Maluku Tenggara

Kadis PUPR Malra Bersama Awak Media Tinjau Kantor Bupati Baru

Kantor Bupati Malra

Malra,Maluku – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Maluku Tenggara (Malra), Ana Yunus, bersama Kepala Bagian Humas dan Protokoler, Antonius Walken Raharusun,  mengajak awak media untuk menyambangi gedung baru Kantor Bupati Malra (22/3/2018).

Hal ini dilakukan usai keduanya mendampingi Penjabat Bupati Malra, saat melaksanakan kunjungan dalam rangka peninjauan dan pembagian kartu keluarga Harapan di kecamatan Kei kecil Timur Kab Malra.

Kepala dinas dihadapan awak media mengatakan, dirinya menjamin pada bulan Juli nani Kantor Bupati Malra sudah dapat dimanfaatkan. Yang berkantor di sana yakni Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, Seluruh Bagian, dan Dinas Keuangan dan Pengolahan Aset Daerah.

“Seperti kita ketahui bersama saat ini sudah tidak ada lagi para pekerja, karena semuanya sudah selesai untuk lantai satu, sesuai dengan kontrak dan seperti terlihat sudah siap untuk digunakan.” Ujarnya, sembari mengajak para wartawan memasuki setiap ruangan kantor Bupati yang megah tersebut.

Ia mengungkapkan, pengerjaan kantor Bupati adalah pekerjaan multiyear, yang dikerjakan atau dibangun bila ada anggarannya untuk itu di tahun 2011 – 2012 tidak ada anggaran, sehingga tidak ada pekerjaan.

Jika dihitung-hitung, anggaran untuk pembangunan kantor itu sejak tahun 2010 hingga 2018 mencapai Rp 51,375 miliar.

“Rinciannya, anggaran pembangunan Kantor Bupati Malra dimulai dengan DAK 2010, Rp 2.260 juta, SBL DAK 2010 Rp132.600 juta, kemudian DAK 2011 Rp1,5 miliar. APBD 2018 Rp 6 miliar.

Dan Dana Infrastruktur Daerah , 20 milyar. Jadi total pembangunan kantor bupati dari 2010 hingga 2018 saat ini Rp berkisar 51,miliar lebih.” katanya.

Dikatakannya, dana terbesar yang masuk itu didapatkan dari pemerintah pusat melalui DID.

“Dana  Infrastruktur Daerah (DID) yang mana Pemerintah Daerah diberikan stimulus Tahun 2016 sebesar Rp 50 miliar. Dari sisa dana DID dipakai untuk jalan hotmik di Kei Besar,” katanya.

Ana, menambahkan, Ini sebagai bentuk penghargaan Pemerintah Pusat, atas kinerja Pemerintah Daerah yang mana selama tiga tahun berturut-turut mendapatkan penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian,(WTP) atas Pengelolaan keuangan daerah secara baik.

Disinggung keterlambatan pekerjaan Dia mengatakan pelaksanaan pekerjaan tahun anggaran 2017 jika sesuai kontrak harus sudah selesai pada bulan November 2017, namun diperpanjang waktu hingga bulan Maret 2018 dan seperti yang terlihat saat ini.

“Seperti kita ketahui bersama saat ini sudah tidak ada lagi para pekerja, karena semuanya sudah selesai untuk lantai satu, sesuai dengan kontrak dan seperti terlihat sudah siap untuk digunakan.” Ujarnya.

Ana menambahkan, jika menunggu kantor tersebut rampung seluruhnya hingga lantai 3 baru difungsikan, maka harus menunggu beberapa tahun lagi, dimana total keseluruhan pembangunan Kantor Bupati Malra menelan biaya Rp123 miliar lebih.

Selain kantor Bupati yang siap digunakan, ada empat kantor yang sementara dibangun, dengan luas Per satu kantor kurang lebih satu hektar. yakni Dinas Pemuda dan Olahraga, Kantor BKD, Kantor Komunikasi dan Informatika, dan Dinas Perumahan, yang sudah pada tahap fondasi.

“Anggaran yang kita butuhkan  untuk masing-masing kantor sebesar 1,5 milyar namun yang baru dianggarkan 1, 1 milyar, dan Kita targetkan juga selesai dan dapat dimanfaatkan Juli 2018, bersamaan dengan Kantor Bupati,” Katanya, dihadapan awak media. (IN-09).

Print Friendly, PDF & Email
Comments
To Top