Seram Bagian Timur

Tender Molor, Pembangunan Jembatan Way Kufar Lambat

SBT1
Komaruddin Kilwow, Kabid Bina Marga PUPR SBT.

Bula,Maluku- Proses pembangunan jembatan Way Kufar kecamatan Tutuktulo kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) yang molor beberapa waktu kini terus dikerjakan. PT Surya Sakti Seram Bagian Timur sebagai kontraktor pelaksana proyek mempercepat proses pengerjaan jembatan yang menjadi akses menuju bandara Kufar itu.

Sebelumnya diberitakan pembangunan jembatan Way Kufar kecamatan Tutuktulo sempat mengalami keterlambatan. Proses pengerjaan jembatan tersebut melenceng jauh dari kontrak kerja yang dilakukan. Hal inipun menjadi konsumsi sebagian pihak. Bahkan nama bupati Seram Bagian Timur, Abdul Mukti Keliobas ikut terseret.

Menangapi itu, kepala bidang Bina Marga dinas PUPR kabupaten SBT, Komaruddin Kilwow pun angkat bicara. Menurut Kilwow, keterlambatan pembangunan jembatan Way Kufar dipengaruhi beberapa faktor. Antara lain proses tender dan mobilisasi material untuk pembangunan jembatan.

“Persoalannya material dari jembatan (Tiang) itu semuanya dari Jawa. Menurut kebiasaannya kalau pemuatan dipelabuhan Tanjung Perak itu sudah dijadwalkan sesuai dengan ketentuan yang ada. Oleh karena itu, keterlambatan itu karena pemuatan disana. Pemesan material itu menunggu waktu. Jadi Itulah yang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pekerjaan, “ungkap Kilwow kepada wartawan diruang kerjanya, Kamis, (22/2/2018)

Dikatakan, selain mobilisasi material yang lambat, proses tender jembatan Way Kufar juga molor dari jadwal. Ini akibat Unit Layanan Pengadaan (ULP) kabupaten SBT baru dibentuk sehingga membuat tender jembatan dan sejumlah proyek lainnya harus diundur.

“Dari sisi pengadaan (tender) kemarin itu juga menjalani keterlambatan karena badan pengadaan daerah (ULP) waktu itu juga baru terbentuk sehingga mempersiapkan semua hal itu mengalami keterlambatan, “ujar Kilwow.

Dinas PUPR menurut Kilwow, telah melakukan langkah-lamgkah administrasi. Salah satunya melakukan peneguran langsung kepada kontraktor pelaksana baik lewat dinas maupun lewat konsultan pengawas.

“Padahal, sejak awal kita tahu bahwa ini nanti terlambat tapi karna ini tuntutan administrasi maka kita tegur baik dari konsultan dan pihak dinas PU, “ungkap dia.

Seperti sebelumnya diberitakan proyek jembatan Way Kufar yang menelan anggaran Rp. 7 miliar dari Anggran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) SBT tahun 2017 itu diduga tidak sesuai. Besarnya anggaran yang dikucurkan sudah melebihi volume pekerjaan satu jembatan yang panjangnya hanya 7 meter itu. Namun ternyata fakta berkata lain. Menurut Kilwow, dalam paket proyek yang bernama Way Kufar itu terdapat 4 item pekerjaan. Dua pembangunan jembatan dan dua pembangunan gorong-gorong. Keempat item pekerjaan itu berada dalam satu paket dengan nilai Rp. 7 miliar itu.

“Pekerjaan jembatan Kufar itu 2 gorong-gorong dan 2 jembatan. 1 gorong-gorong yang menuju ke bandara itu sudah seratus persen. 1 lagi gorong-gorong sesudah belokan bandara itu sementara sudah hampir seratus persen. Sedangkan 1 jembatan yang tidak menggunakan tiang pancang itu sudah selesai, sementara 1 jembatan sebelum jalan masuk bandara itu sementara dilakukan pancang tiang, “sambung dia.

“Kalau disesuaikan dengan kondisi lapangan berarti pekerjaan sudah lebih dari uang yang sudah dicairkan itu. Lalu sisanya itu karna pekerjaan terlambat maka masuk pada dana luncur. Jadi pencairan dana baru 44 persen bukan seratus persen, “jelas Kilwow.

Menurut Kilwow, sesuai ketentuan bila proses pengerjaan mengalami keterlambatan sesuai kalender kontrak kerja maka akan diperpanjang kembali (adendum) selama 90 hari.

“Adendum itu ada 2 tahap. Adendum pertama itu 50 hari, ketika sampai 50 hari belum selesai ditambah lagi adendum kedua 40 hari. Sampai 40 hari tidak selesai maka sesuai ketentuan kontraknya diputuskan, perusahaannya diblak list dan tinggal dibayarkan pekerjaan yang sudah selesai dan yang belum dihentikan, “katanya.

Saat ini proses pembuatan adendum sudah dilakukan untuk disiapkan dalam pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPKP). Adanya perpanjangan waktu itu juga tergantung BPKP. Bila BPKP memutuskan untuk menghentikan sementara proses pembangunan maka akan dilakukan.

“Adendumnya sudah dibuat untuk persiapan pemeriksaan BPK. Pekerjaan tetap jalan sampai ada keputusan dari BPK bagaimana memberhentikan atau tidak. Apakah sesuai aturan atau tidak. Jadi adendum pertama itu dibuat setelah 20 hari setelah masa kontrak habis, “jelasnya.

Dia mengingatkan, kontraktor pelaksana harus mempercepat proses pengerjaan paket jembatan Way Kufar lantaran saat ini telah memasuki masa perpanjangan pertama. Namun pihaknya juga mengakui, bila progres pengerjaan dilapangan yang telah dikerjakan sudah melebihi pencairan dana yang sudah dicairkan dari Badan Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah yang terhitung baru 44 persen.

“Jadi sekarang ini adendum pertama, kalau dilihat dari kondisi dilapangan itu sudah melebihi 50 persen pencairan tapi kondisi ril dikeuangan yang baru dicairkan itu baru 44 persen jadi kalau ada yang bilang sudah cair seratus persen itu bohong, “akui Kilwow.

Molornya pembangunan jembatan tersebut juga mengemuka dalam rapat dengar pendapat antara Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten SBT dengan dinas PUPR SBT yang digelar pada Rabu, (21/2/2018) kemarin. Anggota komisi C DPRD SBT Risman Sibualamo sempat meminta penjelasan instansi teknis itu untuk menjelaskan progres pembangunan jembatan yang berada di jalur akses menuju kecamatan Kiandarat itu. (IN-17)

Print Friendly, PDF & Email
Comments
To Top

This site is protected by wp-copyrightpro.com