Militer

Operasi Gaktib Dan Yustisia POM TNI, Wujudkan TNI Tertib Lalu Lintas

Gelar

Ambon,Maluku- Upacara gelar Operasi Penegakan Ketertiban kelengkapan Anggota (Gaktib) dan Yustisi Polisi Militer, T.A 2018, di pimpin langsung oleh Komandan Upacara Dan POM AL Mayor Laut PM Chandra Hermawan,SH,MTR Han dan Inspektur Upacara (Irup), Kasdam XVI/Pattimura, Brigjen TNI Tri Soewandono, berlangsung di lapangan apel Lantamal IX Ambon, Kamis (1/02/2018).

Panglima TNI dalam amanat tertulisnya yang dibacakan oleh Kasdam XVI/Pattimura mengatakan, Operasi Gaktib dan Yustisi Polisi Militer TA 2018 yang mengangkat tema “Dengan Operasi Gaktib dan Yustisi tahun 2018 Polisi Militer berkomitmen meningkatkan disiplin, ketaatan hukum, dedikasi dan loyalitas prajurit dalam rangka menjaga netralitas untuk mendukung tugas pokok TNI”, diharapkan mampu meningkatkan disiplin dan kepatuhan hukum prajurit TNI dan PNS TNI sehingga mengeliminir bahkan meniadakan pelanggaran disiplin maupun hukum di lingkungan TNI yang menunjang pencapaian tugas TNI secara berdaya dan berhasil guna.

” Keberhasilan suatu proses pembangunan, TNI tidak dapat dilepaskan dari adanya keterlibatan segenap prajurit TNI, baik sebagai kesatuan sistem maupun sebagai individu yang merupakan bagian yang sangat integral dan sangat penting dalam proses dinamika pembangunan TNI, karena secara prinsip pembangunan tersebut diarahkan guna mewujudkan prajurit yang profesional, militan, solid dan dicintai rakyat,” ucap Jenderal TNI AD berpangkat Brigadir Jenderal itu.

Lanjutnya, dengan demikian, tanggung jawab berhasil tidaknya pembangunan TNI tidak saja ditangan pimpinan TNI, tetapi juga ditangan segenap prajurit TNI. Oleh karena itu kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum, norma-norma keprajuritan dan disiplin merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan TNI. Sebagaimana dalam realita kehidupan bermasyarakat, seringkali penerapan hukum, norma dan disiplin tidak efektif, sehingga wacana ini menjadi perbincangan menarik untuk dibahas dalam perspektif efektivitas hukum. Artinya benarkah hukum dan disiplin yang tidak efektif atau pelaksana hukumkah sesungguhnya yang berperan untuk mengefektifkan hukum tersebut.

” Dalam pelaksanaan Operasi Gaktib dan Operasi Yustisi dikembangkan ke arah peningkatan profesionalitas petugas dan subjek hukum melalui upaya edukasi karena esensi operasi ini adalah proses lanjutan dari upaya pencegahan dan penyelesaian pelanggaran hukum bagi prajurit dan PNS TNI. Upaya penegakan hukum dan disiplin prajurit menempati posisi yang sangat penting dan memberi dampak positif sebagai keteguhan sikap serta perilaku prajurit,” ucapnya.

Menurutnya, persoalan efektifitas hukum mempunyai hubungan yang sangat erat dengan persoalan penerapan, pelaksanaan dan penegakan hukum, baik di lingkungan TNI maupun dalam masyarakat demi tercapainya tujuan hukum. Artinya hukum benar-benar berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis.

” Berdasarkan data Operasi Gaktib dan Operasi Yustisi Polisi Militer tahun 2017 dibandingkan tahun 2016 masih adanya kenaikan terhadap kasus tertentu. Yang menonjol diantaranya desersi, penyalahgunaan wewenang dan penganiayaan, namun ada hal-hal positif yaitu menurunnya kasus dari hasil Operasi yang dilakukan diantaranya Narkotika atau Psikotropika, penyalahgunaan Senpi dan Handak serta perkelahian antar TNI, Polri dan Masyarakat. Hal ini yang menjadi pertimbangan pimpinan TNI untuk tetap melanjutkan Operasi Gaktib dan Operasi Yustisi,” Ungkapnya

Dikatakanya,untuk mengatasi adanya konflik anatara TNI dengan aparat penegak hukum lainnya, perlu adanya persamaan persepsi antara prajurit Polisi Militer dengan aparat penegak hukum lainnya khususnya Propam atau Provos dalam pelaksanaan kegiatan Operasi di lapangan guna terciptanya sinergitas dan soiliditas dalam mencegah terjadinya gesekan antara prajurit TNI, Polri dan masyarakat yang dapat menurunkan citra TNI dan menjaga netralitas TNI dalam pelaksanaan Pemilukada, karena saat ini publik menilai bahwa institusi TNI yang paling dipercaya dan dicintai rakyat.

” Perlunya peningkatan kualitas SDM personel Polisi Militer yang menangani pelanggaran prajurit TNI, tentunya tidak hanya cerdas intelektualitasnya, namun perlu diimbangi dengan kualitas mental ideologi yang kuat sebagai prajurit Sapta Marga dan selalu memegang teguh Sumpah Prajurit sehingga tidak bersifat arogan dan selalu rendah hati,” Tuturnya.

Dikatakannya, seriring dengan perkembangan teknologi dan meningkatnya kejahatan menggunakan media sosial, media elektronik (kejahatan Cyber dan ITE) prajurit Pom TNI harus mampu mengikuti perkembangan teknologi dengan tujuan untuk dapat mencegah dan menindak kejahatan dimaksud. Hal ini dalam rangka membentengi pengaruh negatif dari penggunaan media sosial dan media lainnya oleh kelompok yang tidak bertanggung jawab yang ingin menjatuhkan TNI baik secara individu maupun institusi (hoax). Dalam pengendalian media informasi guna menghentikan berita hoax yang akan berimplikasi terhadap stabilitas nasional dan integritas NKRI, tentunya tidak dapat terlepas dari era kompetisi gelobal yang diiringi dengan perubahan karakteristik bentuk ancaman nyata yang dihadapi semua negara di dunia.

” Saya perintahkan kepada seluruh jajaran prajurit Polisi Militer dimanapun berada dan bertugas untuk selalu mempedomani ketujuh perintah harian panglima TNI.Selaku pimpinan TNI, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Panglima Kolinlamil, Komandan Polisi Militer TNI, para Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan dan semua pihak yang mendukung terselenggaranya acara ini,” Tandasnya. (IN-07)

Print Friendly, PDF & Email
Comments
To Top