Lintas Peristiwa

Dukung Pemprov Maluku, DPP GmnI Maluku, Kecam Aliran Pembagian PI 10% Block Marsela Ke Pemprov NTT

gmni

Ambon, Maluku– Menyikapi dinamika persoalan pembagian Poin Of Interest (PI) 10%, pengelolaan migas block Marsela, yang menjadi pertentangan oleh Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Porvinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), dikecam oleh Dewan Perwakilan Pengurus Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GmnI) Maluku,dengan terus mememberikan dukungan sepenuhnya Pemerintah Provinsi Maluku dalam memperjuangkan PI 10 % yang merupakan sumber kesejahteraan dan kemakmuran bagi Provinsi yang berjuluk Negeri Raja-Raja ini.

30582337_1839467489409863_966589682819268608_n Sekretaris DPD GmnI, Maluku,Hendrik Timisela, S.Si, yang ditemui Wartawan, Rabu (11/4/2018) mengatakan, keperpihakan DPP GmnI, dalam mendukung Pemerintah Provinsi Maluku bersama dengan SKPD terkait dalam memperjuangkan kepentingan Maluku ke depan yang berkaitan dengan Point Of Interst (PI) 10 % pengelolaan Blok Marsela yang seutuhnya di harus  dimilik oleh Provinsi Maluku. Hal ini dikarenakan bagi kami DPD GmnI, Maluku merupakan sebuah perjuangan yang baru saja dilalui beberapa bulan lalu melalui tahapan mengenai pengelolaan blok Marsela yang On Shortnya dilakukan didarat. Sehingga bagi kami dengan segala logika-logika yang dibangun oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai Provinsi yang bertetangga dengan Maluku, harus memaklumi perjuangan Masyarakat Maluku, melalui perjuangan persaudaraan sesama bangas.

“ Bagi kami keputusan Pemerintah RI pada tanggal 23 Maret 2017 kemarin, merupakan keputusan yang tepat, kerena itu secara Politis, merupakan sebuah tindakan keperpihakan Pemerintah RI bagi Provinsi Maluku yang selama ini dinilai sebagai salah satu daerah di Indonesia Timur yang sangat terisolir, secara geografis, yang selalu terpingkirkan dari segi-segi,kepentingan Nasional,” ungkap Timisela.

Dikatakan, untuk itu penetapaan On Short diwilayah, bagian darat Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), merupakan suatu hal yang patut diberikan apresiasai kepada Pemerintah RI. Sehingga diharapkan Pemerintah Maluku jangan bersikap mundur terhadap kebijakan yang telah dikeluarkan pada tahun 2017 kemarin dengan membagi PI 10% pengelolaan Block Marsela, untuk wilayah Maluku dan NTT diharapkan tidak seperti begitu. Karena dinilai dapat memicu ketegangan antar Provinsi Maluku dengan Provinsi NTT.

“ Kami masih inggat terkait dengan putusan pembagian PI 10% pembagian block Marsela yang hari itu resmi diumumkan oleh Pemerintah RI tanggal 23 Maret 2017 yang saat itu juga bertepatan dengan Dies Natalis GmnI yang ke-18. Onshort itu juga merupakan keputusan yang tepat yang diambil oleh Pemerintah RI dalam mendukung Multi Player Efect bagi consensus kesejahteraan Masyarakat Maluku dan khususnya yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) maupun Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD),”Ucapnya.

Menurutnya, PI 10% itu seharusnya dibagi kepada masyarakat Maluku sehingga tidak lagi terjadi segregasi diantara anak bangsa dalam perebutan PI 10% pengelolaan Migas yang ada di Bolck Marsela. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Menteri Energi dan  Sumber Daya Mineral (ESDM) RI Ignasius Djhonan pada Pembukaan Kongres HMI di Maluku telah menyampaikan secara resmi mengenai pembagian PI 10 % pengelolaan Block Marsela secara 2 porsi, yaitu 1 untuk Maluku dan 1 untuk NTT.

“ Bagi kami Cipayung GmnI Maluku, bisa menyikapi hal dimaksud sehingga ini jangan sampai menjadi hal yang bisa membuat kerenggangan antara Provinsi Maluku dan Provinsi NTT yang saling berdekatan ini. Pada hal 2 Provinsi ini merupakan Provinsi yang sama-sama berada di Indonesia Timur yang selama ini termarjinalkan dari sisi pembangunan Nasional. Sehingga mungkin hari ini kebijakan Pemerintah RI ke Priovinsi Maluku ataupun kedepannya untuk Provinsi NTT, seharusnya sama-sama mendukung kebijakan dari Pemerintah RI tersebut,”Ungkapnya.

Lanjutnya,sehingga pada dasarnya, DPD GmnI Maluku,berharap dari Pemerintah RI secara umum dan Pemerintah Maluku secara khusus mengenai perjuangan pembagian PI 10 % bagi Maluku bukan hanya merupakan perjuangan sendiri-sendiri, karena masyarakat Maluku khususnya yang ada di Kabupaten MTB dan MBD  dengan sepenuh hati memberikan wilayahnya untuk dipakai sebagai lahan On Short berlangsungnya pengelolaan migas Block Marsela.

“ Kami berharap kepada Pemerintah RI agar, apa yang telah menjadi kepercayaan masyarakat yang telah memberikan wilayah mereka kepada negara. Untuk itu jangan sampai Pemerintah Maluku secara khusus,  mengambil langkah mundur dalam pengelolaan PI 10% block Marsela,” Tandasnya.

Selain itu Ketua DPC Maluku Tenggara Barat,Nyongker Teftutul, menambahkan menyikapi persoalan pembagian PI 10 % oleh DPC GmnI MTB, yang ada di Maluku itu berarti berbicara mengenai kepentingan kesejahteraan bagi masyarakat yang ada di Maluku. Apalagi sudah ditetapkan Kabupaten MTB sebagai daerah penempatan kilang pengelolaan migas block Marsela. Sehingga hal ini juga menjadi sebuah pertanyaan bagi Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten MTB yang saat ini sedang dilakukan proses penyediaan lahan bagi perkebunan tebuh yang saat ini sedang beroperasi di daerah yang pernah dikelola oleh PT Inpeks Block Marsela di daerah Perkebunan tebuh yang ada di Desa Bomake sampai ke Desa Latdalam Kecamatan Tanimbar Selatan.

“Untuk penyediaan lahan perkebunan tebuh yang pernah dikelola oleh PT Inpeks blokck Marsela, perlu adanya kejelasan dari Pemerintah daerah Kabupaten MTB  secara khusus, karena ini berbicara mengenai kepentingan Rakyat. Kemarin memang sudah dijelaskan oleh Bupati MTB, Petrus Fatlalon, dengan DPD KNPI MTB dan DPC GmnI MTB, yang mana Pa Bupati sendiri mengakui telah ada pelepasan 5000 hektar lahan  perkebunan Tebuh. Sehingga menjadi sebuah pertanyaan bagi DPD KNPI MTB maupun DPC GmnI MTB bahwa PT Ipeks Block Marsela pernah melakukan aktifitas di daerah tersebut,”ungkap Nyongker Teftutul .

Menurutnya, memang betul PT Inpeks bila dikaji mengenai pengelolaan blok Marsela ini, mereka akan hadir dengan kepentingan negara, sehingga sudah pasti lahan perkebunan tebuh akan terlepas dari daerah MTB.

“ Yang disayangkan bagi kami DPC GmnI MTB adalah, sudah ada pelepasan hak tanah dari Masyarakat yang ada di 2 desa di Kecamatan Tanimbar Selatan, melalui Pemerintah Daerah MTB. Sehingga sudah tentunya pasti akan ada negosiasi antara Investor dengan Pemerintah Kabupaten MTB,”tutur Teftutul.

SDPC GmnI Ambon, Suhjarih Somar, menambahkan persoalan tarik menarik mengenai pembagian PI 10% Block Marsela,baginya sangat menyayangkan bagi Pemerintah Provinsi NTT atas permintaan pembagian PI 10%  pengelolaan block Marsela.

“Kalau dilihat dari sisi hukum Agraria, pengelolaan block marsela secara hukum berada pada jarak 12 mil laut Maluku.  Sehingga berkaitan dengan permintaan PI 10% yang diajukan oleh Pemerintah Provinsi NTT, ke Pemerintah, Kami Gmni Cabang Ambon sangat menolak dan tidak setuju dengan permintaan yang dilakukan oleh Pemerintah NTT. DPC GmnI Ambon, mendukung penuh kebijakan dari Pemerintah Provinsi Maluku untuk memperjuangakn PI 10% ke Pemerintah RI. Sehingga menyikapi persoalan Block Marsela,kami DPC GmnI Ambon dan seluruh OKP dan Cipayung, serta lembaga LSM, dan DPD KNPI Maluku dan seluruh SKPD Maluku akan bersama-sama membangun sinergritas dalam mengawal PI 10% block Marsela untuk Maluku,” ucap Suhjarih Somar. (IN-07) .

Print Friendly, PDF & Email
Comments
To Top