Maluku Tenggara

Rakor, Risambessy Minta Genjot Daya Ekspor Di Malra

Rakor Malra

Malra, Maluku – Penjabat sementara Bupati Maluku Tenggara (Malra), Semmy Risambessy, berharap Malra dapat meningkatkan jumlah ekspor perikanan demi  kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Maluku Tenggara.

Demikian paparan Risambessy, saat membuka rapat koordinasi peningkatan kegiatan eksport di Malra yang dipusatkan dia aula Kantor Bupati Maluku Tenggara. Sabtu,(7/4/18).

Dikatakannya, Provinsi maluku lebih khusus Malra, memiliki potensi kekayaan alam laut seperti, ikan, rumput laut, lola, mutiara, dan telur ikan terbang, namun peningkatan nilai eksport kurang di optimalkan.

“Kemudahan perizinan harus diberikan serta regulasi yang diperketat untuk mengikat para pengusaha agar dapat mengikuti proses ekspor langsung,” Ujar Risambessy.

Mantan Plt Walikota Tual itu juga mengharapkan, tujuan Rakor tersebut dapat tercapai dengan adanya kerjasama antara pemerintah, pengusaha dan masyarakat, serta  pentingnya pembentukan tim peningkatan eksport di Kabupaten Malra.

Turut hadir, Kepala Pengawasan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C (KPPBC TMP C) Tual, M. Anshar, Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Setda. Kab, Malra, Martinus Mon,  sekaligus bertindak selaku moderator serta seluruh Organisasi Perangkat Daerah,(OPD), terkait.

Disela sela rakor tersebut,  disampaikan masukan oleh  beberapa Pimpinan OPD, terkait permasalahan mengenai regulasi yang menjadi kendala bagi proses pengurusan perijinan dan permasalahan yang dihadapi di internal KPPBC TMP C Tual pada tahun sebelumnya, sehingga ada  perusahaan yang hengkang dari Kab. Malra

Menanggapi kendala tersebut, Kepala Pengawasan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tual,  M, Anshar, mengatakan, Saat ini telah ada perubahan pada internal KPPBC TMP C Tual sesuai SOP di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sehingga diharapkan dapat mengatasi berbagai permasalahan terkait proses pengurusan perizinan

Menurut M, Anshar, berdasarkan catatan selama ini, daerah yang melakukan ekspor langsung adalah Kabupaten Kepulauan Aru, sedangkan Kabupaten Malra dan Kota Tual tidak ada, karena menggunakan ekspor tidak langsung, hasil dikirim ke Surabaya lalu di eskpor ke Luar Negeri, padahal sebagian besar hasil yang di ekspor berasal dari Maluku.

“Kita harapkan kedepannya dengan sistim perizinan yang lebih mudah diharapkan mampu meningkatkan daya ekspor, yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi, bertambahnya lapangan pekerjaan, investasi, meningkatnya dana bagi hasil pajak, DAU yang meningkat dan disesuaikan bagi eksportir, cost yang berkurang dan waktu yang lebih efisen.” Ujar, Anshar.”(IN-09)

Print Friendly, PDF & Email
Comments
To Top

This site is protected by wp-copyrightpro.com