Hukum & Kriminal

Putusan MK Tahun 2014, Dasar Hukum Polisi Periksa Jimmy Sitanala

Jimmy Sitanala dan Mobilnya

Ambon, Maluku- Menepis masalah, Undang-Undang MD 3, nomor 22 tahun 2018, yang dikabarkan menjadi sebuah penghalang bagi Penyidik Satlantas Polres P.Ambon dan Pp. Lease dalam melakukan pemeriksaan terhadap supir maut Mobil Honda Brio, Jimmy. G.Sitanalla, ditepis oleh Kapolres P.Ambon dan Pp. Lease AKBP, Sutrisno Hadi Santoso, S.IK.

“Untuk penanganan kasus laka lantas yang melibatkan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Jimmy. G.Sitanalla,Penyidik Satlantas Polres P.Ambon dan Pp.Lease tidak berpatokan pada Undang-Undang MD3 nomor 22 tahun 2018, melainkan berpatokan pada Putusan Mahkama Konstitusi (MK) RI nomor 76 tahun 2014.  Untuk, Undang-Undang MD3 nomor 22 tahun 2018, kan belum disahkan secara resmi oleh Presiden RI, sehingga untuk kasus laka lantas ini, Penyidik Satlantas Polres P.Ambon dan Pp.Lease menggunakan putusan MK nomor 76 tahun 2014,” ungkap Kapolres P.Ambon dan Pp. Lease AKBP, Sutrisno Hadi Santoso, S.IK,kepada Wartawan di Mapolres P.Ambon dan Pp. Lease, (2/4/2018).

Dikatakan, untuk pemeriksaan kepada Jimmy.G.Sitanala, Penyidik Satlantas Polres P.Ambon dan Pp.Lease telah menyurati Gubernur Maluku, pada Rabu (28/3/2018),sebagiamana yang termuat dalam delik putusan MK nomor 76 tahun 2014.

“Sebelum menyurati Gubernur Maluku untuk meminta ijin pemeriksaan kepada yang bersangkutan (Jimmy.G.Sitanala), Penyidik Satlantas Polres P.Ambon dan Pp. Lease telah melakukan pemeriksaan kepada  3 orang saksi. Sehingga hasilnya masih menunggu balasanya dari Gubernur Maluku, untuk batas waktu, 1 minggu, yaitu Rabu (4/4/2018), Penyidik Satlantas Polres P.Ambon dan Pp.Lease sudah bisa menerima surat balasan. Bila terlewati sampai satu minggu Penyidik Satreskrim Polres P.Ambon dan Pp.Lease langsung melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan,” Ucapnya.

Disisi lain, menyentil terkait dengan tafsiran Undang-Undang MD3 nomor 22 tahun 2018, tentang prosedur pemeriksaan Polisi kepada Anggota DPRD yang terbelit pidana, Praktisi Hukum, Hendrik Lusikoy, SH,MH, yang ditemui INTIM NEWS, di Kantor Pengadilan Negeri Ambon, Senin (2/4/2018), mengatakan tindak Penyidik Kepolisian untuk meminta ijin pemeriksaan karena pelaku adalah seorang Anggota DPRD, dinilai keliru, dalam menafsir Undang-Undang MD3 nomor 22 tahun 2018.

“ Memang betul Undang-Undang MD3 tahun 2018 memang sudah disetujui oleh DPR RI namun belum ditandatangani oleh Presiden. Tenggang waktu  30 hari untuk menandatangani Undang-Undang MD3 tahun 2018, tersebut bila dibandingkan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Jimmy G.Sitanala belum dikatakan melewati batas sebuah pengesahan UU. Sehingga UU MD3 tahun 2018, tersebut belum bisa dikatakan sebagai patokan untuk menghalangi Polisi lakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan, (Jimmy.G.Sitanala),” ungkap Lusikoy.

Dikatakan, terkait dengan  ijin dan sudah sah ditandatangani oleh Presiden, dan sudah diberlakukan, maka Anggota Dewan bila melakukan suatu tugas dinas harus mendapat ijin dari instansi terkait. Sehingga bila dikaitkan dengan masalah dari Jimmy.G.Sitanala, merupakan masalah diluar dinas karena itu berkaitan dengan kepentingan pribadi yang dijalankannya bukan kepentingan dinas sebagai salah seorang anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah.

“ Pada kenyataannya merupakan tindak pidana murni yang menyebakan meninggalnya orang lain. Sehingga bila Penyidik Kepolisian kembali meminta ijin berdasarkan patokan Undang-Undang MD3 tahun 2018 maka patut dipertanyakan, mana  yang merupakan kepentingan kedinasan seorang anggota Dewan dan mana yang menjadi kepentingan pribadi yang sedang dilakukan oleh seorang anggota Dewan yang menyebakan nyawa orang lain melayang,” Pungkasnya. (IN-07)

Print Friendly, PDF & Email
Comments
To Top

This site is protected by wp-copyrightpro.com