Seram Bagian Timur

DPRD SBT Ancam Jemput Paksa Kadis BPMD SBT

DPRD SBT Kantor

Bula,Maluku- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) lewat Komisi C mengancam akan menjemput paksa Kepala dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) SBT Jafar Kwairumaratu. Pemjemputan paksa dilakukan lantaran tiga kali diundang untuk melakukan rapat evaluasi yang bersangkutan selalu mangkir.

“Didalam tata tertib itu kalau 3 kali diundang kemudian tidak datang kemudian keempat kalinya tidak datang lagi maka kita akan meminta kepada Satpol PP untuk memaksa dia (kadis PMD) harus datang. Memanggil paksa karna ini kaitannya dengan hajat hidup masyarakat banyak dikabupaten Seram Bagian Timur, “tegas ketua komisi C DPRD SBT, Arobi Kilian kepada wartawan saat melakukan rapat kerja bersama mitra pada Rabu, (21/2/2018).

Pada agenda rapat dengan dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) itu, komisi C juga mengundang dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) namun tidak satupun perwakilan atau utusan dari PMD yang datang memenuhi undangan rapat yang dilayangkan DPRD. Hal ini membuat berang pimpinan maupun anggota komisi yang membidangi infrastruktur itu.

“Bukan saja kami sebagai pimpinan komisi tapi teman-teman anggota juga sangat menyesalkan bahkan mereka marah-marah pada saat kita membuka rapat kerja komisi dengan pemdes (PMD) ini karna sudah 3 kali kita undang dan tidak pernah ada kabar bahwa mereka tidak menghadiri rapat ini alasannya apa? Padahal, komisi C menganggap sangat penting agenda rapat yang kita gelar ini, “ungkapnya.

Dikatakan, kehadiran kepala dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) SBT Jafar Kwairumaratu pada rapat dengar pendapat dengan komisi C sangat penting untuk menjelaskan sejauh mana realisasi program Dana Desa (DD) tahun 2017 dikabupaten SBT. Selain itu, DPRD juga ingin mempertanyakan proses pemilihan kepala desa yang hingga kini belum dilakukan.

“Karna ini berkaitan dengan realisasi anggaran dana desa tahun 2017 dan kita mau evaluasi kaitannya dengan pemilihan kepala desa yang sampai saat ini masyarakat selalu bertanya-tanya kepada DPRD khususnya komisi C yang bermitra langsung dengan dinas ini, “katanya.

Selain tidak hadir, Kwairumaratu juga dinilai cuek terhadap undangan DPRD. Hal ini karena bila yang bersangkutan tidak hadir maka bisa mengutus salah satu staf untuk menyampaikan alasan ketidakhadirannya pada rapat dengar pendapat yang digelar DPRD.

“Tidak pernah hadiri dan tidak ada informasi bahwa alasannya apa sehingga tidak hadir, Kemudian ada halangan apa? Kan bisa disampaikan tapi sampai saat ini tidak sampaikan, kami sangat menyesalkan itu, “ungkap Kilian.

Kilian berharap pada undangan rapat berikutnya, kepala dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) SBT Jafar Kwairumaratu segera hadir memenuhi undangan yang dilayangkan lembaga legislatif tersebut. Ini agar Kwairumaratu bisa menjelaskan sejumlah hal yang menjadi pertanyaan publik selama ini salah satunya menyangkut pemilihan kepala des definitif dikabupaten SBT yang hingga kini masih terkatung-katung.

“Kita tidak punya tendensi apa-apa tapi kalau masyarakat tanya kita bisa menjelaskan. Misalnya mereka tanya kenapa pemilihan kepala desa belum jalan? Ketika mereka (PMD) memberikan penjelasan kepada kita maka kita juga bisa memberikan penjelasan rasional kepada masyarakat, sehingga tidak menjadi keresahan di masyarakat, “harapnya.

Tidak hanya soal pemilihan kepala desa, DPRD lewat komisi C juga akan mempertanyakan proses pencairan dana desa yang sering mengalami keterlambatan. Padahal,  kucuran dana tersebut harus secepatnya dilakukan untuk mempercepat penyerapan program unggulan Presiden Joko Widodo itu.

“Kita tahu bersama bahwa ada yang sampai bulan Desember baru jalan tahap pertama, Sementara Pemerintah pusat menginginkan ini jalan dengan baik. Apalagi dana desa ini adalah salah satu program unggulan bapak Presiden. Ini tidak main-main dan komisi C sangat konsen mengikuti dan mengawasi ini dengan baik. Teman-teman di komisi C sangat menyesalkan ketidakhadiran sudara kadis ini, kita telepon nomor tidak pernah aktif, “sesal Kilian.

Untuk itu, Kilian meminta bupati Seram Bagian Timur, Abdul Mukti Keliobas segera mengevaluasi kinerja anak buahnya yang tidak menghargai undangan yang dilayangkan DPRD sebagai lembaga eksekutif yang bermitra langsung denga Pemerintah.

“Atas nama lembaga saya sangat menyesalkan dan meminta kepada Pak bupati agar evaluasi yang bersangkutan. Lembaga legislatif ini kan sejajar dengan eksekutif dan ini undangan pimpinan DPRD yang kemudian tidak pernah dihargai, “harap politisi PDIP ini. (IN-17)

 

Print Friendly, PDF & Email
Comments
To Top