Ekonomi

Inflasi Provinsi Maluku Pada Bulan Maret 2018 ,Rendah Dan Terkendali

inflasi dan deflasi

AMBON, MALUKU – Inflasi Provinsi Maluku pada bulan Maret 2018, terkendali dan berada pada sasaran inflasi. Berdasarkan rilis dari Humas Bank Indonesia (BI) perwakilan Maluku,disebutkan Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Maluku pada bulan Maret 2018, tercatat negatif pada persentase 0,34 persen (month to month/mtm) atau sebesar 0,89 persen (year on year/yoy), berada di bawah target Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Maluku tahun 2018, sebesar 4,0 persen ±1 persen (yoy).

Inflasi tersebut, lebih rendah dibanding bulan yang sama pada tahun 2017. Diketahui,terkendalinya inflasi Maluku pada bulan Maret 2018 didorong oleh, pertama, rendahnya komponen inflasi inti yang tercatat 2,30 persen (yoy), sejalan dengan konsistensi kebijakan BI, dalam mengarahkan ekspektasi inflasi. Kedua, terkendalinya komponen inflasi volatile food yang tercatat 3,06 persen (yoy), seiring terjaganya pasokan dan distribusi bahan pangan.Ketiga, rendahnya dampak kenaikan berbagai tarif yang diatur pemerintah, dalam komponen inflasi administered prices yang tercatat negatif 4,87 persen (yoy).

Selain itu, inflasi Maluku pada bulan Maret 2018 ,juga didukung oleh faktor positif permintaan dan penawaran, serta koordinasi dan sinergi yang baik antara Kantor Perwakilan BI Provinsi Maluku dengan Pemerintah Provinsi Maluku dan seluruh anggota TPID Maluku. Karena, TPID Provinsi Maluku, telah menyusun program kerja pengendalian inflasi tahun 2018. Diketahui pula, Rapat Koordinasi TPID yang dilakukan pada bulan Maret 2018 lalu yang dibuka oleh Pelaksana tugas Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua, telah menyusun program pengendalian inflasi tahun 2018.

Didalamnya, beberapa program utama yang akan dilakukan adalah pilot project penggunaan timbangan di salah satu pasar, untuk standarisasi satuan hitung dalam transaksi di pasar. Hingga saat ini, transaksi beberapa bahan makanan di pasar masih menggunakan satuan tumpuk atau kaleng/cupa. Praktek ini menjadi salah satu penyebab inflasi di Maluku. Selain itu, rantai distribusi yang tidak efisien menjadi faktor lain pemicu inflasi di Maluku. Juga, penetapan harga sepihak oleh pedagang pengepul dalam rantai distribusi menjadi pemicu meningkatnya harga bahan makanan.

TPID Kabupaten Buru Selatan (Bursel) telah menetapkan akar masalah penyebab inflasi. Pada tanggal 3 April 2018, TPID Kabupaten Bursel telah mengadakan Focus Group Discussion (FGD) yang diinisiasi oleh Kantor Perwakilan BI Provinsi Maluku dan dibuka oleh Bupati Kabupaten Bursel Tagop Sudarsono Soulissa, untuk memetakan akar masalah inflasi tahun 2017. Kabupaten Bursel masih harus melakukan impor kebutuhan bahan makanan dari Kota/Kabupaten lain di Maluku. Hal ini, menyebabkan harga bahan makanan di Kabupaten Bursel cukup tinggi. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain, pemanfaatan tol laut yang belum efisien, karena belum adanya kapal penghubung (feeder) dari Namrole ke kecamatan yang memiliki potensi sebagai sentra hortikultura, akses transportasi darat/ akses jalan dari Namrole ke Leksula yang belum tersedia, dan biaya bongkar muat oleh tenaga kerja di pelabuhan yang cukup tinggi. Sementara itu, Inflasi Provinsi Maluku pada tahun 2018 ,akan terus diupayakan pada level yang rendah dan stabil serta berada pada sasaran inflasi. TPID Maluku, telah menetapkan target inflasi Maluku 2018 sebesar 4,0 persen ±1 persen (yoy). Kantor Perwakilan BI Provinsi Maluku, senantiasa siap berkoordinasi dan bersinergi dengan pemda Maluku dan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Maluku, TPID Provinsi Maluku, TPID Kota/Kabupaten se Maluku, Satgas Pangan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan pihak terkait lainnya untuk melaksanakan program dan strategi pengendalian inflasi di Maluku. (IN-06)

Print Friendly, PDF & Email
Comments
To Top

This site is protected by wp-copyrightpro.com