Hukum & Kriminal

Kasus Tipikor Terminal Transit Passo, Penyidik Akui Belum Menerima Hasil Audit Dari BPK Maluku

Audit

Ambon, Maluku – Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku hinggi kini masih menunggu hasil audit perhitungan kerugian negara anggaran proyek mangkrak pembangunan terminal transit tipe-B yang berada di Desa Passo, Kecamatan Baguala, Kota Ambon. Penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku mengakui hingga kini belum menerima hasil audit dari  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku.

Pasalnya, pihak BPK sendiri masih harus menghitung secara cermat setiap item yang merupakan bagian dari proyek mangkrak yang menghabiskan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) senilai Rp.55 miliar lebih itu.

“Pihak BPK Perwakilan Maluku belum menyerahkan hasil auditnya kepada pihak penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku untuk ditindaklanjuti ke tahap selanjutnya yaitu ke Penuntut Umum. Karena berkas perkaranya masih di pihak BPK,” ungkap Kasi Penkum dan Humas Kejaksaan Tinggi Maluku , Samy Sapulette,SH, MH kepada Wartawan di ruang Pers Kejati Maluku, Kamis (8/02/2018).

Hal ini dikarenakan hasil perhitungan kerugian negara yang telah dihitung oleh BPK Perwakilan Provinsi Maluku akan dihitung kembali oleh BPK , apakah sudah lengkap atau masih perlu untuk ditambahkan.

 “Kita sebenarnya menunggu hasil kerja dari pihak BPK saja. Kalau hasilnya sudah dinyatakan selesai dari BPK, kami akan tindaklanjuti ke tahap berikutnya,” tutur Sapulette.

Dijelaskannnya, kalau ada petunjuk dari BPK untuk menambah data lagi, otomatis Penyidik Kejati Maluku yang menangani kasus tindak pidana korupsi anggaran terminal transit tipe-B, Passo ini, akan kembali memanggil pihak-pihak terkait untuk diperiksa dan meminta keterangan tambahan sesuai petunjuk dari BPK untuk menambah berkas yang sudah ada.

Menyinggung  soal  penambahan saksi-saksi yang masih akan dipanggil dan diperiksa oleh Penyidik Kejati Maluku, dirinya mengakui, kemungkinan yang belum diperiksa adalah   Panitia Pelaksana Kegiatan (PPK) yakni Jhon Lucky Metubun (JLM).  Pasalnya  JLM yang telah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus tipikor ini  terakhir di panggil Penyidik Kejati Maluku, namun lagi-lagi yang bersangkutan sendiri tidak hadir lantaran sedang berada di luar daerah.

“Kalau tidak salah penyidik telah memanggil dia (JLM-red), namun dia tidak datang memenuhi panggilan penyidik. Kemungkinan ke depan Penyidik akan memanggilnya lagi untuk dimintai keterangan untuk melengkapi berkas perkaranya,” Tandasnya.

Dijelaskan, sekiranya hasil audit BPK sudah turun ke penyidik dan dinyatakan sudah lengkap, pihak penyidik akan membuat pemberkasan dan lampirankan hasil audit BPK, kemudian diserahkan ke jaksa Penuntutan. Dan jaksa Penuntutan menelitinya, apakah sudah lengkap atau ada petunjuk Jaksa untuk dipenuhi.

“Jika hasil audit BPK dinyatakan lengkap dan diserahkan ke penyidik. Kemudian penyidik melampirkan dan menyerahkan ke Jaksa Penuntutan untuk diteliti. Apabila sudah lengkap, maka akan dilanjutkan ke tahap II. Kalau belum, masih pada tahap P-19 dengan mendapat petunjuk Jaksa Penuntutan untuk dipenuhi,” Jelasnya.

Untuk diketahui kasus proyek mangkrak Rp.55 miliar lebih ini, Penyidik  Kejati Maluku telah menetapkan 3 (tiga) orang sebagai tersangka, masing-masing, mantan Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon, Angganoto Ura (AU), Kontraktor Amir Gaus Latuconsina (AGL) dan PPK, Jhon Lucky Metubun (JLM).

Anggaran yang diperoleh untuk proyek pembangunan transit tersebut dari Kementerian Perhubungan, dan juga dana dari APBD Kota Ambon. (IN-07)

Print Friendly, PDF & Email
Comments
To Top

This site is protected by wp-copyrightpro.com