Kota Ambon

Karcis Lama Masih Beredar, Dishub Kota Ambon Disinyalir “Cari Untung”  

Karcis Parkir

AMBON, MALUKU – Pemerintah Kota Ambon dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Ambon, disinyalir melakukan pembiaran terhadap retribusi parkir yang telah habis waktu.

Hal ini terbukti dengan masih beredarnya karcis Retribusi Parkiran yang lama, dikalangan masyarakat yang dilakukan oleh para Juru Parkir pada sebagian besar areal parkiran yang ada di Kota Ambon.

Berdasarkan penelusuran INTIM NEWS ternyata didapati, alat bukti penggunaan lahan parkir yang diberikan kepada para pengguna jasa parkiran oleh para juru parkir (Jukir), adalah masih memakai karcis dengan Peraturan Walikota Ambon (Perwali) No.42 Tahun 2016 “Tentang Retribusi Parkir” dan dengan tahun masa berlaku yakni Tahun 2017. Padahal Perwali yang baru tentang retribusi parkiran No. 01 Tahun 2018 telah diberlakukan sejak Tanggal 02 Januari 2018.

Steve Palyama Wakil Ketua KNPI Maluku Bidang Pengamanan Aset Nagara Ketika dikonfirmasi media ini menyayangkan hal tersebut.

” Ini adalah penyakit lama yang sudah menjadi lahan bagi oknum-oknum dan tidak terlepas juga para pimpinan yang ada pada Dinas Perhubungan Kota Ambon untuk mencari keuntungan bagi diri dan kelompoknya melalui proses seperti ini,”katanya, Kamis (04/01/2018).

Menurutnya, hal ini berani ditegaskan olehnya sebab sejak 3-4 Tahun terakhir hal inilah yang menjadi bukti temuan oleh pihaknya, dan hal ini adalah objek yang sering dijadikan lahan oleh pihak-pihak yang ada didinas Perhubungan Kota Ambon untuk memperkaya diri sendiri.

” Ini bukan hal baru sejak empat tahun terakhir temuan kami dan selalu berulang kali dilakukan oleh para pihak yang ada di dinas Perhubungan Kota Ambon dan ini adalah lahan basah yang sering kali luput dari pengawasan dan pengontrolan lembaga terkait seperti  Inspektorat dan BPK, bahkan pada beberapa kasus yang serupa akan tetapi pada lembaga (Dinas) yang lain, malah kami menemukan ada dugaan pembiaran dan kesengajaan dibiarkan oleh Pihak Berwajib (Inspektorat), hal ini fakta karena kami pernah melakukan penelusuran langsung di beberapa instansi di kota Ambon, beberapa Tahun lalu,”jelas Palyama.

Ditambahkan Palyama, apa yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan kota Ambon ini adalah sebuah tindak pidana korupsi, yang mana sepengetuhan kita bersama bahwa penutupan tahun anggaran adalah pada setiap tanggal 31 Desember tahun berjalan. sehingga yang menjadi persoalan adalah, hasil pendapatan dari penggunaan karcis lama (Kadaluarsa) ini, akan dimasukan dalam pembukuan atau pelaporan pendapatan Tahun Anggaran yang mana? sebab tidak mungkin akan dimasukan pada pelaporan pendapatan tahun anggaran 2017 seperti yang tertuang dalam karcis tersebut.

” Ini kan sebuah tindakan penipuan terhadap masyarakat Kota Ambon dan juga para pengguna jasa parkiran, sebab bayangkan saja jika jumlah warga Kota Ambon sebanyak kurang lebih 100 ribu orang yang menggunakan jasa parkiran per harinya, berapakah uang rakyat yang telah dimakan oleh para koruptor yang ada di dinas Perhubungan kota Ambon, sekitar kurang lebih Rp.200 Juta yang telah dimakan oleh para koruptor,” terang Palyama.

Palyama menegaskan, hal ini jangan didiamkan saja oleh Walikota Ambon dan juga Sekot Ambon serta Wawali kota Ambon untuk segera mengambil tindakan tegas dan jangan hanya diberikan sanksi teguran, sebab ini dibiarkan maka akan semakin merusak nama baik pemerintah kota Ambon terutama dalam hal pelayanan publik.

Sementara hingga berita ini dipublish, pihak Dinas Perhubungan Kota Ambon belum dapat dimintai konfirmasi terkait masalah ini.  (IN-06)

Print Friendly, PDF & Email
Comments
To Top

This site is protected by wp-copyrightpro.com