Seram Bagian Timur

Resmi Terbentuk, Kejari SBT Siap Tuntaskan PR Kejari Malteng

kejaksaan-tinggi-maluku2

Bula,Maluku- Setelah resmi dibentuk, Kejaksaan Negeri (Kejari) Seram Bagian Timur (SBT) siap menuntaskan sejumlah perkara yang ditangani Kejaksaan Negeri Maluku Tengah (Malteng) diwilayah kabupaten SBT.

Sebelumnya, penanganan perkara tindak pidana korupsi maupun perkara lainnya yang terjadi diwilayah kabupaten Seram Bagian Timur masih ditangani oleh Kejari Malteng namun melalui Keputusan Presiden (Kepres) nomor 14 tahun 2017, Kejari SBT resmi terbentuk.

“Nanti kita kordinasi dulu apakah akan diserahkan ke kita yang sudah dalam perjalanan karna sesuai dengan kepres nomor 14 tahun 2017 pasal 4 ayat 3 setelah dilantik kepala kejaksaan negeri SBT maka semua perkara dan perkara pidana atau perkara lainnya akan diserahkan ke Kejari SBT, “ungkap kepala Kejari SBT, Riyadi kepada wartawan usai menghadiri acara pelantikan raja negeri Werinama dan raja negeri Urung dipandopo bupati SBT,  (26/3/2018).

Kordinasi dengan Kejari Maluku Tengah perlu dilakukan untuk mengetahui perkara apa saja yang nanti akan ditindaklanjuti. Ini karena sebelumnya penanganan perkara di SBT ditangani Kejari Malteng maupun kejaksaan negeri Malteng cabang Geser.

“Nanti saya akan Kordinasi dulu perkara-perkara apa saja yang ada di kejaksaan negeri Maluku Tengah yang bisa kita tindak-lanjuti, “katanya.

Selain penganan perkara, Kejari SBT juga akan melakukan pendampingan terhadap proyek-proyek strategis yang dikerjakan diderah itu baik yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Ini agar pembangunannya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat setempat.

“Sekarang ada satu lembaga yang dibentuk oleh Jaksa Agung dan itu sesuai perintah Inpres (instruksi Presiden) TP4D (Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah, kenapa demikian, karna banyak orang ditindak tapi akhirnya satu pekerjaan Terbengkalai maka kami akan mendampingi proyek-proyek strategis agar supaya ini dapat berhasil guna kepada masyarakat, “sambung Riyadi.

“Jadi jangan hanya penindakan tanpa orangnya dipenjara tapi hasilnya tidak ada untuk mengambil kerugian negara. Lebih sekarang kita bagaimana proyek ini kita amankan lalu lebih berdaya guna bagi masyarakat, “ungkapnya. (IN-17)

Print Friendly, PDF & Email
Comments
To Top