Seram Bagian Barat

Panwascam Se Kab. SBB Menjerit, Dana Operasional Diduga Ditilep

Korupsi Panwaslih

Piru, Maluku – Puluhan penyelenggara Panitia Pengawas Pilkada Gubmal menjerit, pasalnya selama dua bulan terakhir ini mereka hanya menerima gaji, sementara dana operasional seperti uang sewa sekretariat kecamatan, uang sewa mebelair, sewa laptop, printer hingga kini diduga digelapkan oknum tertentu.

Demikian keluh beberapa personil penyelenggara Panwascam 11 Kecamatan pada media ini yang enggan namanya dipublikasikan di Piru, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kamis (11/1/2018). Diungkapkan, berdasarkan penjelasan kasek provinsi,Bulan Januari  uang sewa bangunan cair seluruhnya, namun hingga pertengahan Bulan Januari 2018 belum ada tanda-tanda akan dicairkan.

Anggaran yang diperuntukan bagi Panwascam itu diduga disalahgunakan oleh oknum-oknum yang menjadikan lembaga Panwaslih sebagai sebuah mata pencaharian bukan lembaga untuk mengabdi.  Kondisi di Sekretariat Panwaslu Kab SBB diperparah dengan tidak adanya transparansi dari pihak sekretariat  termasuk dalam tubuh Komisioner sendiri.

“Saat ini hanya dua bulan kita terima gaji, sementara Dana operasional seperti uang sewa bangunan belum ada, sementara kita di suruh dan didesak harus membentuk kesektariatan, uang sewa mebelair, sewa laptop, printer juga seng ada. Kalau perlu oknum Sekretaris Panwaslih segera diganti, karena tidak transparan dalam menggunakan anggaran dan biaya operasional lainnya, ” tegas anggota Panwascam yang diiyakan sesama Temannya.

Dikatakan, informasi dari penjelasan kasek Provinsi Bulan Januari ini uang sewa bangunan cair seluruhnya, namun hingga kini belum Cair juga.

“Saat ini yang jadi masalah, kita sudah pinjam uang kiri kanan untuk bayar sewa bangunan dan kelengkapan lainnya, tapi belum ada signal penggantian. Mau taruh dimana beta punya muka kalau bulan ini tidak cair juga. Karena uang sewa bangunan, uang mebelair, uang sewa peralatan kantor dan yang harus cair saat ini uang pokja pembentukan PPL,” sesalnya.

Tak hanya itu,  ironisnya, anggaran verifikasi faktual Paslon perseorangan HEBAT juga belum dicairkan.

“Kami melihat Komisioner Panwaslu Kab SBB diduga ada kerja sama. Kami melihat Komisioner Kab SBB hanya omong kosong semua, mereka hanya menekan Sekretaris Panwaslu Kab SBB terkait SPPD mereka saja, tidak pernah memikirkan susahnya kerjaan pada tingkat kecamatan. Ironisnya lagi, Komisioner Panwaslu apabila turun ke kecamatan lebih berorientasi pada SPPD, kita menilai Panwaslu Kab. SBB kali ini payah dari komisioner sampe Kepala Sekretariat hanya sebatas mengejar SPPD,” pungkasnya.

Melihat kinerja Sekretaris Panwaslu saat ini, Panwascam meminta Bupati, Wakil, Sekda dan semua komponen yang berkepentingan melihat fenomena ini, dan  segera mengambil langkah tegas dan mengganti Sekretaris, jangan ini menjadi preseden buruk dan mengganggu semua tingkatan pelaksanaan Pilkada Gubmal 2018 Sistem pengawasan tidak maksimal.

Sementara Ketua Panwaslih Kabupaten Seram Bagian Barat Rahman Nurlete yang dikonfirmasi Intim News dari Ambon, Kamis (11/1/2018) membantah tudingan yang dialamatkan pada lembaga  yang dipimpinnya itu.

“Tidak benar. Terkait anggaran saya tidak pernah tahu menahu, karena saya bukan pengguna anggaran. Nanti kalau mau mengkonfirmasi itu coba cek ke Sekretaris atau Bendahara. Tapi selama ini, kita tidak pernah mendengar informasi dan  keluhan seperti itu,” Tandas Nurlete. (IN-01/JSY)

Print Friendly, PDF & Email
Comments
To Top