Maluku

Dalami Dugaan Pelanggaran Pidato Politik Betaubun, Bawaslu Maluku Periksa Richard Louhenapessy

Edison Betaubun 2

Ambon, Maluku – Setelah melayangkan surat panggilan, Senin (26/2/2018) kemarin, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Maluku, hari ini memeriksa Ketua DPD Golkar Kota Ambon, Richard Louhenapessy dan Sekretaris DPD Golkar Kota Ambon Maks Siahay sebagai saksi, Selasa (27/2/2018). Mereka diperiksa terkait Pidato Edison Betaubun dalam rapat umum terbuka Partai Golkar yang berlangsung di Aula Sporthall beberapa waktu lalu yang berbuntut pada dilaporkannya yang bersangkutan oleh GMKI Cabang Ambon ke Bawaslu Maluku.

“Surat sudah dilayangkan kemarin, Senin (26/2/2018) kepada Pimpinan DPD Partai Golkar  Kota Ambon.  Yang datang ketua DPD Partai Golkar Kota Ambon sendiri Richard Louhenapessy, bersama dengan Sekretaris partai Golkar, Maks Siahay Keduanya diperiksa tadi, Selasa (27/2/2018) pukul 9.20 WIT-pukul 11.00 WIT oleh pihak Kejaksaan, Bawaslu dan pihak Kepolisian yang tergabung dalam sentra Gakumdu,” ungkap Koordinator Divinsi Organiosasi dan SDM Bawaslu Provinsi Maluku, Astuti Usman, S.Ag,SH, kepada Wartawan usai menghadiri Dialog Interaktif, RRI bersama Humas Polda Maluku, yang berlangsung di Ambon, Selasa (27/2/2018).

Dikatakannya, dari kedatangan kedua fungsionaris Partai Golkar ke Kantor Bawaslu Provinsi Maluku, pihak Bawaslu Maluku belum dapat menyimpulkan, apakah pernyataan Edison Betaubun diklasifikasikan sebagai  pelanggaran Pidana Pemilu atau Pelanggaran Pidanan Umum.

“Tentunya permasalahan (Pernyataan Edison Betaubun) ini masih dalam proses untuk penyelidikan. Kita masih menunggu keterangan saksi. Pihak pelapor juga sudah dimintai klarifikasi pada 2 hari yang lalu. Olehnya itu, Bawaslu Provinsi Maluku telah mengantongi lebih dari 2 alat bukti. Dan itu sudah cukup, ” Ungkapnya.

Lanjutnya,dari dua alat bukti yang dikantongi, kendatipun tidak dihadiri oleh Edison Betaubun, pihaknya akan menyimpulkan kasus tersebut apakah merupakan  Pidana Pemilu atau Pidana Umum.

Astuti Usman, S.Ag,SH

Koordinator Divinsi Organiosasi dan SDM Bawaslu Provinsi Maluku, Astuti Usman, S.Ag,SH

Jika berhubungan dengan Pidana Pemilu (Administrasi Pemilu) pihaknya akan turun tangan langsung menanganinya, sebaliknya jika hal itu merupakan pidana umum, maka pihaknya akan merekomendasikan kasus tersebut kepada pihak berwajib yakni pihak Kepolisian.

“Kendati beliau (Edison Betaubun) tidak menghadiri panggilan Bawaslu, namun berdasarkan video dan dokumen dokumen yang kami dapatkan sudah sangat akurat. Mungkin dua hari kedepan, kami sudah bisa menyampaikan hasilnya kepada Publik, apakah pernyataan yang bersangkutan masuk dalam rana Pidana Pemilu (adminstrasi) yang akan ditangani oleh kami, atau masuk pidana umum yang nantinya akan direkomendasi ke pihak-pihak yang berwajib untuk menindaklanjuti,” Jelasnya.

“Kalau itu masuk dalam tindak pindana, maka akan ditangani oleh pihak Kepolisian, bila itu masalah administrasi Pemilu,maka akan ditangani oleh Bawaslu Maluku. Kami tegaskan kepada seluruh Masyarakat Maluku apapun bentuk kasus yang berkaitan dengan pelanggaran pentahapan Pemilu, Bawaslu Provinsi Maluku tidak main-main dengan masalah tersebut. Kami akan mengambil tindakan keras terkait dengan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh siapapun tanpa pandang bulu, apakah itu Gubernur, maupun Pimpinan Partai Pusat sekalipun akan ditindak sesuai dengan sanksi dan aturan yang berlaku,” Tandasnya. (IN-07).

Print Friendly, PDF & Email
Comments
To Top