Hukum & Kriminal

Kasus Korupsi DD dan ADD Desa Kilang Bergulir, Polisi Kantongi Tersangka Baru

Korupsi Dana Desa

Ambon,Maluku-  Kasus dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Kilang, Kecamatan Leitimur Selatan, Kota Ambon, tahun 2016 sebesar Rp 865.266.000 (Delapan ratus enam puluh lima juta dua ratus enam puluh enam rupiah), yang ditangani oleh Unit Tindak Pidana Khusus Satreskrim Polres P.Ambon dan P.P.Lease, akhirnya dapat mengantongi pihak  yang diduga turut terlibat yakni Bendahara Pemerintah Desa, Stevanus Latuheru.

Nama itu dikantongi Penyidik UTPHUS Satreskrim Polres P.Ambon dan P.P.Lease,setelah usai melakukan pemeriksaan terhadap 2 orang saksi dari staf Pemerintah Desa Kilang, pada (4/10/2017), tahun kemarin.

Informasi yang dihimpun Intim News di Mapolres P.Ambon dan P.P.Lease, Kamis (4/01/2017), menyebutkan untuk penanganan kasus tindak pidana korupsi penyalah gunaan DD dan ADD, Desa Kilang tahun 2016,  yang ditangani oleh Penyidik UTPHUS Satreskrim Polres P.Ambon dan P.P.Lease telah mengantongi  nama yang merupakan pejabat inti dari Pemerintah Desa Kilang.

” 2 nama tersangka yang telah dikantongi Penyidik UTPHSUS Satreskrim Polres P.Ambon dan P.P.Lease yaitu Johanes Patihawean (Sekertaris Desa Kilang) dan Stevanus Latuheru (Bendahara Desa Kilang). Sebelumnya memang ada 2 nama yang dikantongi oleh Penyidik,namun berkenan Sekertaris Desanya telah meninggal dunia,sehingga Penyidik hanya mengantongi 1 nama tersangka saja yaitu Stevanus Latuheru (Bendahara Desa Kilang) yang masih terus dilakukan pengembangan Penyidikan oleh Penyidik UTPHSUS Satreskrim Polres P.Ambon dan P.P.Lease,” ungkap Sumber Polres P.Ambon dan P.P.Lease yang enggan namanya dipublikasi itu.

Diketahui sebelumnya, untuk permasalahan kasus penyalahgunaan tindak pidana korupsi DD dan ADD,Desa Kilang tahun 2016 senilai Rp 865.266.000, (Delapan ratus enam puluh lima juta dua ratus enam puluh enam rupiah),dilaporkan ke Polres P.Ambon dan P.P.Lease, (4/10/2017), berawal dari laporan 2 orang saksi warga Kilang, S.L dan MDS alias M yang melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan DD dan ADD yang diduga digunakan oleh Sekertaris Desa dan Bendahara Desa Kilang untuk kepentingan pribadi keduanya.

Laporan 2 warga Desa Kilang yang teregister dalam Laporan Polisi nomor : LP -/580/X/Maluku/Res Ambon, menjelaskan kucuran DD dan ADD Desa Kilang tahun 2016 yang telah ditransfer ke rekening desa tersebut diperuntuhkan bagi pembangunan 3 infrastruktur yang ada di Desa Kilang yaitu,sarana jalan,sarana pendidikan dan saluran air bersih dengan kucuran anggaran tahap pertama sebesar Rp 658.186.000 (Enam ratus lima puluh delapan juta seratus delapan puluh enam rupiah).

DD dan ADD tahap pertama sebesar Rp 658.186.000, diperuntukan untuk membiayai beberapa sarana fisik dengan perincian: Rp 207.080.00 diperuntukan untuk pembangunan fisik yaitu pembangunan sarana air bersih, untuk pembangunan sarana jalan rabat beton menggunakan anggaran sebesar Rp 119.000.000 , untuk pembangunan sarana prasarana pendidikan Paud yang ada di Desa Kilang sebesar Rp 450.000.000. Dari kucuran dana ratusan juta rupiah yang diperuntuhkan untuk membiayai 3 kegiatan tersebut,yang dapat dilakukan hanyalah 2 mata anggaran masing-masing anggaran pembangunan sarana air bersih dan anggaran jalan rabat beton di Desa Kilang.

Sementara untuk anggaran pembangunan sarana prasarana pendidikan pembangunan Paud di Desa Kilang, sama sekali tidak kelihatan proses pembangunannya. Namun terperinci adanya anggaran sebesar Rp 48.000.000 yang digunakan untuk pembelian material dan bahan-bahan yang telah rusak karena tidak layak untuk dipakai dalam pembangunan sarana prasarana pendidikan Paud di Desa Kilang. Untuk kasus tindak pidana korupsi penyalagunaan DD dan ADD , dengan terlapor Almarhum Johanes Patihawean (Sekertaris Desa Kilang) dan Bendahara Desa Stevanus Latuheru disangkakan dengan Undang-Undang tindak pidana korupsi rumusan pasal 2,3 nomor 20 tahun 2001,perubahan Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi JO pasal 55,56 KUH Pidana tentang turut serta melakukan perbuatan korupsi dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun penjara dan paling lama 20 tahun penjara. (IN-07).

Print Friendly, PDF & Email
Comments
To Top