Politik

Golkar Tuding Penanganan Kasus Korupsi di Maluku Bernuansa Politis

Posko Santun

AMBON, MALUKU – DPD Partai Golkar Maluku menilai, penanganan persoalan hukum yang dilakukan oleh tim Tipikor Ditreskrimsus Polda Maluku akhir-akhir ini disinyalir bernuansa politis.

“DPD Golkar Maluku menganggap ada nuansa politik, karena kalau tidak ada nuansa politik, kenapa dia melakukan tugas dia ,yang sebenarnya belum pentahapan dia melakukan itu, dikaitkan dengan pilkada, kami mengganggap Pilkada ini kan sedang jalan?,”heran Ridwan Rahmah, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Golkar Maluku,Minggu (06/05/2018),di Kantor DPD Golkar Maluku.

Pasalnya menurut dia, Partai Golkar adalah salah satu kontestan ,Pak Murad sebagai pensiunan Polri, kita tidak berharap ada implikasi pemahaman kita sebagai masyarakat bahwa, semua tindakan yang dilakukan Polda hari akhir-akhir ini, melemahkan sebagian kandidat yang lain.

” Kita membutuhkan netralitas pihak kepolisian yang salah satunya adalah penegak hukum.Karena, berimplikasi bagi kami, partai Golkar diintimidasi untuk melemahkan sebagian kandidat yang lain,”ujarnya.

Menurutnya, aparat penegak hukum tidak bisa melakukan penyelidikan tanpa terlebih dahulu telah dapat dipastikan secara jelas dan tegas, adanya kerugian keuangan negara secara jelas, nyata dan pasti berdasarkan rekomendasi BPK. Karena kepolisian bukan lembaga auditur yang dapat menentukan,ada tidaknya kerugian keuangan negara dan yang berwenang, melakukan perhitungan kerugian keuangan negara, hanyalah BPK.

Disebutkan, konkritnya adalah, kewenangan kepada BPK itu, beda dengan kepolisian. Ini harus mendapat temuan dulu dari BPK. Konkrit kasus misalnya, Diknas, Buru, Malteng, PU, Panca Karya.

Selain itu tuturnya, beberapa manuver hukum yang dilakukan oleh Penyelidik Ditreskrimsus Polda Maluku, dalam menggrebek dan menyita dokumen pada sejumlah instansi pemerintah untuk kepentingan penyelidikan, dilakukan dengan menyerupai tindakan penyidikan adalah sesuatu yang melawan nalar sehat berhukum kita, karena segala tindakan penyelidik seperti saat ini, sudah dilakukan dengan berbagai upaya paksa.

“Berbagai upaya paksa yang secara hukum acara tidak dikenal dalam termimologi hukum untuk konteks “penyelidikan “,karena sesuai tertib hukum acara, upaya /tindakan paksa seperti penyitaan /penggeledahan hanya dapat dilakukan pada, ranah “penyidikan “dan bukan “penyelidikan “,sesuai pranata hukum yang diatur dalam ketentuan pasal 38 ayat (1) KUHAP, yang menyebutkan bahwa “penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Ketua Pengadilan Negeri “.

Juga paparnya, apa yang dilakukan semisal penyitaan dan memasuki ruangan kerja untuk mengambil dokumen tertentu dibeberapa tempat adalah tidak tepat dan berpotensi melawan hukum, serta tanpa menggunakan izin Ketua Pengadilan Negeri /Tipikor di Ambon, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 32 dan 33 ayat (1) UU RI nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP yang menyebutkan setiap tindakan penggeledahan harus dengan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat, tetapi harus dalam konteks “penyidikan “dan bukan “penyelidikan “.

Biar demokrasi berjalan SANTUN, biar mekanisme hukum berproses, kami juga tidak akan melarang,”tegasnya.

Selain itu sambungnya, Golkar mengusung salah satu kandidat yang juga ketua DPD. Secara tidak langsung, keterlibatan Bupati Buru yang adalah kader partai Golkar yang implikasinya adalah kekuatan SANTUN di Buru ,partai Golkar harus membuat pembelaan.

Atas peristiwa diatas, DPD Golkar Maluku menyatakan beberapa sikap yakni pertama, DPD Golkar mendukung pemberantasan korupsi, tetapi jangan sampai penegakan hukum membidik pihak-pihak tertentu , sehingga tidak bias politis kemana -mana, apalagi berbarengan dengan pilkada.

Kedua, mengingatkan Kapolda Maluku, tugas urgen dan strategis adalah memastikan secara utuh stabilitas keamanan dan stabilitas politik menjelang pemilihan tanggal 27 Juni 2018 ,di Maluku.

Ketiga, meminta Presiden RI, Joko Widodo memberikan atensi khusus terhadap proses demokratisasi di Maluku, agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh Ditreskrimsus Polda Maluku.

Keempat, mendesak Kapolri mengambil langkah-langkah kebijakan hukum untuk menghentikan seluruh proses penanganan hukum oleh Ditreskrimsus Polda Maluku yang terindikasi sarat kepentingan.

Kelima,mendesak Kapolda Maluku harus sejauh mungkin memerintahkan jajarannya menciptakan suasana kondusif serta mengeliminir berbagai tindakan seperti kegiatan-kegiatan penyelidikan yang seolah-olah menyerupai penyidikan sehingga dipertontonkan kepada publik yang berefek pada kegaduhan sosial dan politik serta mengedepankan prinsip legalitas dan penghormatan atas hak asasi manusia. (IN-06)

Print Friendly, PDF & Email
Comments
To Top

This site is protected by wp-copyrightpro.com