Hukum & Kriminal

Humas PN Ambon : Menang Pra Peradilan Bukan Berarti Tidak Dapat Dijerat

jurusan-hukum-thecenterforequalitydotorg-485x485

Ambon, Maluku – Dikabulkanya permohonan Pra Peradilan, mantan  Bupati Seram Bagian Barat, Jacobus Puttileihalat  oleh Pengadilan Negeri   Ambon pada  bulan  Desember  Tahun 2017 lalu,  sempat memunculkan ekspetasi  rendah, oleh publik di Maluku  terhadap  penangganan hukum terhadap kasus – kasus  korupsi  yang melibatkan   penguasa  di  negeri ini.

Kepala  Bagian Humas Pengadilan Negeri Ambon ,  Herry Setiyabudi SH MH yang  ditemui di ruang kerjanya pada Jumat (2/3/2018) mengatakan dikabulkannya pra peradilan Puttileihalat  atas  tuntutan Polda Maluku adalah berdasarkan pembuktian di persidangan.

Ketika disinggung menganai dikabulkannya Pra peradilan tersebut  karena   prosedur pemeriksaan terhadap saksi,  dikatakan bisa jadi karena faktor tersebut, tetapi menurutnya dikabulkannya  upaya  hukum tersebut  telah melalui pertimbangan hukum dari hakim yang mengadili kasus itu.

“Itukan  putusan pengadilan, dan pertimbangan hukumnya  juga sudah ada di situ, sehingga pengadilan juga sudah memutuskan seperti itu” cetusnya.

Disingung mengenai peluang untuk diseretnya  kembali mantan Bupati SBB dua periode itu ke meja hijau, Setiyabudi mengungkapkan, sudah banyak peristiwa hukum  yang menempuh jalan seperti itu, diamana saat dibawa ke  Pra Peradilan dikabulkan tuntutan, tetapi karena penuntutnya tidak terima kemudian  diupayakan  terus  hingga sampai ke Pengadilan. hingga  akhirnya diputus  bersalah.

Setiyabudi mencontohkan  kasus penyelewengan anggaran   E-KTP  yang menjerat mantan ketua DPR-RI Setya Novanto, dimana saat pra peradilan Novanto dikabulkan, penyidik  tidak tinggal diam, Mereka kemudian menganti  kekurangan- kekurangan  materi tuntuntan dan menuntut lagi sehingga akhirnya dapat menjerat pria yang  sempat menjadi viral di media masa dan medsos saat kasus Papa Minta Saham tersebut.

“ Jadi pada hakikatnya masih ada upaya hukum dan peristiwa hukum yang masih bisa  dilanjutkan, contoh kasusnya sudah ada,  tinggal melihat secara legal formal untuk dilanjutkan  penyelidikan lagi,”  ungkapnya.

Terkait  proses hukum di Maluku yang belum menyentuh penguasa di level kepala daerah, Setiyabudi menyatakan, hakim pada prinsipnya  menerima, memeriksa  dan memutuskan, sehingga  jika ada pihak- pihak yang menyatakan bahwa ada pelanggaran di level Kepala Daerah, maka harus dibuktikan dengan dua alat bukti untuk menjerat Kepala Daerah tersebut.

Sementara  untuk perlakuan  pengadilan terhadap kepala daerah yang terjerat korupsi maka, pengadilan tetap akan menegakan supremasi hukum.

“jadi Kita memeriksa  bukan dala kapasitas dia sebagai apa, tetapi Dia melakukan perbuatan apa, yang Kita periksa  tidak ada kaitannya dengan jabatannya  dan sebagainya itu hanya akssesories saja yang menempel pada Dia’ ulas Setiyabudi. (IN-01/NK)

Print Friendly, PDF & Email
Comments
To Top