Buru

Tarik Ulur Kebijakan Soal Gunung Botak, Sarat Kepentingan?

Tarik Ulur Kepentingan di Gunung Botak

AMBON,MALUKU- Kompleksitas masalah yang terjadi di Gunung Botak  dan sekitarnya hingga kini tak terselesaikan. Benarkah adanya kebijakan yang tarik ulur, akibat dari saratnya kepentingan ?

“Saya tentu tidak bisa menduga-duga. Tetapi mungkin, orang bisa memprediksi ada apa dibalik kebijakan yang tarik ulur? Istilahnya ini kan, sudah bencana, mestinya serius, tetapi kok tarik ulur? Siapapun yang berkepentingan didalamnya, mohon ini dihentikan. Saya tidak punya bukti, Saya harus bicara dengan data .Tetapi, ada sesuatu sehingga ini berlarut-larut,”heran Yusthinus Thobias Male, salah satu akademisi Universitas Pattimura,Ambon ,kepada INTIM NEWS, Selasa (20/03/2018),usai dirinya menjadi narasumber pada kegiatan sosialisasi  bahaya penggunaan sianida dan mercury, yang diprakarsai oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku, di kantor dinas tersebut.

Peneliti ini menuturkan, disayangkan  begitu banyak rendaman yang baru muncul juga banyak penambang. Menurutnya,  menggunakan loyang/waskom atau panci itu, tidak masalah. Tetapi, ada penyuplai sianida dan merkuri, itu harus disentuh.

“Ada penyuplai  sianida dan merkuri, itu harus disentuh. Tidak bisa kita hanya menangkap pengguna. Sedangkan pengedarnya dibiarkan bebas berkeliaran? Karena, rendaman dan merkuri itu, butuh dua bahan, sianida dan merkuri. Itu saja,  diamankan yang mengedarkan, masalah Buru selesai. Ada apa sampai ini tidak bisa disentuh. Saya menghimbau pihak yang berwajib segera mengamankan. Siapapun yang mengedarkan. Barang itu ilegal. tetapi kenapa digunakan ribuan penambang? Itu pasti ribuan ton yang dibawa ke Buru. Kita tertibkan bahan kimianya dulu,karena itu sumbernya, Kalau tidak ada bahan kimia, tidak ada orang yang menambang.kecuali pakai cara tradisional. Silahkan, cuma ada sedimentasi kali tapi tidak parah, itu normal. Tetapi ,bahan kimia justru orang itu yang paling bertanggung jawab,” tegasnya.

Sangat disayangkan, dirinya katakan,  orang menggunakan merkuri sebagai jalan pintas, supaya mendapat uang. Tetapi, lingkungan kita rusak. Dan, siapapun yang mengedarkan merkuri, harus bertanggung jawab.

Male menawarkan opsi, disadari sungguh, masyarakat membutuhkan uang, tetapi ditertibkan yang mengedarkan bahan itu. Kedua, diaktifkan dulu koperasi yang sempat booming . Koperasi itu, ada badan hukum biar terkontrol dan bisa diajarkan teknologi. Tetapi, kalau satu satu inisiatif sendiri, kita mau sosialisasi disiapa?

Selain itu, dirinya katakan, kita bentuk krisis center, atau sekretariat bersama, pengedar bahan harus ditelusuri, silahkan menambang ,karena tanah mereka, namun, berbentuk bahan hukum, agar terkontrol, dan tidak sporadis serta tidak tertanggungjawab.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Vera Tomasoa  mengaku, tidak bisa menjawab menyoal adanya kepentingan tertentu, sehingga lambannya penanganan permasalahan yang terjadi di gunung Botak.

“Saya tidak bisa jawab, karena itu praduga.Jadi intinya, kita sudah lakukan berbagai cara, tapi sampai saat ini masih kembali seperti itu.Walaupun kenyataannya ,aparat dilapangan tetap ada, Tapi kondisi seperti itu jadi,”ujarnya.

Diketahui, permasalahan kompleks yang terjadi sejak dibukanya tambang emas Gunung Botak,timbul pertikaian hingga terjadi pembunuhan, pencemaran lingkungan dengan adanya penggunaan bahan merkuri dan sianida, hingga berdampak pada tercemarnya limbah melalui air juga beberapa jenis ikan di perairan sekitar kawasan Gunung Botak,tumbuhan  misalnya kayuputih dan sagu banyak yang mati, tercemarnya padi sawah serta hingga rambut,kuku manusia /masyarakat pun hasil penelitian sudah terkandung zat merkuri dan sianida. (IN-06)

Print Friendly, PDF & Email
Comments
To Top