Hukum & Kriminal

Surat Terbuka Reonaldo Silooy Pada Kejati Maluku, dan Masyarakat SBB

Sidang Silooy

Ambon, Maluku – Tuntutan Jaksa atas Pasal 2 UU Tipikor dari fakta persidangan belum dapat dibuktikan  adanya aliaran anggaran ke Reonaldo Silooy untuk memperkaya diri sendiri dn kelompok. Kini tuntutan Jaksa diarahkan ke Pasal 3 UU Tipikor terkait dengan penyalahgunaan kewenangan. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Drs. Reonaldo Silooy, MM pun dijerat atas surat telaahan staf atas pencairan dana ADD dan DD, Jaksa memaksakan  ada kerugian negara.

Dari sekitar 10 kali persidangan tidak satupun bukti yang mengarahkan, bahkan ada dana yang mengalir ke Silooy.

Dalam Pledoinya yang diterima media ini, sekaligus sebagai surat terbuka khususnya bagi Kejaksaan Tinggi Maluku, Pemerhati Hukum, dan seluruh komponen masyarakat di Kab SBB, terkait dengan tuntutan kasus ini bahwa, Saya tidak bersalah atas dugaan penyelewengan ADD dan DD sesuai dengan tuntutan Jaksa dan fakta persidangan, berisi sebagai berikut:

Dugaan kasus ini berawal, pada 22 Juni 2015 terjadi aksi demonstrasi para raja/Kades terkait belum dibayarkannya TPAPD dari Bulan Januari-Juni 2015 (6 Bulan) dan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Melihat kondisi yang ada, sebagai bawahan saya laporkan kepada Bupati, Jacobus F Puttileihalat dan atas petunjuk Bupati, beliau mengarahkan para demonstran diarahkan ke Restoran Lucipara dan tidak boleh masuk ke kantor Bupati, nanti beliau akan memberikan arahan, namun setelah berkoordinasi sesaat dan karena kesibukan bupati, maka saya diperintahkan untuk memberikan arahan didampingi oleh Kabag Pemerintahan. Arahan yang saya berikan meliputi :

TPAPD melekat pada ADD dan ADD diakomodir dalam APBD KAB SBB tiap tahunnya.

TPAPD tidak bisa dicairkan, karena APBDes masing-masing Desa belum ditetapkan, Peraturan Bupati (Perbup) tentang besaran masing-masing desa belum ditetapkan. Sesuai aturan TPAPD tidak bisa dicairkan, karena semua dokumen terkait TPAPD belum ada. Setelah raja/Kades mendengar penjelasan tersebut massa beringas, “Apa salah kami, sehingga kami tidak dibayarkan TPAPD” kami sangat membutuhkan TPAPD untuk biaya hidup kami yang tinggal di pesisir, kepulauan dan pegunungan yang terisolir, sementara Pemda SBB selama ini mengatakan kami adalah “GARDA TERDEPAN dan UJUNG TOMBAK pembangunan. Pemda SBB jangan menganaktirikan kami yang tinggal dipelosok negeri ini. “Bapak-bapak kalau gaji terlambat dalam satu bulan juga menjerit dan protes, sementara kami ini sudah 6 bulan hak-hak kami belum dibayarkan, apakah tidak ada kebijakan dari Bupati, kalau nanti ADD dibayarkan kami siap menggantikannya setelah ADD dibayarkan.

Kami melaporkan situasi yang terjadi kepada bupati, kemudian langkah Bupati memanggil Kepala Dinas Keuangan (Abraham Niak) untuk membahas nasib para Pendemo (Raja/Kades). Bupati juga mempertanyakan, dimana Pak Sekda, kemudian saya jawab, Pak Sekda sementara tugas dinas diluar daerah, dan saya mewakili Sekda. Kemudian saya meminta ijin kepada Bupati untuk menghubungi dan berkoordinasi dengan Pak Sekda (Mansur Tuharea).

Hasil koordinasi dengan Pak Sekda memerintahkan untuk membuat telaahan Staf, beliau (Sekda) akan menghubungi DPPKAD minta masukan terkait substansi demonstrasi para raja/Kades agar Pemda SBB mengambil kebijakan untuk segera membayarkan TPAPD.

Sesuai surat tuntutan Nomor Register Perkara : Pds-07/SBB/Fd.1/04/2017 atas nama Drs. Reonaldo Silooy, MM terkait perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan/Penyimpangan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Kab SBB TA 2015. Tuntutan ini tidak ada kaitan sama sekali antara ADD dan DD, namun masalah ini muncul berkaitan dengan PANJAR DARI KAS DAERAH untuk TPAPD. Bukan panjar ADD untuk membayarkan TPAPD, karena didalam Kas Daerah adalah akumulasi dari semua harta kekayaan daerah Kab SBB. Karena ini sifatnya panjar dan diambil dari Kas Daerah, maka wajib hukumnya para Raja/Kades untuk mengembalikannya.

Bila terjadi penyelewengan ADD dan DD sesuai dengan dakwaaan maupun tuntutan dalam kasus ini, maka unsur material/alat bukti yang harus terpenuhi adalah berapa jumlah DESA yang tidak menerima ADD dan DD atau berapa jumlah Desa yang mendapatkan hak-haknya tetapi jumlah dananya berkurang sesuai dengan yang telah ditransferkan atau berkurang karena telah diselewengkan. Hasil pemeriksaan pengawasan internal (Bawasda Kab dan Propinsi) selaku Aparatur Pengawasan Internal Daerah (APID) maupun oleh pengawasan eksternal oleh BPK RI, tidak ditemukan satu DESA pun di Kab SBB yang tidak menerima ADD dan DD ataupun menerima, tetapi dananya berkurang atau diselewengkan. Apalagi hal ini dikait-kaitkan dengan Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN yang peruntukannya bukan untuk membayar TPAPD yang saat ini sementara disidangkan.

Dalam dakwaan PRIMER, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, tidak ada satu buktipun dalam fakta persidangan maupun keterangan saksi. Tidak ada satu rupiahpun dana tersebut mengalir ke saya sebagai tersangka atau orang lain. Pertanyaanya saat ini, apakah ada kebijakan saya yang dapat menguntungkan diri sendiri atau orang lain, sehingga telaahan staf yang saya buat Nomor : 414/53/BPDM-PD/VI/2015 tangal 12 Juni 2015 tentang usulan pengajuan permintaan pencairan ini dijadikan sebagai rujukan oleh Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat untuk menetapkan saya sebagai tersangka. Hal ini berdasarkan Surat perpanjangan Penahanan Nomor : PRINT-139/S.1.17/Fd.1/03/2017 tanggal 21 Maret 2017. Padahal dalam fakta persidangan semua terbantahkan, baik oleh staf DPPKAD maupun inspektorat dan Saksi Ahli.

Dalam masalah ini yang saya buat sebatas telaahan staf yang ditujukan kepada Sekda tentang USULAN PENCAIRAN TPAPD, hal ini sesuai tata naskah dinas yang telah dijadikan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku dalam jajaran Kemendagri termasuk Pemda SBB.

Telaah staf adalah saran atau pendapat atau sebuah kajian dengan menggunakan metodologi tertentu dalam menyikapi sebuah persoalan yang tidak dapat diselesaikan pada internal organisasi (OPD) karena harus melibatkan beberapa SKPD terkait, maka masalah tersebut harus dinaikan ke unsur pimpinan (Sekda). Saran pendapat tersebut dapat ditolak atau diterima tergantung kewenangan pimpinan. Struktur telaah staf dalam tata naskah dinas, yaitu : Pokok persoalan, Pra anggapan, Fakta dan data yang berpengaruh terhadap pokok persoalan, Kesimpulan dan Saran tindak.

Telaahan staf harus direspon oleh Sekda selaku pimpinan sebagai tujuan dari telaahan staf, hal ini tidak boleh direspon oleh (SKPD atau OPD lain) yaitu Kepala Dinas keuangan yang kedudukannya sama dengan saya (yaitu sama-sama staf). Perlu dijelaskan pula, bahwa status Kepala DPPKAD (Abharam Niak) adalah PLT yang kewenangannya sangat terbatas, tidak seperti pejabat DEFINITF. Karena untuk mengeluarkan uang atau anggaran dalam DPA OPD yang dipimpinnya harus berkoordinasi/berkonsultasi kepada Sekda selaku pengguna anggaran. Tetapi yang mengherankan atau ironis, telaahan staf yang saya buat belum mendapat respon (DISPOSISI) dari Sekda, faktanya Plt. DPPKAD telah mengeluarkan SPP, SPM dan SP2D untuk membayarkan gaji (TPAPD) Raja/Kades sebagai panjar dari KAS DAERAH dengan mengacu pada telaahan staf yang saya buat.

Dalam fakta persidangan, Sdr. Resty Tuanakotta menjelaskan bahwa SP2D yang dia (Resty Tuanakotta) buat tidak berdasarkan telaahan staf yang saya buat, karena dalam telaahan tersebut hanya bersifat saran dan pendapat, belum ada disposisi pimpinan dan hal tersebut telah disampaikan kepada Plt. Kadis DPPAD (Abraham Niak) tetapi Sdr. Resty didesak dan diperintahkan untuk membuat SP2D. Hal ini sejalan dengan pendapat atau Saksi Ahli, Prof. DR. S.E.Mon Nirahua, SH, M.HUM yang menegaskan bahwa permintaan uang beresiko terhadap panjar dari Kas Daerah adalah kewenangan Bupati selaku Kepala Daerah (Diskresi). Kewenangan ini tidak DELEGATIF, sehingga harus ada perintah tertulis dari Bupati maka SP2D tersebut dapat diterbitkan.

Dalam fakta sidang, berdasarkan kesaksian Auditor Inspektorat Kab SBB, Indra Maruapey menegaskan bahwa pengeluaran uang yang berupa panjar dari Kas Daerah, seharusnya ada perintah tertulis dari Bupati, Jacobus F Puttileihalat yang memiliki hak Diskresi yag tidak dimiliki oleh siapapun di Kab SBB.

Sesuai fakta persidangan, ada uang yang diantarkan oleh Plt Kepala DPPKAD (Abraham Niak) ke ruangan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kebetulan saya tidak berada di tempat, maka uang tersebut diterima oleh Sdri. Fredrika Puttileihalat sebesar Rp 260 juta, dan setelah saya diberitahu bahwa telah ada uang, maka saya perintahkan untuk segera menuju ke lokasi Restoran Lucipara yang berjarak sekitar 200 meter dari Kantor BPMD untuk segera membayarkan kepada Raja/Kades. Pertanyannya adalah, bagaimana uang tersebut bisa keluar dari Kas Daerah, tanpa ada dokumen SP2D dan hal ini adalah inprosedural dan yang sangat mengherankan serta ada kejanggalan yang kentara bahwa sampai saat ini Plt. Kepala DPPKAD (Abraham Niak) tidak di BAP oleh Kejaksaan, termasuk mantan Bupati, Jacobus F Puttileihalat sampai hari ini tidak di BAP oleh Kejaksaan, karena mantan Bupati tidak memiliki Hak Imunitas atau kekebalan hukum, hal ini sangat penting untuk mengetahui atau menjelaskan kronologis uang panjar dari Kas Daerah ini dikeluarkan.

Pada saat proses pembayaran saya diinformasikan oleh Staf saya, bahwa pada LHP BPK RI Tahun 2015, direkomendasikan bahwa pembayaran TPAPD TA 2015 tidak boleh dibayarkan kepada Raja/Kades yang telah habis masa jabatannya, namun selama 10 tahun terakhir hal tersebut secara kontinyu tetap dibayarkan, sehingga berpotensi terjadinya kerugian negara sekitar Rp 2,5 miliar. Seharusnya saya mendapatkan apresiasi terkait langkah saya yang telah menyelamatkan kerugian negara sebesar Rp 150 juta, meskipun mendapat reaksi keras dari para Raja/Kades.

Berdasarkan LHP BPK RI Tahun 2016 terhadap laporan keuangan Pemda SBB TA 2015 menegaskan penyaluran dan pelaporan ADD sebesar Rp 1.964.200.000 tidak sesuai ketentuan. Memberikan rekomendasi kepada Bupati SBB agar :

a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku selaku pengguna anggaran yang lalai dalam pengendalian dan pengawasan.
b. Memerintahkan kepala BPM untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Bendahara pengeluaran yang kurang cermat dalam melaksanakan tugasnya dengan mempertanggungjawabkan sisa dana sebesar Rp 108.300.000,- dengan menyetorkan ke Kas Daerah.
c. Meminta Kepala Desa untuk menyetorkan penghasilan tetap kepala Desa ke Kas Daerah sebesar Rp 1.497.900.000,-
d. Rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh Bupati SBB dengan mengeluarkan Surat Perintah Nomor 700/114 Tahun 2016, di Piru, 11 Juli 2016 tertanda Jacobus F Puttileihalat, S.Sos dengan dasar surat perintah sebagai berikut :
1) Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan daerah Kab SBB TA 2015.
2) LHP Nomor 11.C/XIX-AMB/06/2016 tentang laporan hasil pemeriksaan kepatuhan terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan Nomor 5.
3) Memberi perintah kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa untuk :
a) Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Bendahara Pengeluaran yang kurang cermat dalam melaksanakan tugasnya.
b) Mempertanggungjawabkan sisa dana sebesar Rp 108.300.000 dengan menyetorkan ke Kas Daerah.
c) Meminta kepada Kepala Desa terkait untuk menyetorkan penghasilan tetap ke Kas Daerah sebesar Rp 1.497.900.000,-
Sebelum LHP BPK RI TA 2015 keluar, saya dipanggil untuk melakukan konfirmasi sekaligus mengklarifikasi TPAPD TA 2015 oleh BPK RI, namun pada saat itu saya sudah ditugaskan sebagai Plt. Kepala Bappeda. Setelah LHP BPK RI TA 2015 keluar, saya bukan sebagai pihak yang bertanggungjawab atas persoalan TPAPD TA 2015. Seyogyanya yang harus bertanggungjawab adalah Bendahara dan Raja/Kades yang harus menyelesaikan secara adminitratif, dan diberikan ruang dan waktu selama 60 hari.

Pada saat BAP di Kajari Piru, saya dipanggil oleh Kajari di ruang kerjanya (Rustam Darmo, SH) saya jelaskan bahwa terkait persoalan yang saya hadapi sudah ada LHP dari BPK RI yang menetapkan pihak-pihak yang bertanggungjawab terhadap proses pembayaran TPAPD, yaitu para Raja/Kades dan Bendahara Pengeluaran dan sudah ditindaklanjuti oleh perintah bupati sebagaimana uraian diatas. Jadi, waktu pengembalian diberikan waktu selama 60 hari atau dua bulan, karena sesuai temuan BPK RI terdapat kesalahan administrasi negara, jika melewati waktu yang telah ditentukan maka akan diproses hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertanyaannya, apa dasar hukum penetapan saya sebagai tersangka oleh Kajari Seram Bagian Barat, karena saya bukan merupakan pihak sesuai temuan LHP BPK RI. Maka Kajari mengarahkan saya, untuk menghubungi Inspektorat Daerah guna menyampaikan LHP BPK RI dan Surat Bupati sebagai tindak lanjut, olehnya keluarlah surat Inspektorat Daerah Nomor : 700/06/2017, tanggal 9 Pebruari 2017 yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Piru, perihal Informasi Temuan dan Tindaklanjut Hasil pemeriksaan BPK RI Nomor 11.C/HP/XIX.AMB/06/2016 tanggal 21 Juni 2016. (terlampir..mohon ijin yang mulia untuk saya bacakan).

Setelah Saya ditahan di RUTAN, maka Pemda SBB melalui Inspektorat Daerah menyurati Kajari Seram Bagian Barat Nomor : 700/35/IV/2017, tanggal 3 April 2017 perihal permohonan penangguhan penahan. Dan Inspektorat Daerah menyurati Jaksa Agung RI di Jakarta dengan Surat Nomor 700/48/N/2017 tanggal 17 April 2017 perihal Laporan Kasus Tipikor (terlampir,…mohon ijin yang mulia untuk saya bacakan). Dari kesimpulan diatas, bahwa organisasi tempat saya mengabdi dan berkarya di Pemkab SBB menyatakan saya benar-benar tidak bersalah sedikitpun dalam persoalan yang saya hadapi saat ini, bahkan dari fakta-fakta persidangan dan keterangan para saksi seakan-akan saya diseret-seret dalam pusaran korupsi.

Saya diangkat sebagai Plt. Kepala BPMPD dengan Keputusan Bupati Nomor : 821-2-22 tahun 2015 tanggal 11 Pebruari 2015, dibebaskan dari Plt. Kepala BPMPD dengan Keputusan Bupati Nomor : 821-2-251 Tahun 2015 tanggal 25 Juli 2015. Diangkat dengan Surat Perintah Bupati Nomor : 821-2/202 tanggal 27 Juli 2015 sebagai Plt. Kepala Bappeda Kab SBB. Terhadap tuntutan terkait penggunaan dana sebesar Rp 53.226.130 yang dituduhkan ke saya, dalam fakta persidangan membuktikan dipakai untuk kegiatan sosialisasi bagi perangkat Desa atau Bimtek pada Bulan Oktober 2015 yang dilaksanakan oleh pengganti saya yaitu Plt. BPMPD, Woody Andi Alen Timisela kurang lebih sekitar Rp 30 juta dan sisanya digunakan untuk biaya pelantikan 4 Kades pada Bulan Septemter 2017. Padahal, dalam dua moment tersebut saya sudah tidak lagi menjabat sebagai Plt. Kadis BPMPD, mengapa saya ditarik-tarik ke kasus tersebut. Perlu dijelaskan, bahwa biaya pelantikan para kepala Desa telah dianggarkan dalam APBD TA 2015 yang tertuang dalam DPA BPMPD sebesar Rp. 1,4 miliar untuk pelantikan sekitar 45 Raja/Kades. Karena pelantikan hanya 4 orang maka dana yang dikeluarkan melalui Kas Daerah dicairkan oleh Sdri. Noviana Manupassa kemudian diserahkan kepada PPTK (Hatijah Patty, SIP/Kasubid Pendataan dan Lomba Desa) dari kegiatan pemilihan dan pelantikan Raja/Kades, kemudian oleh PPTK diserahkan kepada Sdri. Amelia Tayane sebesar Rp 20 juta dari yang dicairkan sebesar Rp 35 juta dan disaksikan oleh Plt. Kepala BPMPD (Woody Andi Alen Timisela), pencairan 30 Desember 2015 dan diserahkan minggu pertama Bulan Januari 2016. Pernyataan PPTK (terlampir).

Perlu diketahui untuk kegiatan Bimtek maupun pelantikan Raja/Kades, telah terakomodir dalam APBD murni ataupun APBDP Tahun 2015, terkait pengeluaran dari Sdri. Meggy Pattirane adalah sifatnya rutin, hal ini tidak dapat saya selesaikan karena saya sudah dimutasikan ke Bappeda, sehingga saya tidak bisa mengeluarkan Ganti Uang (GU) untuk menyelesaikan pengeluaran rutin tersebut. Pengeluaran rutin tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan merupakan tanggungjawab Plt. BPMPD yang menggantikan saya, kecuali apabila uang tersebut disalahgunakan, maka uang itu adalah tanggungjawab saya dan hal ini sejalan dengan pendapat Saksi Ahli.

Terkait pengeluaran yang dilakukan Bendahara Pengeluaran, Meggy Pattirane sebesar Rp 36 juta perlu dijelaskan, bahwa pengeluaran ini terkait dengan pembiayaan makan para pendemo, fasilitasi aparat keamanan dan membayarkan transportasi Raja/Kades yang telah habis masa jabatannya sebesar Rp 100.000/Kades. Disamping itu, untuk biaya transportasi 3 orang staf BPMPD mendampingi Asisten II mewakili Bupati pergi melayat (acara kedinasan) pemakaman Ibu Raja Patahuwe, nominal saya tidak tahu pasti (bendahara yang dapat menjelaskan), selain itu juga untuk belanja ATK dan operasional kendaraan bermotor. Dalam tuntutan disebutkan penggunaan dana sebesar Rp 53.226.130 maupun Rp 36 juta yang dikeluarkan Sdri Meggy Pattirane untuk kepentingan Dinas maupun kepentingan lainnya, faktanya tidak ada satu rupiahpun dana yang digunakan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lainnya, hal ini terbukti dalam fakta persidangan dan kesaksian dua tersangka lainnya (Bendahara).

Berdasarkan uraian tersebut di atas dan dari fakta persidangan, kepada Yth. Bapak/Ibu Hakim yang mulia dan terhormat, maka dengan ini saya minta untuk dibebaskan dari segala tuntutan. Berdasarkan integritas yang dipercayakan kepada saya selama ini, saya selama 13 tahun dan sampai saat ini saya dipercayakan sebagai Ketua Lembaga Pengembangan Paduan Suara Gerejawi, Ketua Panitia Sidang Sinode MPL Maluku dan Maluku Utara, Ketua Panitia Rapat Teknis Para Pendeta-Pendeta se Maluku dan Maluku Utara. Hal ini hanya bisa dipercayakan kepada orang yang memiliki integritas, sehingga sangat naif kalau saya mengkorupsi ADD dan DD sebagaimana tuntutan tersebut diatas. Oleh karena itu, sekali lagi saya memohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu Hakim yang mulia dan terhormat, maka dengan ini saya minta untuk dibebaskan dari segala tuntutan dan dinyatakan tidak bersalah dan segera merehabilitasi nama baik saya. (IN-01/JSY)

Print Friendly, PDF & Email
Comments
To Top