Maluku

KPK RI Beri Bantuan Ke Lembaga Hukum di Maluku

KPK1

Ambon, Maluku – Sering terkendala dengan anggaran pemeriksaan saksi ahli dalam penanganan kasus korupsi yang dilakukan oleh pihak Kepolisian maupun Kejaksaan Tinggi di Indonesia, membuat Komisi Pemberantasan Koruspsi (KPK), melalui Korps Khusus (Korsus), berjanji akan memberikan bantuan sejumlah anggaran kepada pihak Kepolisian dan Kejaksaan Tinggi untuk mendatangkan seorang saksi ahli yang dibutuhkan dalam mengungkap sebuah kasus tindak pidana korupsi.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua KPK RI, , Irjen Pol Basaria Panjaitan,SH,MH, saat ditemui Wartawan di halaman kantor Kejaksaan Tinggi Maluku, usai menghadiri rapat bersama dengan aparat penegak hukum dan Auditor, Inspektorat Se- Provinsi Maluku yang berlangsung di Kejaksaan Tinggi Maluku, Rabu (31/01/2018).

“ Dukungan KPK ke Polda Maluku maupun Kejati Maluku berupa anggaran pembiayaan untuk pemeriksaan saksi Ahli dalam penanganan kasus korupsi yang ditangani oleh pihak Polda Maluku maupun Kejaksaan Tinggi Maluku, berupa biaya honor dan akomodasi. Misalnya penanganan kasus korupsi Sumber Daya Alam, yang diperlukan contohnya biaya perhitungan luas lahan yang akan ditanganani secara khusus oleh Korps Khusus (Korsup) dari KPK. Bukan di Maluku saja tetapi di semua Intitusi Kepolisian dan Kejaksaan di Indonesia sering terkendala dengan biaya pemeriksaan saksi ahli. Bahkan untuk satu Kejaksaan tinggi hanya mampu menyelesaikan satu kasus korupsi saja,” ungkap Jenderal Polisi Wanita berpangkat dua bintang emas  itu.

Lanjutnya, selain itu untuk menjalin kerja sama yang baik dengan aparat penegak hukum yang ada di Maluku, dalam kunjungan KPK ke Maluku ini juga adalah untuk melihat secara langsung koordinasi yang dibangun oleh aparat penegak hukum di Maluku dalam membantu KPK memberantas tindak pidana korupsi yang ada di Maluku.

“ Mudah-mudahan dalam kunjungan langsung yang dilakukan oleh saya selaku wakil pimpinan KPK RI ke Maluku, tidak ada kasus korupsi yang sangat menonjol di Maluku. Namun satu saat bila ada kasus korupsi yang menonjol di Maluku, maka KPK lah yang akan turun secara langsung untuk menangani kasus tersebut, “ tuturnya.

Dikatakannya, untuk Maluku, sesuai dengan perbincangan Gubernur Maluku, Kapolda Maluku Maupun Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku dengan KPK belum pernah adanya operasi tangkap yang dilakukan oleh KPK terhadap pejabat-pejabat yang ada di Maluku dalam penanganan kasus korupsi.

“Selama ini untuk penanganan kasus korupsi yang dilakukan dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh pihak KKP di Maluku sendiri belum pernah terjadi,” Tuturnya.

Ditambahkannya, dari 38 laporan sasus korupsi dari Masyarakat Maluku, yang diterima oleh KPK dari Provinsi Maluku, rata-rata dilimpahkan oleh KPK kepada pihak APIT (Aparat Pengawas Internal). Sehingga dari laporan-laporan tersebut tidak sampai ke tindakan pidana korupsi melainkan perbaikan yang dilakukan oleh KPK kepada APIT dalam penanganan kasus korupsi. (IN-07)

Print Friendly, PDF & Email
Comments
To Top

This site is protected by wp-copyrightpro.com