Hukum & Kriminal

SPPD Fiktif Rp 6 Miliar, Jadi Malapetaka Internal Pejabat Pemkot Ambon

DSC_1357

Ambon,Maluku-Penyidik Tindak Pidana Korupsi Satreskrim Polres P.Ambon dan Pp.Lease,memastikan proses penyelidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi anggaran perjalanan dinas fiktif Pemkot Ambon tahun 2011 senilai Rp 6 miliar akan dinaikan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan.

“ Besok sekitar pukul 14.00 WIT,selaku Kapolres P.Ambon dan Pp.Lease bersama Kasat Reskrim dan penyidik Unit IV Tipikor akan melakukan gelar perkara kasus dugaan korupsi penyalah gunaan anggaran perjalanan dinas fiktif Pemkot Ambon tahun 2011. Sudah tentunya kasus yang semulanya dalam lidik akan ditingkatkan ke proses sidik oleh penyidik Satreskrim Polres P.Ambon dan Pp.Lease,” ungkap Kapolres P.Ambon dan Pp.Lease,AKBP Sutrisno Hadi Santoso,S.IK kepada Wartawan di Mapolres P.Ambon dan Pp.Lease,Rabu (6/6/2018).

Selain itu Kasat Reskrim Polres P.Ambon dan Pp.Lease, AKP R.E.Adikusuma,melalui Kanit IV Tipikor,Bripka M.Akipay Lessy, menjelaskan  proses penyelidikan kasus dugaan tipikor anggaran jaldis Pemkot Ambon tahun 2011, diwarnai saling tuding dikalangan internal pejabat dilingkup Pemerintah Kota Ambon

Pasalnya saat diperiksa oleh penyidik Tipikor Satreskrim Polres P.Ambon dan Pp.Lease,Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy,mengelak tidak adanya temuan kerugiaan daerah dalam dugaan penggunaan anggaran Jaldis tahun 2011.

Padahal berdasarkan temuan dari BPK RI dari pengucuran anggaran Rp 2 Miliar yang diperuntuhkan untuk membiayaai jaldis Pemkot Ambon tahun  2011, hanya terpakai sekitar Rp 304 juta lebih yang dipakai untuk pembelian 100 tiket yang diduga fiktif.

“Pa Wali Kota Ambon juga kaget saat menerima surat pemanggilan dari penyidik tipikor Satreskrim Polres P.Ambon dan Pp.Lease untuk dimintai klarifikasi terkait dengan penggunaan anggaran perjalanan dinas Sekertariat Kota Ambon tahun 2011. Hal ini tentunya bagi kami sangat bertolak belakang dengan pernyataan Pa Wali Kota Ambon mengenai tidak ada SPPD fiktif sebagimana pernyataan beliau ke media, dan pengakuan beliau saat diperiksa mengakui adanya kerugian daerah dalam penggunaan anggaran perjalan dinas fiktif itu. Yang mana sejak tahun 2011, dari anggaran Rp 2 miliar yang dikucurkan untuk jaldis pada sekertariat Kota Ambon ditemukan adanya anggaran Rp 304 juta lebih yang dipakai untuk pembelian 100 tiket fiktif,”ungkap M.A Lessy

Dikatakanya,berdasarkan pernyataan Wali Kota Ambon saat diperiksa penyidik mengakui  laporan pertanggung jawaban anggaran SPPD Fiktif Kota Ambon hanyalah kesalahan administrasi. Sangat bertolak belakang dengan pernyataan beliau  kepada Media  bahwa  dianjurkan kepada setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkup Pemerintah Kota Ambon untuk penggunaan setiap anggaran perjalanan dinas harus dilengkapi dengan bukti-bukti pertanggung jawaban yang jelas. Sehingga secara analisa, Wali Kota Ambon sendiri mengakui adanya anggaran perjalanan dinas yang fiktif.

“Saat diperiksa oleh penyidik Tipikor Satresrkim Polres P.Ambon dan Pp.Lease, pa Wali Kota Ambon juga menyalahkan kinerja kerja dari pejabat Inspektorat Kota Ambon yang belum mampu melengkapi bukti-bukti penemuan kerugian negara oleh BPK RI. Yang mana untuk jabatan Kepala Inspektorat Kota Ambon yang telah mengalami pergantian,diantaranya Moses Maiseka,Jecki Talahatu dan Piter Oman tidak satu pun berkas temuan BPK RI dilengkapi oleh pihak Inspektorat. Tuduhan juga diarahkan kepada Sekertaris Kota Ambon A.G.L.Latuheru dan Bendahara pengeluaran, Josias Aulele, yang bertugas untuk penata usahaan anggaran melalui laporan pertanggung jawaban yang dilaksanakan tetapi tidak terselesaikan secara baik,”Tuturnya

Lanjut dikatakan, selain pemeriksaan kepada Sekretaris Kota Ambon Ambon, A.G.L.Latuheru, dan Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy, penyidik tipikor juga akan melayangkan pemanggilan pemeriksaan kepada mantan Wali Kota Ambon Max Jacob Papilaya yang rencananya akan diperiksa oleh penyidik Tipikor Satreskrim Polres P.Ambon dan Pp.Lease usai dilakukannya gelar perkara.

“Untuk kasus dugaan perjalanan  dinas fiktif Kota Ambon, tahun 2011 ini, Penyidik Tipikor Satreskrim Polres P.Ambon dan Pp.Lease telah melakukan pemeriksaan kepada 6 orang saksi dari Pemerintah Kota Ambon dan 6 orang saksi dari Sekertariat DPRD Kota Ambon. Selain itu untuk agenda pemeriksaan kepada 2 orang anggota DPRD Kota Ambon yang telah dilayangkan surat pemanggilan yaitu, Maks Pattiapon dan Ridwan Hasan , akan dipanggila dan dimintai keterangan klarifikasi terkait dengan bukti-bukti perjalan dinas tahun 2011. Senin (5/6/2108) kemarin penyidik Tipikor Satresrkim Polres P.Ambon dan Pp. Lease telah melakukan pemeriksaan terhadap anggota Komisi 2 DPRD Kota Ambon terkait dengan perjalanan dinas yang dilakukan oleh dirinya bersama dengan sejumlah anggota Komisi 2 DPRD Kota Ambon tahun 2011,”Pungkasnya. (IN-07)         

Print Friendly, PDF & Email
Comments
To Top

This site is protected by wp-copyrightpro.com