Seram Bagian Timur

Desa Persiapan Akan Dievaluasi

Bupati SBT6

Bula,Maluku-Pembentukan desa persiapan dikabupaten Seram Bagian Timur (SBT) akan segera dievaluasi. Proses evaluasi sendiri akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Maluku melalui Biro pemerintahan dan biro hukum untuk mengetahui sejauh mana kesiapan desa yang akan dimekarkan sesuai aturan perundang-undangan.

“Saya sudah Kordinasi dengan Pemerintah Provinsi untuk segera menurunkan biro hukum dan biro pemerintahan dalam rangka mengevaluasi desa-desa persiapan yang sudah dibentuk, “kata bupati SBT, Abdul Mukti Keliobas kepada wartawan usai melantik kepala Pemerintah negeri Werinama dan Urung diaula pandopo bupati, (25/3/2018).

Kata dia, total 180 desa persiapan yang akan dievaluasi. Sebanyak 98 desa persiapan merupakan usulan masyarakat. Sementara sisanya 82 desa merupakan usulan Pemerintah daerah setempat.

“Kita harapkan mudah-mudahan dengan evaluasi yang mereka lakukan ini bagian dari upaya kita untuk mempercepat pembentukan desa-desa persiapan ini, “ungkap bupati Keliobas.

Menurutnya, usulan pemekaran desa ke Pemerintah pusat saat ini menjadi kewenangan Pemerintah provinsi. Untuk itu, Pemerintah kabupaten hanya bisa mendorong percepatan pemekaran desa yang dinilai layak lewat Pemprov untuk dilakukan evaluasi.

“Sekarang ini jadi kewenangan provinsi, kita hanya bisa mendorong Pemerintah provinsi untuk turun dan melakukan evaluasi setelah itu nanti hasil evaluasi yang nanti disampaikan ke kita tentang desa-desa mana yang memenuhi persyaratan untuk segera untuk diusulkan menjadi desa, “jelas bupati.

Menurut undang-undang (UU) nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, syarat pemekaran desa antara lain, Batas usia Desa induk paling sedikit 5 tahun terhitung sejak pembentukan, Jumlah penduduk, (harus sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam pasal 8 UU Desa). Pertama, wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah. Kedua, sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa. Ketiga, memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung. Keempat, batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk Peta Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota. Kelima, sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik, dan keenam, Tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 ayat (5) s/d ayat (8), Pembentukan Desa dilakukan melalui Desa persiapan. Desa persiapan merupakan bagian dari wilayah Desa induk. Desa persiapan dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam jangka waktu 1 sampai 3 tahun. Peningkatan status dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi. (IN-17)

Print Friendly, PDF & Email
Comments
To Top

This site is protected by wp-copyrightpro.com