Maluku Tenggara Barat

Miliaran Anggaran Kecamatan Diduga Disalahgunakan Camat Wuarlabobar

Penyalahgunaan anggaran

Ambon,Maluku – Kabar penyalahgunaan anggaran oleh Camat Wuarlabobar,Kabupaten Maluku Tenggara Barat, R.S,  kian tak terbendung. Pimpinan kecamatan yang berkantor di desa Wunlah itu, diduga telah menyalahgunakan jabatannya untuk meraup anggaran yang diperuntukan untuk operasional kantor Kecamatan Wuarlabobar. Tak hanya Camat, istrinya J.S juga terseret dalam penyalahgunaan anggaran yang totalnya  mencapai 1 miliar lebih itu.

“Pak camat dan istrinya diduga sudah menggunakan anggaran kecamatan sesuka hati, dia bahkan memaksa bendaharanya membuat laporan-laporan fiktif tanpa ada bukti pertanggungjawaban,”ungkap sumber yang mengaku sangat mengetahui kasus tersebut.

Dikatakan, Berdasar infomasi yang diterima pihaknya, pada tahun 2017 lalu, setelah pencairan anggaran berupa Uang Persdiaan (UP) Ganti Uang Persediaan (GU) dan Tambahan Uang Persediaan (TU), anggaran Kecamatan Wuarlabobar, lainnya semua dipegang oleh Camat dan istrinya.

“Bahkan anggaran Tambahan Uang (TU) di akhir tahun 2017 senilai 400 Juta lebih pun diambil dan dipakai habis tanpa selembar bukti belanja yang rasional untuk dipertanggung jawabkan,” ungkap dia.

Dirinya pun membuka sejumlah bukti berupa bukti-bukti surat pertanggungjawaban (SPJ) yang tengah dikantonginya. Disebutkan, salah satu mantan Bendahara di kecamatan itu pernah meminta untuk berhenti menjadi bendahara pada tahun 2017 tepat bulan Maret silam. Pengunduran diri salah satu PNS tersebut dilatarbelakangi kurang adanya tranparansi pimpinan dalam hal ini camat dengan seluruh bawahannya, termasuk kepada pemohon yang ingin berhenti jadi bendahara itu.

Untuk itu, Bupati dan Sekretaris Daerah (Sekda) harus mengambil sikap dan mempertanyakan kondisi internal dalam kecamatan Wuarlabobar, itu.

Dia mengungkapkan, Uang persediaan 100 juta , TU yang pertama 219 juta lebih dan TU kedua 327 lebih, dan TU terakhir 400 juta lebih diambil oleh Camat dan diduga disalahgunakan.

“UP 100 juta bulan Maret 2017, GU Maret yang dicairkan 12 april 2017 senilai 100 juta, GU April dicairkan 3 Mei senilai 100 juta, TU Persediaan bulan Mei dicairkan 12 Mei senilai  219 juta lebih, TU Agustus cair 10 Agustus dengan nilai 327 juta lebih, TU Akhir tahun 449 juta lebih cair bulan Desember. UP yang diberikan untuk bendahara guna berproses, hanya 1.5 juta selama sebulan. Untuk GU bulan Mei hanya diberikan 2 juta, TU Mei diberikan 9 juta, namun karena pajak yang ditinggalkan Bendahara tahun 2016 sebanyak 4 juta lebih tidak disetor, maka mantan bendahara memakai 4 juta lebih untuk menyetornya. Sisanya dipakai untuk berproses selama 2 bulan. Sedangkan, TU Agustus hanya diberikan 3 juta selama 3 bulan untuk berproses dengan tiap bulan Rp. 1 juta , “  terang sumber.

Miliaran rupiah anggaran yang diperuntukan untuk Kecamatan diduga disalahgunaakan oleh camat dengan melakukan pertanggungjawaban fiktif.

“Setelah pertanggungjawaban fiktif yang dibuat, setelah pencairan anggaran, diberikan untuk camat, camat berikan untuk isterinya agar disimpan. Bendahara tidak diperbolehkan memegang anggaran itu. Yang dipegang oleh bendahara adalah dana rutin bersifat LS (Belanja Langsung) pegawai honor atau LS uang makan dan lembur yang setelah dicairkan, langsung dibayarkan kepada PNS dan Pegawai honor yang berhak mendapatkannya.

Istilahnya, Bendahara bertugas hanya mempertanggungjawabkan anggaran, dan melakukan pecairan. Sedangkan untuk pemakaian anggaran itu dilakukan oleh camat, tanpa disertai dengan bukti-bukti pertanggungjawaban anggaran,” ungkapnya.

Diungkapkannya, kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh Camat sempat terkuak saat mantan Sekcam Lucky Batmanlusy S.Pd melaporkan kepada Sekda MTB terkait berbagai hak yang tak diterima selama menjabat, karena diduga diraup oleh Camat.

“ Saya yakin ada penyelewengan anggaran di Kecamatan. Mantan Sekcam dan beberapa kepala seksi dan staf golongan II dan pegawai honorer yang punya perjalanan dinas sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kec.Wuarlabobar TA.2017 juga tidak diberikan haknya.  Seperti uang perjalanan Dinas juga uang sewa rumah mantan Sekcam selama satu tahun anggaran. Padahal anggaran itu ada di DPA,” ungkap sumber.

Dia berharap, Bupati Maluku Tenggara Barat, Petrus Fatlolon dapat mengintruksikan inspektorat didampingi BPK untuk melakukan audit investigasi terhadap dugaaan korupsi yang dilakukan oleh Camat Wuarlabobar. Dia juga mendesak Kejaksaan Tinggi Maluku untuk membongkar kasus yang diduga telah merugikan Negara miliaran rupiah itu.

Sementara itu, Camat Waurlabobar, R.S yang dikonfirmasi INTIM NEWS lewat nomor selulernya, 0852-4473-04** tidak mengangkat handphone-nya. Di SMS pun yang bersangkutan tidak membalas. (IN-01/IN-07/IN-21)

Print Friendly, PDF & Email
Comments
To Top

This site is protected by wp-copyrightpro.com