleh Walikota kepada Bupati untuk ditingkat  Kabupaten/Kota dan akan dilimpahkan kembali kepala DPMPTSP.

 “Rekomendasi diberikan oleh Kesbangpol Provinsi Maluku sebagai pemegang andil dalam kebijakan penentuan kebijakan dari Pemerintah Kota Ambon. Hal ini dikarenakan Pemkot Ambon sendiri belum ada Bidang Kesbangpol yang mampu mengeluarkan rekomendasi terkait tentang pengesahan atura dari Pemerintah Kota Ambon yang berkaitan dengan kewenangan perijinan dan non perijinan usaha-usaha.Kewenangan Kesbangpol masih bergantung pada bagian pemerintahan.Jadi, kalau Kepala Dinas sudah tanda tangan, harus ada rekomendasi teknis dari bagian pemerintahan, sektor perdagangan dan perikanan merupakan sektor yang   paling dominan,”pungkasnya.(MG-01)

Print Friendly, PDF & Email
Comments
To Top

This site is protected by wp-copyrightpro.com