Maluku

Panwaslih SBB Diduga Tilep Anggaran Operasional Panwascam, Bawaslu Maluku Angkat Bicara

Bawaslu Maluku

Ambon, Maluku – Soal pengelolaan anggaran dana operasional yang diduga ditilep oleh oknum tak bertanggungjawab di lembaga Panwaslih SBB, di bantah oleh Kepala Sekertariat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Maluku Dr. La Bayoni S.IP, M.Si.

Bayoni yang ditemui, Intim News diruangan kerjanya, Jumat (12/01/2018), membantah adanyanya isu miring terhadap Ketua dan Komisioner SBB.

Baginya, berdasarkan pagu anggaran hibah yang dikucurkan oleh Pemerintah Provinsi Maluku kepada Bawaslu Provinsi Maluku, ditransfer ke rekening Bawaslu Provinsi Maluku dengan anggaran hibah sebesar Rp,14 miliar.

“Untuk anggaran Hibah sebesar 14 miliar yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Maluku kepada Bawaslu Provinsi Maluku dan akan diberikan kepada Panwas Kabupaten/ Kota yang ada di 11 Kabupaten yang ada di Provinsi Maluku,” tutur La Boyoni.

Lanjutnya, dalam anggaran Hibah tersebut, Bawaslu kemudian akan menyerahkan kepada Panwas Kabupaten/Kota dengan pengelolaan keuangannya hanya dibayarkan biaya honorer dari setiap Komisioner Panwas yang ada di 11 Kabupaten tersebut.

“Untuk informasi adanya anggaran operasional yang diduga digelapkan oleh Komisioner Panwaslih yang ada di Kabupaten SBB, itu tidak benar. Memang benar ada anggaran yang akan diberikan oleh Bawaslu Provinsi Maluku kepada Panwas yang ada di 11 Kabupaten yang adi di Maluku. Anggaran tersebut diberikan oleh Pemerintah Provinsi Maluku melalui anggaran Hibah yang kemudian baru dicairkan anggarannya pada, Kamis (11/01/2018) kemarin “Ucapnya.

Dikatakannya, dalam dana hibah yang diterima oleh Bawaslu Provinsi Maluku dari Pemerintah Provinsi Maluku, memang ada anggaran yang diperuntuhkan untuk biaya operasional, berupa sewa gedung, pembelian ATK.

“Hari ini (Jumat 12 Januari 2018) Bawaslu Provinsi Maluku telah mengirim anggaran tersebut ke Panwas di 11 Kabupaten/Kota yang ada di Maluku. Untuk total keseluruhan anggaran Hibah yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Maluku yaitu sebesar Rp 75 miliar,” Ungkapnya.

Menurutnya, anggaran Rp 75 miliar itu dikucurkan oleh Bawaslu melalui 2 tahap yaitu ditahun 2017 satu tahap dengan anggaran Hiba sebesar Rp 5 miliar, dan ditahun 2018 sebesar Rp. 70 miliar.

Anggaran Rp 5 miliar tahap pertama tahun 2017 itulah yang diberikan oleh Bawaslu kepada Panwas yang ada di 11 Kabupaten/Kota. Dari kucuran anggaran hiba Rp. 5 miliar tersebut tidak ada anggaran operasional kepada Panwascab. Untuk kucuran anggaran Hiba tahap ke 2 ditahun 2018, dikucurkan oleh Pemerintah Provinsi Maluku melalui 6 tahap,yaitu pada bulan Januari 2018, pada awal bulan dan akhir bulan. bulan Februari sebanyak 2 kali, dan pada Bulan Maret sebanyak 2 kali.

Dijelaskannya, untuk anggaran Hiba di tahun 2018 sebesar Rp 75, untuk Bawaslu Provinsi Maluku hanya menerima anggaran Rp 10 miliar, dari Rp 65 miliar sisinya langsung ditransfer ke nomor rekening masing-masing Panwas yang ada di 11 Kabupaten/Kota di Maluku. Anggran Hibah tersebut tidak pernah mengendap di Bawaslu Provinsi Maluku.

“Dari anggaran Hibah yang dikirimkan oleh Bawaslu Provinsi Maluku tersebut, ada 6 mata anggaran perbelanjaan yaitu pembayaran gaji kepada semua tenaga honores yang ada di Panwas, Kabupaten/Kota maupun Panwas yang ada di Kecamatan sampai kepada Pengawas Pemilih Lapangan. Untuk pembiayaan tenaga honorer bagi PPL bila telah dibentuk oleh Panwas Kecamatan. Begitu juga dengan pembiayaan tenaga honorer bagi Panwas Kecamatan,bila telah dibentuk oleh Panwas Kabupaten/Kota,paling lambat 4 bulan. Biaya Sekertariat,operasional dan sewa mobiler, dan ATK yang dicairkan secara bertahapan,”Pungkasnya.

Dikatakan, ucuran anggaran secara bertahap tersebut sesuai dengan MOU yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Maluku dengan Pemerintah Provinsi Maluku. Saya selaku Kerua Kesekertariatan Bawaslu Provinsi Maluku menjamin,setiap anggaran hibah yang diberikan kepada Panwas yang ada di 11 Kabupaten/Kota dan Panwas Kabupaten/Kota juga tetap transparan dengan anggaran hibah yang diberikan kepada Panwas Kecamatan.

” Sistem pengucuran anggaran hibah yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Maluku,diawasi secara ketat,sehingga tidak ada penggelapan anggaran yang dilakukan oleh Panwas Kabupaten/Kota maupun Panwas Kecamatan yang dibuktikan melalui laporan pertanggung jawab dari Panwas Kabupaten/Kota maupun Panwascab,” Tandasnya. (IN-07)

Baca Juga : Panwascam Se Kab. SBB Menjerit, Dana Operasional Diduga Ditilep

Print Friendly, PDF & Email
Comments
To Top