Politik

Sekarang Aspirasi Namanya Pokok Pikiran

32765156_2041015212827548_4177495400673968128_n

AMBON, MALUKU – Adanya wacana dana aspirasi atau pokok-pokok pikiran yang notabene adalah hak setiap Anggota Legislatif (Aleg) memang benar ada. Hal ini dibenarkan oleh dua Aleg DPRD Maluku dari fraksi yang berbeda.

“Aspirasi itu dijamin oleh aturan.Kalau tidak ada aturannya, maka tidak mungkin ada pokok-pokok pikiran.Dan ,diseluruh DPRD pada tingkatannya itu ada yang disebut dalam pokok pikiran .Itu diatur dalam PP 16 tahun 2010,dan juga Permendagri nomor 54 tahun 2010,”ungkap Anos Yeremias, Ketua Komisi C DPRD Maluku dari fraksi Golkar ,Jumat (18/05/2018) kepada awak media di Ambon .

Sebutnya, Anggota DPRD ini ,adalah representatif rakyat.Kalau tidak ada yang namanya aspirasi,maka tidak mungkin ada pokok pikiran,jadi yang dimaksud aspirasi adalah pada saat kami melakukan reses.

“Kalau Saya, sudah reses kedua kali.Dalam satu tahun sidang ,ada tiga kali reses.Untuk tahun anggaran 2018 ini saja,belum sepenuhnya berjalan,lalu dimana indikasi korupsinya?,”heran Aleg asal dapil VII ini.

Kata dia,hari ini diwacanakan Rp32,5 miliar. Pertanyaannya,apakah uang itu dikelola langsung ,kan tidak.Dirinya menerangkan, kita hanya menyampaikan langsung pokok-pokok pikiran .ada yang dihibahkan,ada yang dalam bentuk program dan kegiatan yang diatur sepenuhnya oleh mitra,dalam hal ini oleh Bappeda.

“Karena itu, mari kita jujur untuk rakyat,rakyat juga harus tahu,kenapa ada pokok pikiran. Tidak ada yang bertentangan dengan aturan.Siapa yang mau kalau bertentangan dengan aturan?karena pasti ada konsekuensinya. Yeremias menambahkan, kami juga perlu jelaskan kepada masyarakat, di DPRD juga merumuskan yang namanya pokok pikiran,”Ucapanya.

Dikatakan, soal nilai, antara pimpinan dan anggota itu bervariasi.Karena itu akuinya, kami tidak akan menyampaikan soal itu,tetapi itu ada dan ini juga dikelola bukan oleh kami anggota DPRD,kalau kami mengawal itu wajar dan wajib.

“Aspirasi dalam bentuk aspirasi masyarakat yang kami tampung itu , perlu dikawal sehingga, pelaksanaannya itu betul-betul jalan.Hari ini saya mau jujur dan terbuka bahwa yang namanya pokok pikiran Aleg itu ada.Kalau dulu namanya dana aspirasi,sekarang dibilang pokir (pokok pikiran) .Saya juga bisa kasih kesaksian untuk itu,karena saya juga terlibat aktif untuk itu dalam tanggung jawab sebagai Ketua Komisi C,”akuinya.

Menyambung terkait laporan oleh Ketua DPRD Maluku ke Mapolda terhadap Richard Rahakbauw atas pengakuan Rahakbauw akan dana aspirasi sebesar Rp 32,5 miliar,Yermias tekankan, dibilang terjadi korupsi ,itu salah besar.Nanti, akan dibuktikan ada indikasi korupsi atau tidak, kalau sampai masuk tahap penyidikan.

“Karena memang ada kok.kalau tidak ada ,siapa yang berani janji dihadapan jemaat Tuhan ,apalagi dalam ibadah.dalam keyakinan Saya,kalau janji wajib kita lakukan.Karena ada ,kita berani berjanji.Kalau tidak ada dasar hukum,mana mungkin kita berani berbicara dihadapan Tuhan dan Jemaat,”tuturnya.

Karena itu ajaknya, Saya minta mari kita jujur,untuk rakyat.Punya saya ,diserahkan langsung untuk pembangunan rumah ibadah dan tidak pernah dikelola sendiri,itu fatal,sembari meminta juga harus diluruskan soal ini.Dirinya menilai, rakyat juga harus tahu,rakyat juga harus diberikan penjelasan,harus diberikan informasi,karena jabatan ini jabatan politik.

“Jabatan ini ,kami peroleh karena rakyat memberikan dukungan,pertanggungjawaban moral juga untuk rakyat.Jadi, yang disampaikan oleh saudara Richard Rahakbauw itu benar adanya,”akuinya lagi.

32827302_2041016779494058_255076290938273792_nSementara itu, Wellem Wattimena ,Aleg DPRD Maluku dari fraksi Demokrat juga mengakui, tahun 2014, sebelum dilantik sebagai Anggota DPRD,itu kita juga diambil sumpah untuk memperjuangkan apa yang menjadi kepentingan dari masyarakat.

“Bagi saya,pokok-pokok pikiran atau aspirasi itu adalah hak daripada Anggota DPRD sendiri. Kalau tidak mempunyai aspirasi itu,bagaimana kita mempertanggung jawabkan apa yang masyarakat berikan kepada kita. Masyarakat berikan kepada kita adalah sebuah cara yang terbaik yaitu suara yang terbanyak,karena mereka tahu apa yang bisa kita sampaikan, kita juga bisa mempertanggung jawabkan kepada mereka. Katanya, dalam bentuk itulah, maka kita dipersiapkan untuk menjaring aspirasi-aspirasi itu. Jangan lupa, kita dilantik untuk siap mempertanggung jawabkan apa yang menjadi aspirasi itu sendiri,”tegasnya sembari mengingatkan. (IN-06) 

Print Friendly, PDF & Email
Comments
To Top