Maluku

Dispar Maluku Gelar Sosialisasi Standarisasi Usaha Pariwisata

Sosialisasi Pariwisata

AMBON, MALUKU – Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi Maluku, Selasa (20/03/2018),bertempat di Pacific Hotel, menggelar sosialisasi tentang kebijakan pemerintah di bidang standarisasi usaha pariwisata.

Dalam sambutannya, Kepala Dinas Pariwisata  provinsi Maluku, Habiba Saimima mengatakan, beberapa tahun ini ,pariwisata telah berkembang menjadi sektor unggulan baik di tingkat nasional,maupun provinsi Maluku dan memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian baik negara maupun provinsi Maluku.

“Pada hakekatnya, perkembangan pariwisata nasional diarahkan untuk cinta tanah air,menanamkan jiwa dan semangat serta nilai-nilai leluhur bangsa,menjaga kualitas budaya dan berupaya meningkatkan potensi wisata,serta menjaga terpeliharanya kepribadian bangsa,”ungkap Saimima.

Dirinya menuturkan, tahun 2017 kemarin, dari sektor pariwisata melampaui target yang telah di tetapkan oleh pemerintah daerah. Dia sangat mengapresiasi kerja keras dari teman-teman terutama di bagian destinasi.

Disebutkan pula, keberhasilan pariwisata dapat di ukur dari iklim yang kondusif ,dalam bentuk dukungan dan penerimaan masyarakat , terhadap pengembangan pariwisata  di daerah serta menyiapkan sarana dan pra sarana yang menunjang.

“Untuk mencapai keberhasilan pembangunan pariwisata, tentu bukan semata-mata  tanggung jawab pemerintah daerah maupun kota, tapi merupakan tanggung jawab kita bersama, yaitu tanggung jawab swasta, masyarakat, dalam usaha pariwisata itu sendiri,”ujarnya.

Secara terperinci dirinya menerangkan, provinsi Maluku memiliki 1.330 unit usaha pariwisata yang terdiri dari usaha akomodasi sebanyak 286 unit, usaha restoran/rumah makan sebanyak 596 unit, usaha perjalanan wisata sebanyak 126 unit, usaha wisata selam sebanyak 10 unit, usaha souvenir sebanyak 51 unit, usaha hiburan umum sebanyak 96 unit, dan usaha kecantikan/spa sebanyak 165 unit.

Namun diakuinya, hingga saat ini sebagian besar usaha pariwisata di provinsi Maluku, belum melakukan pendaftaran usaha pariwisata, maupun sertifikasi ijin usaha, sesuai pasal 55 UU nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan  dan pasal 24 peraturan pemerintah serta nomor 52 tahun 2012 tentang sertifikasi usaha di bidang pariwisata.

“Kurang lebih, satu bulan yang lalu, kami dari dinas pariwisata melakukan kegiatan yang di sebut ITX atau kegiatan untuk usaha di bidang pariwisata. Dalam hal ini ,kami membuat pelatihan untuk para pengelola homestay di kota Ambon,Maluku Tengah, dan Seram Bagian Barat untuk melakukan pendaftaran secara online, sebanyak 100 lebih yang sudah terdaftar,sehingga saat ini kita dapat melihat pada situs  tiket.com. Disana, bisa dilihat berbagai fasilitas yang tersedia  di homestay yang ada di Maluku,”tuturnya.

Tambahnya, untuk mendukung target kunjungan wisatawan mancanegara di Indonesia, sebanyak 17 juta orang pada tahun 2018 ini dan target kunjungan wisatawan mancanegara di Maluku, sebanyak 19.000, perlu di dukung  dengan produk pariwisata yang berkualitas.Jadi, kita semua punya peran penting dalam kunjungan wisatawan di daerah Maluku.

Juga jelasnya, Provinsi  Maluku mendapat pujian dari kementerian Pariwisata RI, dalam peluncuran kalender even di Kementerian  Pariwisata. Dimana, ada peningkatan wisatawan sebanyak 20% dan ini masuk dalam kategori tertinggi.

Dalam kesempatan yang sama, kepada INTIM NEWS Pejabat perwakilan dari Kementerian Pariwisata  RI,  Ari Sitamba mengatakan, dalam usaha meningkatkan standar  usaha di bidang pariwisata, tidak terlepas dari peran pemerintah untuk, memastikan bahwa standar yang di tetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehingga, ada perlindungan hukum  bagi perusahaan serta jaminan kualitas pelayanan pada produk bagi konsumen.

“Untuk memenuhi standarisasi usaha pariwisata tersebut, peranan pemerintah dalam hal ini instansi terkait seperti dinas lingkungan hidup, dinas kesehatan, dinas PU, dinas pemadam kebakaran, nakertrans, dan dinas pariwisata, turut dalam menentukan layak tidaknya usaha pariwisata untuk mengikuti standarisasi usaha pariwisata .

Beberapa persyaratan dasar yang harus di penuhi oleh pelaku usaha pariwisata antara lain meliputi, tanda bayar pariwisata .Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi terkait dengan standarisasi usaha di bidang pariwisata,”tandasnya.

Dirinya mengharapkan,kegiatan ini dapat diselengarakan oleh kabupaten/kota yang ada di Maluku untuk, semua usaha pariwisata di semua kabupaten kota agar bisa di standarisasi. (Mg-01)

Print Friendly, PDF & Email
Comments
To Top

This site is protected by wp-copyrightpro.com