Pemerintahan

Awas Penipuan !! Tidak Ada Tes CPNS Honorer K2 dan Umum Untuk Maluku

REKRUTMEN-CPNS-2018

AMBON, MALUKU – Melalui rilisnya, Selasa (06/03/2018),Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD)  Provinsi Maluku, Femy Sahetapy menegaskan, belum ada tes CPNS tahun 2018 untuk Maluku.

Menurutnya, sesuai siaran pers dari BKN di Jakarta, tertanggal 27 Februari 2018  oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat BKN, Mohammad Ridwan, disebutkan, dengan ini  kami sampaikan bahwa BKN tengah menerima sejumlah pengaduan perihal adanya pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari Honorer K2 dan formasi umum yang terjadi di beberapa daerah oleh pihak yang mengaku bekerjasama dengan BKN.

Berikut isi siaran pers BKN, selain bentuk pengaduan, BKN juga menemukan bahwa aksi penipuan serupa diumumkan via website link yang mengatasnamakan pemerintah daerah tertentu.

Untuk itu, BKN perlu mengklarifikasi bahwa pelaksanaan seleksi tersebut merupakan aksi penipuan dan masyarakat diminta untuk waspada dengan oknum/pihak yang mengadakan pelaksanaan seleksi secara illegal.

Jika menemukan aksi serupa, masyarakat diminta untuk mengkonfirmasi langsung ke BKN untuk menindaklanjutinya.

BKN mengimbau masyarakat  bahwa tidak ada pihak manapun yang bisa meloloskan seseorang menjadi CPNS baik melalui formasi umum maupun Honorer K2 tanpa seleksi resmi yang dilakukan pemerintah.

Perlu kami informasikan bahwa regulasi yang mengatur pengangkatan Honorer telah berakhir melalui Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 dan Surat Kepala BKN Nomor D 26-30/V 224-1/99 tentang Batas Waktu Pengusulan Berkas Penetapan NIP CPNS dari Tenaga Honorer Kategori II Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014.

Sampai siaran pers ini diterbitkan pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan apapun untuk pengangkatan Honorer K2 menjadi CPNS.

Perihal isu penerimaan CPNS 2018, BKN melalui siaran pers 10 Januari 2018 telah menyampaikan ke publik bahwa pemerintah belum mengeluarkan pengumuman penerimaan CPNS tahun anggaran 2018 secara resmi.

Rencana kebijakan pengadaan CPNS 2018 masih dalam tahap penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS sesuai prioritas kebutuhan instansi masing-masing, yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS ayat (1) dan (2). Selanjutnya kalkulasi kebutuhan tersebut diserahkan ke BKN dan KemenPANRB.

Tambah Sahetapy, BKD Maluku Masih merujuk dari siaran pers oleh BKN. Jadi, informasi lanjut masih menunggu arahan dari pusat. (IN-06)

Print Friendly, PDF & Email
Comments
To Top