Politik

Maluku Lemah, Tidak Punya Pintu Yang Tepat Di Kementerian Dan Lembaga

37030178_2079483178980751_7453958064815734784_n

AMBON, MALUKU- Walaupun belum beruntung memperoleh rekomendasi partai politik (parpol) saat proses pemilihan kepala daerah di Maluku periode 2018-2023,tak menyurutkan niat seorang Johozua Markus Yoltuwu (JMY) untuk mengabdikan dirinya bagi masyarakat Maluku.

Dirjen aktif Pengembangan Daerah  Tertentu (PDTU) yang sebelumnya menjabat posisi Dirjen  Pembangunan Kawasan  Transmigrasi  (PKTrans) ini ,kembali mencalonkan diri dengan mendaftar sebagai salah satu bakal calon (balon)  Dewan Perwakilan Daerah (DPD)  Republik Indonesia (RI) dari daerah pemilihan (dapil)  Provinsi Maluku, Selasa (10/07/2018) di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Maluku.

Kepada sejumlah wartawan,JMY mengaku,kita di Maluku mempunyai kelemahan tidak punya pintu yang tepat di Kementerian dan Lembaga.

“Kelemahan kita di Maluku yang paling menonjol  adalah ,tidak punya pintu yang tepat di kementerian lembaga.Agenda-agenda desline program dari kementerian lembaga yang turun di Maluku. Biasanya, barang sudah jadi dulu, baru kita tahu ada program di Maluku. Mestinya,dalam perencanaan, kita sudah berikan muatan-muatan apa yang diperlukan oleh daerah ini ,sehingga ada wawasan dari kementerian lembaga ,untuk memberi menu yang cocok untuk provinsi kita.Tetapi kalau tidak ,kita terima bersih,apakah peruntukannya cocok atau tidak?,”akuinya.

36967421_2079483158980753_3194699857059119104_n

Oleh karenanya diketahui, pencalonan dirinya ini membawa visi yang sederhana. Yakni, ingin berkontribusi lewat peran serta dalam sebuah kerangka pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dan juga ruang-ruang aktifitas, yang bisa dikordinasikan dilevel pusat ,dengan berbagai pihak untuk kemajuan Maluku ke depan,mengingat JMY berkiprah hampir 20  tahun lebih di Kementerian Desa.

Menurutnya,bukan sebuah kebetulan saja,oleh cara Tuhan memimpin dalam kepemimpinan, sebuah sistem yang memberi ruang koordinasi dilevel pemerintahan dan daerah .Pasalnya akuinya, pengawalan daerah tertinggal juga ada dilingkungan kerjanya dan JMY bagian dari itu,sehingga perlu dikontrol begitu rupa .

Masih kata JMY, memang lembaga DPD merupakan sebuah lembaga yang dari sisi institusi regulasi kuat,tetapi kalau kita punya keterbatasan ruang lingkup untuk melangkah , mengkordinasikan hal ini,maka dia jadi tumpul juga,sehingga perlu ada mitra.

“Mitra itu adalah jaringan kerja yang bisa kita bangun dengan payung dan bendera DPD misalnya,dengan DPR RI , teman-teman kepala perwakilan penghubung provinsi,ataupun unggulan kita didunia pariwisata dan lain-lain menjadi penguatan dari aspek kordinasi ,”ujarnya.

Dirinya pun mengaku, inovasi kita maju,kita penuh dengan inovasi.Masyarakat kita, semakin hari semakin dinamis,dengan hadirnya dana desa,itu sudah dinamis.

Apalagi tambahnya, sekarang menunya bukan hanya dana desa,ada dana ADD,DAK Afirmasi,yang kami jelmakan menjadi moda transportasi bisa laut bisa darat, bisa beli long boat,darat bisa beli angkutan pedesaan untuk bumdes seperti truk-truk mini. Selain itu, pembuatan tambatan perahu dermaga apung.

“Tinggal dibedah ,wilayah-wilayah kita perairan dan darat untuk aspek itu. Karena, anggarannya besar sekali,kalau kita cerdas ,belum lagi lembaga lain,”ajaknya. (IN-06)

Print Friendly, PDF & Email
Comments
To Top

This site is protected by wp-copyrightpro.com