Pemerintahan

Maraknya Korupsi, Sahuburua Ingatkan Soal Pertanggungjawaban Dana Pilkada

34459661_2048760925386310_2148884541777903616_n

AMBON,MALUKU-Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua mengingatkan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yakni Pemilihan Gubernur Maluku, Pemilihan Bupati Maluku Tenggara dan Pemilihan Walikota Tual agar mempertangjawabkan anggaran yang digunakan dengan baik.

“Anggaran yang dialokasikan sangat besar, karena itu memang harga yang harus dibayar untuk proses politik yang demokratis dan berkualitas. Namun, terkait dengan maraknya tindak pidana korupsi di negara ini, Saya juga ingin mengingatkan sejak awal kepada saudara-saudara, dalam hal administrasi, pertanggungjawaban keuangan Pilkada mesti disiapkan secara benar,” ujar Sahuburua saat Rakor Persiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018 di Provinsi Maluku, bertempat di Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku, Ambon, Senin (04/06/2018).

Menurut Sahuburua, untuk menjalankan sebuah proses politik yang demokratis dan berkualitas, bayarannya mahal dan harus dipertanggungjawabkan sesuai aturan-aturan yang berlaku.

April lalu, lanjut Sahuburua, ada kerjasama Pemerintah Daerah dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dengan menyelenggarakan Program Pembekalan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yakni Pilkada berintegritas.

Dalam program itu, tambah Sahuburua, ada kajian ilmu dan informasi yang dibagikan termasuk deklarasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Olehnya, diharapkan agar KPU maupun Bawaslu dapat menjaga independensi dan integritas.

“Hal ini Saya harapkan dapat menjadi entry point KPU maupun Bawaslu, untuk tetap menjaga independensi dan integritas masing-masing sebagai sebuah institusi independen, dan yang melahirkan pemimpin yang demokratis, bersih, jujur dan berkualitas,” tuturnya.

Selain KPU dan Bawaslu, Sahuburua juga meyakini pihak Kepolisian, yang merupakan pilar ketiga penyelenggara Pilkada dapat menjamin keamanan dan ketertiban.

“Sama halnya rasa percaya saya kepada independensi dan profesionalitas KPU dan Bawaslu, maka Polda Maluku juga Saya yakini akan bertindak yang sama. Mereka punya prosedur tetap dan standar kerja yang terukur,”kata Sahuburua.

Menurutnya, dengan di-back up Kodam XVI Pattimura, maka seluruh situasi keamanan dengan tingkatan dan eskalasi politik yang begitu dinamis, tetap akan  dapat dikondisikan dengan baik. Apalagi Provinsi Maluku masuk dalam hitungan indeks kerawanan konflik level tinggi, bersama Papua dan Kalimantan Barat.

“Tapi Saya percaya, bila seluruh elemen bangsa di negeri ini, saling berkoordinasi, saling komunikasi dalam konteks saling menghargai dan menghormati satu dengan yang lain, niscaya seluruh Pilkada di wilayah Maluku ,dapat berlangsung dengan aman, tertib dan lancar,” terangnya.

Agenda Pilkada di Provinsi Maluku tinggal sekitar tiga minggu lagi, pastinya tiap masyarakat Maluku yang berhak memilih, akan menuju ke TPS guna memberikan suaranya.

Pemilihan Gubernur Maluku, Bupati Maluku Tenggara dan Walikota Tual adalah sebuah ajang nasional, maka lanjut Sahuburua, seluruh fokus pemerintah, lembaga penyelenggara dan masyarakat  meski tertuju pada bagaimana menggerakan kekuatan, sumberdaya bahkan jaminan keamanan ke satu arah, yakni sukses penyelenggaraan Pilkada, sebagai momen pesta demokrasi nasional yang konstitusional.

Perhelatan Pemilu dan Pilkada, menurutnya, bukan hal baru bagi masyarakat Maluku. Bahkan, 15 Februai 2017 lalu, masyarakat di Kota Ambon, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Buru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Kabupaten Maluku Tengah telah melaksanakan dengan aman, tertib dan lancar.

Padahal, ada sinyalemen  tentang potensi konflik yang menguat, dan kemungkinan naik ke permukaan. Namun, atas kerja keras semua pihak dan kesadaran tinggi dari masyarakat, semua dapat berakhir dengan baik .

Dia menyebut, itu pertanda, masyarakat di daerah ini telah memahami bagamaina melaksanakan hak politik secara baik dan bertanggungjawab. Masyarakat telah menyadari pentingnya Pilkada sebagai sarana melahirkan kepemimpinan yang legitimate.

Persoalan saat ini, menurutnya, adalah bagaimana perhelatan lima tahunan ini disiapkan secara baik oleh penyelenggara yakni KPU, Bawaslu dan kepolisian termasuk pula oleh semua elemen.

“Bukan itu saja, tetapi elemen-elemen bangsa seperti partai politik, pemda, para bakal calon, tim sukses, tokoh agama dan organisasi masyarakat punya tanggungjawab yang besar, untuk turut berkontribusi positif, menciptakan Pilkada yang demokrasi dan lebih bermutu,” ujarnya.

Semua pihak, terang Sahuburua, pasti inginkan Pemilihan Gubernur Maluku, Bupati Maluku Tenggara dan Walikota Tual dapat berlangsung sukses.

Olehnya, persiapan harus dilakukan secara baik dan terukur karena perencanaan yang tepat diikuti dengan pelaksanaan yang konsisten, akan memberikan hasil maksimal. Menurutnya, KPU dan Bawaslu telah belajar dari pengalaman penyelenggara Pilkada sebelumnya.

“Sebab tak dapat kita pungkiri bahwa di masa lalu masih menyisahkan sejumlah catatan kritis. Apakah itu soal logistik, data pemilih, pelanggaran pilkada, kampanye hitam, money politik, dan yang lainnya,” tandasnya. (IN-06)

Print Friendly, PDF & Email
Comments
To Top

This site is protected by wp-copyrightpro.com