Hukum & Kriminal

Mantan Kadis Kominfo Maluku Jadi Penghuni Lapas Ambon

Masuk Penjara

Ambon,Maluku – Terpidana korupsi anggaran pembuatan master plan grand design dan pengadaan  jaringan wifi, di kantor Gubernur Maluku, yang adalah Mantan Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo), Provinsi Maluku, Ibrahim Sangdji, resmi dieksekusi oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi  Pengadilan Negeri Ambon bersama dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Kejaksaan Tinggi Maluku,ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Kelas II A Ambon, Kamis (8/02/2018)

Kepala Penerangan dan Humas (Penkum), Kejaksaan Tinggi Maluku, Sami Sapulete,kepada Wartawan diruangan Pers Kejati Maluku, Kamis (8/2/2018), mengatakan terpidana tipikor Ibrahim Sangadji dieksekusi, berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Negeri Ambon, Nomor: 24/Pid.Sus/TPK/2017, tertanggal 19 Desember 207 dengan penjara selama 5 (lima) tahun.

“Bukan saja dipenjara, tetapi terpidana juga dikenai denda Rp.200 juta. Dan jika tidak dibayar, diganti dengan hukuman badan selama 2 (dua) bulan. Selain itu terpidana harus membayar uang pengganti sebesar Rp.160.376.000. kalau tidak dibayar juga, dihukum hukuman badan selama 6 (enam) bulan kurungan penjara,” tutur Sapulete.

Lanjutnya, terpidana Ibrahim Sangadji terlibat dalam kasus Tipikor penyalahgunaan dana kegiatan pembuatan Grand Desain Master Plan E Goverment dan Penguatan Jaringan Web Pemprov Maluku Pro.Go.Id Tahun Anggaran 2015 senilai Rp.1.568.125.064, dan sarana tersebut hingga kini belum selesai.

“Hari ini tim eksekutor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku sudah mengeksekusi terpidana Ibrahim Sangadji ke Lapas Klas IIA Ambon. Sewaktu eksekutor mengeksekusi yang bersangkutan di kediamannya, tidak ada perlawanan dari terpidana dan keluarganya,” Pungkasnya

Dikatakannya, eksekusi penjara Ibrahim Sangadji tersebut dilakukan oleh Majelis Hakim Tipikor PN Ambon yang mengadili perkara yang diketuai oleh  Samsidar Nawawi, didampingi Christina Tetelepta dan Bernard Panjaitan sebagai hakim anggota. Terpidana sempat didampingi Penasehat Hukum (PH) Syukur Kaliki, namun sebelum vonis palu hakim jatuh, terpidana mengganti PH-nya, sedangkan JPU, Ekhart Hayer.

” Perbuatan para terdakwa diancam melanggar pasal 2 juncto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana sebagai dakwaan primair. Sedangkan dakwaan subsidernya adalah melanggar pasal 3 juncto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana,” Tandasnya. (IN-07)

Print Friendly, PDF & Email
Comments
To Top

This site is protected by wp-copyrightpro.com