Maluku

Plt Gubernur Minta Peningkatan Anggaran BKKBN Untuk Maluku

Sahuburua

AMBON,MALUKU – Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Maluku Zeth Sahuburua meminta dukungan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pusat agar meningkatkan penganggaran bagi kegiatan BKKBN di Maluku.

Permintaan tersebut disampaikan Sahuburua kepada Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKB) Rizal M. Damanik, saat dirinya membuka kegiatan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Provinsi Maluku Tahun 2018, di Lantai VII Kantor Gubernur Maluku, Selasa (27/02/2018).

“Pak Damanik, kondisi daerah kami ini kepulauan, yang terdiri dari 1.340 pulau, 11 kabupaten/kota, 118 kecamatan, 1.198 desa, dengan jumlah penduduk 1.842.933 jiwa,” sebutnya.

Kalau dilihat dengan jumlah penduduk sebesar itu, dengan luas daratan 54 ribu km2, menurut Sahuburua, kelihatannya tidak terlalu padat.

“Tetapi kalau dilihat secara menyeluruh untuk wilayah Maluku ini harus kita taklukan, apalagi masalah transportasi darat, udara maupun laut itu kita sangat butuhkan aksesibilitasnya. Juga butuhkan dukungan dana yang besar untuk program BKKBN di daerah ini. Saya yakin Pak Damanik akan terrantang untuk membantu Maluku dengan peningkatan anggaran,” harap Sahuburua.

Dia menilai, BKKBN di Maluku tidak mungkin bekerja sendiri. Namun, harus bekerja secara terintegrasi dan komprehensif dengan semua dinas yang ada. Karena jika masing-masing berdiri sendiri dan kerja sendiri-sendiri, target yang ingin  dicapai tidak mungkin tergapai.

Oleh sebab itu, lanjut Sahuburua, dalam rangka keberhasilan program Keluarga Berencana yang merupakan salah satu program inti pembangunan nasional, maka kerjasama secara terintegrasi dan komprehensif itu dibutuhkan oleh seluruh pemangku kepentingan yang ada di Maluku.

“Nah, oleh sebab itu, tadi Saya serukan, bukan hanya untuk provinsi tapi semua kabupaten/kota teristimewa bupati/walikota, supaya bisa bekerja bersama-sama secara terintegrasi dan secara komprehnesif untuk keberhasilan program Keluarga Berencana di daerah ini,” imbaunya.

Menanggapi permintaan Plt Gubernur soal penambahan anggaran tersebut, Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKB) Rizal M. Damanik katakan, akan menyampaikannya ke pusat.

Menurut Damanik, jika lihat 90 persen wilayah Provinsi Maluku adalah laut, tentu faktor transportasi antara satu lokasi ke lokasi lain, dalam satu pelayanan, menjadi faktor utama yang sangat dibutuhkan.

“Saya berbicara dengan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Djufri Assegaff, memang sarana transportasi bukan satu hal yang murah. Ini masukan yang berharga dan akan kita coba untuk mempertimbangkan kondisi Maluku terutama mengenai beban anggaran ini. Kebutuhan dana ini juga harus ada di setiap kabupaten-kabupaten yang ada,’’ tandas Damanik. (IN-06)

Print Friendly, PDF & Email
Comments
To Top