Hukum & Kriminal

Terdakwa Kasus ADD Oma Sebut JPU Minta Uang Pemulus Ringankan Tuntutan

Jaksa Nakal
Ilustrasi Jaksa (Poskotanews)

Ambon,Maluku – Indikasi dugaan pungutan liar penanganan tindak pidana korupsi  dilakukan oleh oknum Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Ambon yang meminta sejumlah uang kepada Mantan Raja Negeri Oma, Josep Kalep Pattinama,sebagai pemulus untuk meringankan tuntutan  dalam  kasus tipikor ADD Negeri Oma, Kecamatan P.Haruku, Kabupaten Maluku Tengah tahun 2015-2016.

Hal ini diungkapkan oleh terdakwa Mantan Raja Oma Josep Caleb Pattinama, dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pindana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon dalam sidang dengan agenda pembelaan terdakwa yang dipimpin oleh Jimi Wally selaku Hakim Ketua dan didampingi oleh Christina Tetelepta dan Bernard Panjaitan (Hakim Anggota), Kamis (8/02/2018).

“JPU minta Rp. 30 juta namun ditolak keluarga saya, dan akhirnya tuntutan di naikan menjadi 4 tahun 3 bulan kurungan. Mereka (JPU) mengatakan ini hal yang biasa bagi JPU dalam pembuatan tuntutan,” ucap terdakwa Julius Caleb Pattinama.

Dihapan Majelis hakim yang dipimpin, Jimmy Wally terdakwa Pattinama mengatakan, JPU yang saat itu meminta uang senilai Rp. 30 juta dari keluarganya itu menjamin akan meringankan tuntutan pada terdakwa.

“JPU mengaku kalau kami buat tuntutan ringan, maka ada kecurigaan oleh pimpinan Kejari Ambon. Namun, ketika ada pemberian maka, akan kita pertanggung jawabkan di hadapan pimpinan,” kata dia.

Pengakuan terdakwa, pattinama ini termuat dalam 9 halaman HPS pembelaannya. Dimana, selain menyesalkan tindakan JPU yang menjadikan penegak hukum sebagai lahan untuk mencari keuntungan. Juga, tuntutan JPU sangatlah tidak objektif dengan tidak mengacu kepada fakta persidangan.

“Artinya, saya tidak terima dengan tuntutan JPU. Karena pertimbangan hukum mereka diluar fakta persidangan. Jangan jadikan hukum sebagai lahan untuk mencari keuntungan,” tegas Pattinama.

Hal senada juga diutarakan terdakwa, Julianus Sekawael. Dia juga menilai tuntutan JPU sangatlah tidak rasional.

“JPU salah menafsirkan unsur perbuatan korupsi dalam perkara ini. Dan saya tidak boleh dihukum melainkan terdakwa I,” ujar Julianus yang didampingi kuasa hukumnya, Hendrik Lusikooy.

Usai pembacaan pembelaan, sidang pun ditunda hingga pekan depan dengan agenda pembacaan replik oleh JPU yang teridiri dari, Asmin Hamza, Irwan Sombah dan Teuturan. Sebelumnya, Kedua terdakwa di tuntut masing-masing 4 tahun penjara. Selain itu kedua terdakwa juga dibebankan membayar denda seebsar Rp. 50 juta subsider 1 bulan kurungan.

Kedua terdakwa juga diebankan membayar uang pengganti bersamaan sebesar Rp. 140.362.507 dengan subsider tiga bulan kurungan. Perbuatan kedua terdakwa terbukti melanggar pasal 3 jo pasal UU Tipikor.

Kedua terdakwa dinilai meraup keuntungan atau korupsi dalam perkara dana ADD Negeri Oma, kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah tahun 2015-2016. (IN-07)

Print Friendly, PDF & Email
Comments
To Top