Kota Tual

Panwaslu Adakan Pelatihan Bimtek Dasar Pengawasan Pilkada Kota Tual

Pelatihan Panwaslu

Tual,Maluku-  Panitia pengawasan Pemilukada kota Tual, melaksanakan pelatihan dan  bimbingan teknis pertama terkait teknis pengawasan lapangan tahapan kampanye kepada Panwaslu kota Tual, dan panwascam pada pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku serta pemilihan Walikota-Wakil Walikota Tual.

Hal ini bertujuan, agar panitia pengawasan lebih memahami secara detail objek pengawasan yang di lakukan, sehingga segala bentuk pelanggaran pada Pemilukada dapat terpantau.

 Demikian paparan ketua Panwaslu Kota Tual, Taher Jamco, dalam materi terkait bimtek yang berlangsung di ballroom hotel Safira, Langgur, beberapa waktu lalu.

Taher mengatakan, bimtek yang dilaksanakan adalah kali pertama dilakukan panwas kota Tual, melihat proses anggaran melalui APBD yang baru dicairkan di tahun 2018.

“Dalam hal dasar pengawasan kita agak terlambat, karena kendalanya di anggaran, nah di tahun ini anggaran kita sudah realisasi sehingga belum terlambat untuk memberikan dasar pemahaman untuk teman teman pengawas lapangan, dikarenakan proses pengawasan masih  terus berlangsung,” kata Jamco.

Dijelaskanya, Bimtek dilaksanakan untuk memantapkan pengawasan agar tak terlewatkan, sehingga tidak menjadi masalah akan kinerja panwas di lapangan.

“Selama ini mungkin saja pengawas lapangan melakukan kesalahan, kekeliruan dalam melakukan tugas, hal tersebut dikarenakan kurangnya pembekalan staf lapangan, “ tuturnya.

Dikatakannya, dalam pemasangan alat peraga kampanye (APK), yang saat ini paling banyak beredar adalah APK Cagub-Cawagub Maluku. Untuk itu pengawas harus memperhatikan dasar hukum pemasangan APK yang sesuai PKPU nomor 4 tahun 2017, dimana ketentuan APK harus  berdasarkan jenis, ukuran dan jumlah yang ditetapkan.

“Berdasarkan ketentuan APK kampanye berupa Baliho, Billboard, Videotron dibatasi sebanyak 12, untuk setiap kabupaten/kota per paslon, sementara umbul-umbul 50 setiap kecamatan, dan spanduk sebanyak 5 setiap desa atau kelurahan,”rincinya.

Selain jumlah, lanjut Yamco, pengawas juga harus melihat desain materi pada APK dimana didalamnya  hanya memuat memuat nama dan nomor paslon, visi misi dan program, foto paslon, tanda gambar parpol gabungan parpol pengusung serta lokasi pemasangan APK.

“Mereka harus tahu paslon dilarang mengucapkan selamat hari raya, jika pribadi dan keluarga tidak masalah, disamping itu lokasi sepert rumah sakit atau pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan dan tempat ibadah. Jika di temukan wajib hukumnya pengawas lanpangan melakukan tindakan, dengan menurunkan APK tersebut,”tegasnya.

Yamco berharap lewat kegiatan itu, pengawasan bisa dilaksanakan sesuai ketentuan dan tanpa terlewatkan.

“Tanggung jawab kita, bagaimana mengawal proses ini dengan tidak ada permasalahan, untuk itu panwascam sebagai ujung tombak dalam melakukan pengawasan di masing masing kecamatan perlu kualitas yang mampuni sehingga pengawasan yang di lakukan dapat berjalan efektif dan efisien, karena dalam hal ini kita punya kewenangan untuk proses diskualifikasi paslon,”Pungkasnya.(IN-09).

Print Friendly, PDF & Email
Comments
To Top

This site is protected by wp-copyrightpro.com