Hukum & Kriminal

Dari Sidang Tipikor ADD, Kepala BPMPD SBB Diputus 1,6 Tahun Penjara

Putusan Silooy
Terdakwa Reionaldo Silooy duduk didepan majelis Hakim dalam sidang putusan Kasus Tipikor ADD SBB, Kamis (18/1/2018) di Pengadilan Negeri Ambon

Ambon,Maluku- Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, menjatuhi hukuman penjara kepada 3 terdakwa kasus korupsi alokasi dana desa (ADD) Kabupetan Seram Bagian Barat (SBB), tahun 2015, masing-masing Drs. Reionaldo Silooy, Mantan Plt Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) yang saat ini menjabat sebagai Kepala BPMPD SBB dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan, dan denda Rp 50 juta, Subsidier 1 bulan penjara, Megy Patirane dan Amelia Tayane yang merupakan Mantan Bendahara BPMPD, Kabupaten SBB dengan pidana masing-masing 1 tahun 6 bulan penjara, dan denda Rp 50 juta, Subsidier 1 bulan penjara .

Sidang dengan agenda putusan dipimpin langsung oleh  Didik Ismiyatun, SH (Hakim Ketua)  didampingi Jeni Tulak SH, MH,dan Bernard Panjaitan,SH (Hakim Anggota). Hadir seabgai Jaksa Penuntut Umum (JPU),  Jhino Talakua dari Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat.

Tampak Abdul Syukur Kaliki, SH dan Anthone Hatane, SH selaku Penasihat Hukum 3 terdakwa juga tampak pada sidang yang berlangsung, Kamis (18/01/2018).

Didik Ismiyatun SH, selaku Ketua Majelis Hakim yang memimpin sidang putusan tersebut menjatuhi hukuman penjara kepada ketiga terdakwa, karena terbukti melanggar, pasal 3 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang korupsi juncto pasal 55 ayat (1) KUH Pidana. Pasal 2 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang korupsi sebagai dakwaan primair.

Berdasarkan fakta sidang sebelumnya, hasil audit BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku menemukan adanya kerugian keuangan negara  sebesar Rp. 80 juta. Rp.41 juta telah digunakan untuk biaya pengamanan aparat kepolisian dan sisanya Rp.39 juta beserta seluruh sisa anggarannya telah dikembalikan oleh terdakwa Amelia Tayane kepada jaksa. Hal yang sama juga dilakukan oleh Drs Reionaldo Silooy, MM, dan Mantan Bendaharanya Megy Patirane.

Untuk anggaran dari APBD alokasi dana desa 92 Desa yang ada di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) tahun 2015 senilai Rp. 52,177,921.000. Anggaran itu berdasarkan Surat Keputusan Bupati SBB , tanggal 2 September 2015, tentang rincian Alokasi Dana Desa (ADD), untuk pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang ada di 92 Desa di Kabupaten SBB melalui program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Selain itu pula dalam pembayaran tunjangan aparatur Desa tahun 2015 dilakukan melalui 3 tahapan, tahap 1 berlangsung pada Bulan April 2015 dengan presentase sebesar 40%, tahap 2 pada Bulan Agustus 40% dan tahap 3 pada Bulan Oktober 20%.

Namun sampai Bulan Juni 2015 tidak ada proses pencairan Alokasi Dana Desa tahap pertama kepada 92 Desa di Kabupaten SBB, menyebabkan Aksi Demonstarasi dari 92 Aparatur Desa di SBB kepada Pemda SBB mempertanyakan tunjangan apratur pemerintah Desa yang belum terbayarkan dari Bulan Januari-Bulan Juni 2015.

Aksi demonstrasi dari 92 Desa tersebut, Pemda SBB memerintahkan BPMPD Kabupaten SBB untuk melakukan pencairan anggaran guna membiayai tunjangan aparatur desa dengan perjanjian, anggaran itu adalah sebuah pinjaman dan pengembalian anggaran yang dipijamkan oleh 92 Aparatur Desa harus dikembalikan ke  BPMPD pada bulan Juni 2015. Untuk selanjutnya disetor ke Kas Daerah.

Ketiga tersangka dijatuhi hukuman secara terpisah yang didahuli dengan pembacaan putusan oleh Hakim Ketua, Didik Ismiyatun kepada terdakwa Drs Reionald, Silooy, MM.

“Menimbang pertimbangan diatas maka saudara terdakwa dianggap melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama sama,sebagaimana dakwaan primer… menjatuhkan hukuman pidana kepada Drs Reionaldo Silooy, MM dengan hukuman pidana penjara 1 tahun 6 bulan dengan denda 50 juta rupiah, dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 1 bulan ” ungkap Ismiyatun.

Usai membacakan tuntutan tersebut, Mejleis Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa Drs Reionald, Siloy, MM untuk berkonsultasi dengan PH, Abdul Syukur Kaliki. Sehingga sesuai dengan konsultasi dengan PH terdakwa dinyatakan pikir-pikir begitu pula, Jhino Talakua selaku JPU Kejari SBB. Sedangkan terdakwa Megy Patirane dan Amelia Tayane yang didampingi oleh PH Anthoni Hatane, SH juga menyampaikan pikir-pikir terkait dengan putusan Majelis Hakim Tipikor Ambon. Sehingga Majelis Hakim Tipikor Ambon memberikan kesempatan selama 1 minggu untuk ketiga terdakwa, dan langsung menutup sidang dengan agenda putusan tersebut. (IN-07)

Baca Juga : Surat Terbuka Reonaldo Silooy Pada Kejati Maluku, dan Masyarakat SBB

Print Friendly, PDF & Email
Comments
To Top