Maluku

Perjuangan Maluku Soal Provinsi Kepulauan Dapat “Angin Segar”

Provinsi Kepulauan
Focus Group Discussion Perumusan Agenda Konferensi Pemerintah Daerah Kepulauan yang diselenggarakan di Badan Kerja Sama (BKS) Provinsi Kepulauan, di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (19/1/2018) lalu.

AMBON, MALUKU –  Perjuangan Maluku dan beberapa daerah di Indonesia Timur mendapat angin segar dari Pemerintah Pusat yakni DPR RI.

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang provinsi kepulauan yang selama ini diperjuangkan, bakal diplenokan dalam sidang DPR RI. Hal ini diungkapkan oleh Penjabat Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua, Selasa (20/02/2018).

“RUU nya sudah diterima oleh DPD RI dan DPD sudah teruskan kepada DPR dan sudah siap untuk diplenokan, “ungkap  Sahuburua di kantor Gubernur Maluku.

Dirinya menerangkan, saat Konferensi Pemerintah Daerah Kepulauan, yang berlangsung di lantai dua Harbour Bay, Batam, akhir bulan Januari kemarin,ke delapan provinsi kepulauan yakni Maluku, Kepulauan Riau, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB) , Nusa Tenggara Timur(NTT), Bangka Belitung, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tenggara, menyerahkan RUU tentang provinsi kepulauan kepada Pimpinan DPD RI,  yang saat itu diwakili oleh Wakil Ketua I  Nono Sampono. Selanjutnya, diteruskan kepada DPR RI yang diwakili oleh Wakil Ketua DPR RI, Fachry Hamzah.

“RUU ini sudah siap untuk diplenokan. Itulah yang selama ini kita perjuangkan, ” ucapnya.

Selain itu sambungnya, pembahasan rancangan UU ini sudah cukup panjang sejak beberapa tahun lalu. Provinsi yang berciri khas kepulauan ,membutuhkan UU ini untuk meningkatkan persaingan.

Ia menilai, jika UU Daerah Kepulauan ini disahkan tentunya akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu, delapan provinsi yang masuk dalam badan kerjasama provinsi (BKP) kepulauan yang berkarakteristik kepulauan, membutuhkan kebijakan dari pemerintah pusat untuk mendorong percepatan UU.

“Kita mendorong disahkan, karena kita ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kita membutuhkan political will. Kita membutuhkan infrastruktur untuk menggerakkan ekonomi lebih besar,” ujarnya.

Sahuburua berharap, dengan mengesahkan RUU tersebut, dapat memberikan porsi anggaran lebih besar untuk pemerintahan daerah kepulauan. Karena diakuinya, masing-masing provinsi yang menjadi anggota BKP mempunyai permasalahan yang hampir sama. (IN-06)

Print Friendly, PDF & Email
Comments
To Top